Fraksi PKS Desak Gubernur Anies Tetapkan Status Pegawai PPSU

Jakarta - Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta menyinggung status petugas Penanganan Sarana dan Prasarana Umum (PPSU). Dalam pandangan umumnya, PKS mendesak Gubernur Anies Baswedan menetapkan status PPSU.

"Petugas PPSU yang sudah dipekerjakan selama sekitar 2 tahun memerlukan kejelasan status kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan di bidang ketenagakerjaan," kata anggota DPRD DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi saat membacakan pandangan umum Fraksi PKS dalam rapat di ruang paripurna, Gedung DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (16/11/2017).

Baca juga: Gerindra Minta Gubernur Anies Perjelas Implementasi OK OCE

Fraksi PKS menilai PPSU sangat membantu Pemprov DKI Jakarta dalam mengatasi masalah terkait sarana umum seperti kebersihan. "Sejauh ini PPSU sangat membantu masyarakat dalam menjaga kebersihan dan mengatasi permasalahan yang terkait dengan prasarana umum," terang Suhaemi.

Selanjutnya, Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta memberi pandangan umum terkait dengan program rumah DP Rp 0. Untuk topik ini PKS menitikberatkan soal pemilihan lahan dan kriteria warga yang bisa memanfaatkan program rumah DP Rp 0.

Baca juga: Anies: Anggota PPSU Tidak akan Dikurangi, Upahnya Ditingkatkan

"Dari sisi lahan yang akan digunakan untuk membangun rumah dalam program DP Rp 0 ini, apakah juga mungkin akan menggunakan lahan milik negara/pemerintah seperti lahan di sekitar stasiun dan terminal? Yang memadukan dengan konsep Transit Oriented Development (TOD)," papar Suhaemi.

"Bagaimana juga kriteria bagi penerima yang bisa memanfaatkan program ini. Kebijakan informasi yang jelas untuk rumah layak huni ini akan membuat masyarakat yang membutuhkan program ini," imbuhnya.

Baca juga: Anies akan Pastikan Kinerja Pasukan Oranye Tak Menurun

Beberapa hal lain yang menurut Fraksi PKS juga harus diperhatikam yakni payung hukum untuk menguatkan peranan RT dan RW serta upaya meningkatkan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Khusus untuk RTH, PKS meminta Anies memperjelas target dalam bentuk persentase dan bentuk RTH-nya.

Rapat paripurna ini digelar dengan agenda pembacaan pandangan umum fraksi-fraksi atas Raperda tentang RAPBD DKI Jakarta tahun anggaran 2018. Rapat digelar di ruang paripurna DPRD DKI Jakarta. (zak/jbr)