Resolusi yang disusun oleh Inggris dan Prancis tersebut akan menyerukan otoritas Myanmar untuk segera menghentikan operasi militer dan mengizinkan para pengungsi Rohingya yang berada di kamp-kamp darurat di Bangladesh, kembali ke negara tersebut.
Namun para diplomat mengatakan, draf resolusi tersebut mendapat penolakan keras dari China, sehingga diyakini akan terjadi negosiasi yang alot sebelum tercapai kesepakatan DK PBB. Jika nantinya disetujui, resolusi ini akan menjadi respons formal pertama dari DK PBB terkait krisis Rohingya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
China, pendukung militer Myanmar, bersikeras bahwa pihaknya sedang menggunakan saluran khusus untuk menyampaikan pesan bahwa kekerasan terhadap Rohingya harus dihentikan dan krisis pengungsi harus diatasi.
Draf resolusi tersebut mengutuk kekerasan di negara bagian Rakhine, Myanmar dan serangan-serangan oleh kelompok militan Rohingya. Pemerintah Myanmar juga diserukan untuk memberikan akses aman bagi para pekerja kemanusiaan internasional ke Rakhine. Dalam draf itu juga disebutkan bahwa para penyelidik HAM PBB harus diberikan akses ke Rakhine untuk melaporkan mengenai dugaan kekejaman, serta menyerukan penunjukan penasihat khusus PBB soal Myanmar.
Dalam draf resolusi itu juga diserukan agar pemerintah Myanmar melakukan rekomendasi dari komisi yang dipimpin mantan Sekjen PBB Kofi Annan bahwa Rohingya harus mendapatkan hak kewarganegaraan. Namun dalam draf itu tidak disebut mengenai sanksi terhadap otoritas Myanmar atas kekerasan terhadap warga Rohingya.
(ita/ita)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini