.webp)
Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan kembali menggelar voting atau pemungutan suara untuk draf resolusi yang menyerukan gencatan senjata di Jalur Gaza. Hal ini menjadi upaya terbaru Dewan Keamanan PBB dalam memberikan tekanan untuk mengakhiri perang.
Namun demikian, seperti dilansir AFP, Rabu (20/11/2024), draf resolusi terbaru itu bisa saja diveto oleh Amerika Serikat (AS), sekutu utama Israel. Voting untuk draf resolusi yang menyebutkan gencatan senjata di Jalur Gaza itu dijadwalkan digelar pada Rabu (20/11) waktu AS.
Draf resolusi terbaru itu, menurut laporan AFP, menuntut "gencatan senjata segera, tanpa syarat dan permanen" dalam perang antara Israel dan Hamas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Draf terbaru itu juga menuntut "pembebasan semua sandera dengan segera dan tanpa syarat".
Kata-kata yang digunakan dalam draf resolusi terbaru itu memicu kemarahan Israel dan memicu kekhawatiran akan veto dari AS. Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, menyebut draf resolusi terbaru itu "memalukan".
"Kita tidak bisa membiarkan PBB mengikat tangan Negara Israel dalam melindungi warga negaranya, dan kami tidak akan berhenti berperang sampai kami memulangkan semua pria dan wanita yang diculik," tegas Danon dalam pernyataannya.
AS, secara terpisah, memberikan tanggapan diplomatis atas draf resolusi terbaru itu. "Bagi kami, ini harus menjadi hubungan antara gencatan senjata dan pembebasan sandera," ujar Wakil Duta Besar AS untuk PBB, Robert Wood, dalam pernyataan sebelum voting digelar.
"Itu sudah menjadi prinsip kami sejak awal dan masih tetap ada," imbuhnya.
Saksikan Live DetikSore:
Simak berita selengkapnya di halaman berikutnya.
Draf resolusi yang akan divoting pada Rabu (20/11) waktu setempat itu juga menyerukan "masuknya bantuan kemanusiaan dalam jumlah besar secara aman dan tanpa hambatan", termasuk di Jalur Gaza bagian utara yang terkepung, dan mengecam segala upaya untuk membuat warga Palestina kelaparan.
Delegasi Palestina di PBB berpendapat bahwa isi draf resolusi terbaru itu tidaklah cukup.
"Nasib Gaza akan menghantui dunia selama beberapa generasi mendatang," ucap Duta Besar Palestina, Riyad Mansour, memberi peringatan.
Dia menyebut satu-satunya tindakan yang harus dilakukan Dewan Keamanan PBB adalah menyerukan gencatan senjata segera dan tanpa syarat berdasarkan pasal 7 Piagam PBB. Pasal itu memungkinkan Dewan Keamanan PBB mengambil langkah-langkah guna menegakkan resolusinya, seperti pemberlakuan sanksi.
Namun isi draf resolusi terbaru itu sama sekali tidak menyebut opsi tersebut.
Sejak awal perang berkecamuk di Jalur Gaza, Dewan Keamanan PBB gagal untuk satu suara dalam menyerukan gencatan senjata. AS yang merupakan salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB, berulang kali menggunakan hak vetonya yang menggagalkan disepakatinya sejumlah resolusi.
Namun, beberapa diplomat menyatakan harapan mereka bahwa setelah kemenangan Donald Trump dalam pilpres AS pada 5 November lalu, Presiden Joe Biden mungkin akan lebih fleksibel dalam beberapa minggu terakhir dia menjabat.
Diharapkan peristiwa pada Desember 2016 akan terulang, yakni ketika Presiden AS saat itu, Barack Obama, yang akan mengakhiri periode kedua masa jabatannya mendukung resolusi yang menyerukan penghentian pembangunan permukiman Israel di wilayah Palestina -- menjadi yang pertama sejak tahun 1979.
Pada saat itu, AS tidak menggunakan hak vetonya, yang menjadi terobosan baru dari dukungan tradisional Washington terhadap Israel dalam isu sensitif mengenai permukiman Yahudi di wilayah Palestina.
