Main Aman soal RPTRA? Ini Jawaban Wali Kota di DKI

Jakarta - Dihapusnya dana pengadaan lahan RPTRA dari penganggaran 2017 disebabkan tak terserapnya anggaran oleh para wali kota di DKI Jakarta. Para wali kota dinilai mau 'main aman' menjelang dilantiknya gubernur-wagub terpilih DKI, Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Saat dimintai tanggapan mengenai polemik dana pengadaan RPTRA yang hilang tersebut, Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawardana enggan banyak bicara. Dia mengatakan saat ini tengah fokus menyelesaikan sisa pembangunan RPTRA tahun anggaran 2017.

"Kami fokus ke pembangunan di 20 lokasi yang dibangun, saya fokus di pembangunan di RPTRA. (Lokasinya) saya nggak hafal. Sekarang sudah proses 35 persen jalan," ujar Bambang saat dimintai konfirmasi, Selasa (29/8/2017).

Bambang hanya menjawab singkat ketika ditanya mengenai 'hilangnya' anggaran Rp 50 miliar dalam pengadaan lahan RPTRA di kota administrasinya. Anggaran itu dihapus karena tidak terserap.

"Saya nggak komen dulu," tuturnya. Bambang pun tak menjawab saat ditanya apakah keputusannya tidak menyerap dana RPTRA karena ingin 'main aman'.

Baca juga: Dana RPTRA Dihapus, Anggota F-PDIP DKI Nilai Wali Kota Main Aman

Senada dengan Bambang, Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi tak mau banyak bicara soal polemik RPTRA tersebut. Dia hanya menanggapi singkat dan langsung menutup sambungan telepon.

"(Lahan) sudah ada semua, fasilitas sudah ada," kata Tri singkat dan buru-buru menutup panggilan telepon dari detikcom.

Sementara itu, Wali Kota Jakarta Utara Husen Murad, Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi, dan Wali Kota Jakarta Pusat Mangara Pardede belum dapat dimintai konfirmasi. Mereka belum membalas SMS dan panggilan telepon.

Ilustrasi RPTRA. (Edward Febriyatri Kusuma/detikcom)

Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat pernah menyebut PR Pemprov adalah menyelesaikan 106 RPTRA yang saat ini sedang dibangun. RPTRA sendiri adalah program andalan Basuki T Purnama (Ahok) saat masih menjabat Gubernur DKI.

"Saya dengan Pak Ahok sebetulnya bermimpinya begini. Untuk wilayah yang padat, kalau bisa ada RPTRA. Dan di wilayah padat itu kalau ada lahan kosong, yang tahu kan wali kota dengan lurah. Makanya anggarannya dikasih gelondongan dengan batas maksimum Rp 50 miliar per kota," ucap Djarot, Senin (28/8).

Dia mengaku kaget atas dihapuskannya penyediaan lahan untuk RPTRA. Bahkan Djarot sempat menduga 'hilangnya' anggaran RPTRA di KUPA-PPAS APBD 2017 karena ada koordinasi dengan Tim Sinkronisasi Anies Baswedan-Sandiaga Uno, yang akan dilantik pada Oktober nanti.

"Saya kaget nggak bisa dieksekusi karena salah nomenklatur. Kan aneh, kayak nggak pernah ngebebasin lahan saja kok bisa salah nomenklatur. Atau karena ada koordinasi dengan tim sinkronisasi, saya nggak ngerti," sebutnya.

Baca juga: Dana RPTRA Hilang, SKPD Main Aman atau Manuver Tim Sinkronisasi Anies?

Kekecewaan bukan hanya disampaikan oleh Djarot. Sejumlah anggota DPRD DKI mengkritik dihapusnya dana RPTRA tahun 2017 oleh Bappeda DKI.

Anggota DPRD DKI dari Fraksi PDIP, Gembong Warsono, menyebut para wali kota hanya ingin main aman sehingga dana yang sudah disiapkan untuk penyediaan lahan RPTRA tidak terserap. Untuk diketahui, waktu Djarot menjabat gubernur tinggal sekitar sebulan lagi.

"Eksekutif mau cari aman atau apa kita nggak ngerti. Sehingga terbengkalailah," tukas Gembong.

Menurutnya, yang memiliki kewenangan membebaskan lahan awalnya adalah Dinas Kehutanan, Pertamanan, dan Pemakaman. Namun keputusan terbaru menyebutkan kewenangan diberikan kepada kepada wali kota untuk membebaskan lahan. Gembong memandang wali kota kurang serius merencanakan pembangunan RPTRA di DKI.

"Saya membacanya mereka (wali kota) tidak mau capek saja. Dari para wali kota, mereka nggak mau pusing saja. Karena memang pembebasan lahan itu bukan kewenangan wali kota tadinya," jelas anggota Komisi A DPRD DKI ini.

Ilustrasi RPTRA. (Samsdhuha Wildansyah/detikcom)

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tuty Kusumawati menepis segala tudingan itu. Bappeda DKI menolak jika disebut dana RPTRA dicoret. Tuty mengatakan waktu yang terbatas menyebabkan anggaran penyediaan lahan tidak bisa terserap.

"Nggak ada anggaran RPTRA dicoret. Yang ada, anggaran pembebasan lahan oleh wali kota tidak diserap karena wali kota merasa tidak ada tupoksinya dan masih gelondongan, tidak lengkap komponennya," urai Tuty, Senin (28/8).

Tuty juga memastikan pembangunan RPTRA tetap akan berlanjut pada 2018. Program tersebut sudah dianggarkan dalam APBD 2018 dan dibahas bersama Tim Sinkronisasi Anies-Sandi.

Pihak Anies-Sandi sudah membantah ikut terlibat atas lenyapnya anggaran untuk RPTRA dari KUPA-PPAS APBD 2017. Mereka juga memastikan Anies-Sandi tetap akan melanjutkan program RPTRA yang dirintis Ahok.

"Nggak ada kaitan dengan Tim Sinkronisasi Anies-Sandi, ini anggaran lama, jauh. Ini yang anggaran RPTRA ini," terang anggota DPRD DKI Fraksi Gerindra Syarif.

Syarif menyebut pemerintahan Anies-Sandiaga justru terancam tidak bisa meneruskan bila tidak ada pengadaan lahan. Dia mengatakan lahan RPTRA sangat vital untuk dapat kembali diteruskan pada pemerintahan selanjutnya, yakni pemerintahan Anies-Sandi, yang akan dilantik pada Oktober 2018.

"(RPTRA) ini adalah program dedicated-nya Gubernur Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) yang harus diteruskan. Tahun depan itu Anies-Sandi. Tapi Anies-Sandi juga nggak bisa anggarin pembangunan kalau nggak ada lahannya tahun ini. Ini nggak ada kaitan dengan Anies-Sandi, Tim Sinkronisasi," tutur Syarif. (fdu/elz)