DPR Kirim Surat Minta Gedung Baru, Menteri PUPR Buat Tim Khusus

Jakarta - Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sudah menerima surat dari DPR soal pembangunan gedung baru. Basuki pun menyatakan sudah membentuk tim khusus untuk mengurus masalah ini.

"Sudah saya terima dan baca kemarin, sudah saya disposisikan ke balitbang agar dilakukan audit yang lebih komprehensif dengan referensi 2010," ujar Basuki saat dihubungi, Selasa (29/8/2017).

Wacana pembangunan gedung baru DPR ini sebenarnya bukan hal baru. Ini menyusul Gedung Nusantara I yang disebut miring dan sudah melebihi kapasitas.

Kementerian PUPR pun akan kembali melakukan kajian untuk meng-update kondisi terbaru Gedung Nusantara I di Kompleks Parlemen, Senayan, yang digunakan sebagai lokasi ruang-ruang kerja 560 anggota DPR. DPR disebut Basuki memerlukan tempat yang lebih luas lagi sebab Gedung Nusantara I dianggap sudah over kapasitas.

Baca juga: DPR Minta Kementerian PUPR Analisis Kemiringan Gedung Nusantara I

"Seperti yang mereka sebutkan, kebutuhan mereka untuk 5 ribu orang, padahal desainnya (desain Gedung Nusantara I) untuk 800 orang," jelasnya.

Basuki mengatakan akan membentuk tim teknis untuk menangani persoalan gedung DPR yang beberapa waktu lalu kembali dikeluhkan. Surat dari DPR baru diterimanya pada Kamis (24/8).

"Akan dibentuk tim teknisnya, karena surat baru diterima kemarin (hari Kamis minggu lalu)," kata Basuki.

Kementerian PUPR tidak mau gegabah sebelum menentukan langkah selanjutnya soal pembangunan gedung DPR. Hal tersebut lantaran masalah ini sudah menjadi polemik dan menyita perhatian publik.

Baca juga: Setuju Gedung Baru DPR, PDIP: Kurang Ruang Duduk Staf Ahli

"Jadi nanti akan ada tim khusus, harus hati-hati karena sudah banyak dibicarakan. Nanti kalau sudah ada timnya, CK (Cipta Karya) dan balitbang, baru akan ada due date. Lead balitbang," terang Basuki.

Seperti diketahui, pembangunan gedung DPR kembali menjadi pro dan kontra. Gedung Nusantara I DPR sempat disebut-sebut miring 7 derajat.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan meminta Kementerian PUPR untuk kembali menganalisis kondisi gedung DPR terkini. Dia mengharapkan apapun hasilnya dari review Kementerian PUPR tidak menjadi polemik.

Baca juga: Proyek Apartemen Batal, Wacana Gedung Baru DPR Tetap Jalan

"Saya kemarin melihat surat dari kesekjenan, dari sekjen sudah meminta Kementerian PUPR untuk menganalisis ulang terkait dengan kondisinya (gedung DPR) seperti apa," ujar Taufik, Kamis (24/8).

"Kita harapkan ya kita tunggu apapun hasilnya. Kalau misalnya jadi bangun, renovasi ya alhamdulillah, kalau nggak jadi ya alhamdullilah juga, yang terpenting jangan menguras energi untuk hal tidak penting. Bukan ranah DPR untuk bangun gedung," imbuh politikus PAN itu. (elz/tor)