Proyek Apartemen Batal, Wacana Gedung Baru DPR Tetap Jalan

Gedung Nusantara I DPR yang diklaim miring 7 derajat (dok. detikcom)

Jakarta - Ketua DPR Setya Novanto memastikan wacana pembangunan apartemen untuk anggota Dewan di Taman Ria Senayan dibatalkan. Meski begitu, wacana pembangunan gedung baru untuk anggota DPR tetap berjalan.

Hal tersebut disampaikan Sekjen DPR Achmad Djuned. Luas ruangan baru bagi anggota DPR nantinya mengikuti standar yang ada di Peraturan Presiden No 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

"Kita akan nantinya spesifikasi bangunan kita akan menggunakan standar bangunan negara. Bahwa untuk pejabat negara luasannya itu adalah 117 m², sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011. Itu sudah standar satu ruangan," ujar Djuned di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (22/8/2017).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

(Baca juga: Kandasnya Wacana Proyek Apartemen Anggota DPR)

Djuned menjelaskan ukuran ruangan tersebut sesuai dengan lembaga negara lain, seperti BPK dan MK. Ruangan itu diharapkan dapat mengakomodasi keluhan anggota Dewan yang mengaku bekerja sempit-sempitan dengan tenaga ahli mereka.

[Gambas:Video 20detik]

(Baca juga: Bandingkan Gedung, BURT DPR Sambangi BPK dan MK)

"Satu orang anggota dengan lima tenaga ahli, dua orang staf administrasi karena untuk anggota Dewan itu perlu sebuah ruangan, memerlukan ruang rapat, dan juga memerlukan ruang tamu. Karena kita ketahui, anggota Dewan itu wakil rakyat yang mewakili konstituen di daerahnya. Jadi mereka pasti akan banyak tamu-tamu," jelas dia.

Sekjen DPR Achmad Djuned (Hasan Alhabshy/detikcom)

(Baca juga: BURT DPR Terinspirasi Sistem Akses dan Luas Ruangan BPK)

Gedung baru ini dimaksudkan jadi pengganti gedung Nusantara I DPR yang dianggap miring. Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR juga sudah meninjau gedung BPK dan MK untuk studi banding. Meski dapat gedung baru, DPR tak akan merobohkan yang lama.

"Pasti akan kita manfaatkan karena berkembangnya struktur sekretariat jenderal dan badan keahlian, itu pastinya membutuhkan ruangan, khususnya untuk badan keahlian dan sekretariat jenderal. Dari hasil sebuah penelitian, badan keahlian dan kesekretariatan jenderal, itu kekurangan pegawai," tutur Djuned.

"Diperkirakan (Setjen DPR dan BK DPR) masih kekurangan 1.000 pegawai kurang-lebih. Oleh karena itu, pasti akan kita gunakan gedung Nusantara I," terang Djuned. (gbr/dkp)