Soal RPTRA, Gerindra: Tak Terkait dengan Tim Sinkronisasi Anies

Tim sinkronisasi Anies-Sandi menggelar rapat bersama SKPD DKI. (Noval DA/detikcom)

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyebut ada kemungkinan jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) berkomunikasi dengan tim sinkronisasi soal RPTRA. Anggota DPRD DKI Fraksi Gerindra Syarif mengatakan tim sinkronisasi tak ikut campur soal lahan RPTRA tersebut.

"Nggak ada kaitan dengan tim sinkronisasi Anies-Sandi, ini anggaran lama, jauh. Ini yang anggaran RPTRA ini," kata Syarif saat dimintai konfirmasi, Senin (28/8/2017).

Syarief menyebut pemerintahan Anies Baswedan-Sandiaga Uno terancam tidak bisa meneruskan bila tidak ada pengadaan lahan. Dia mengatakan lahan RPTRA sangat vital untuk dapat kembali diteruskan pada pemerintahan selanjutnya.

"(RPTRA) ini adalah program dedicated-nya Gubernur Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) yang harus diteruskan," katanya.

"Tahun depan itu Anies-Sandi. Tapi Anies-Sandi juga nggak bisa anggarin pembangunan kalau nggak ada lahannya tahun ini. Ini nggak ada kaitan dengan Anies-Sandi, tim sinkronisasi," sambungnya.

Anggota Komisi A ini memprotes keras soal hal tersebut. Menurutnya, alasan wali kota soal penghapusan penyediaan lahan sangat lemah.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami dari Komisi A tidak menerima penghapusan itu dari berbagai alasan apa pun. Komisi A berpendapat alasannya lemah. Justru Komisi A yang mempertahankan itu," tuturnya.

Gerindra merupakan partai pengusung gubernur dan wagub terpilih, Anies-Sandi, dalam Pilgub DKI lalu. Tim Anies-Sandi kemudian membentuk tim sinkronisasi untuk membahas program kerja Anies-Sandi bersama SKPD.

Sebelumnya diberitakan, Djarot mengaku kaget atas dihapuskannya penyediaan lahan untuk Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA). Djarot menyebut kesalahan nomenklatur dalam pengadaan lahan sangat tidak wajar. Anggaran pengadaan lahan RPTRA dihapus dari KUPA-PPAS APBD 2017 oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta karena ada kesalahan nomenklatur hingga kode rekening.

"Saya kaget nggak bisa dieksekusi karena salah nomenklatur. Kan aneh, kayak nggak pernah ngebebasin lahan saja kok bisa salah nomenklatur. Atau karena ada koordinasi dengan tim sinkronisasi, saya nggak ngerti," kata Djarot di Balai Kota. (fdu/nvl)