Polemik RPTRA, Komisi A DPRD: Ini Pak Djarot Dibohongi Anak Buah

Jakarta - Penyediaan lahan untuk RPTRA terancam karena kesalahan nomenklatur dan nomor rekening. Komisi A DPRD DKI Jakarta menilai ada SKPD yang membangkang.

"Ya kita merespons dari pihak eksekutif, kalau mau memperbaiki sesegera mungkin. Dan semoga secepatnya mungkin ya bisa terlaksana," kata Ketua Komisi A DPRD DKI Ahmad Riano saat dimintai konfirmasi, Senin (28/8/2017).

Riano mengatakan penyediaan lahan RPTRA telah dibahas sejak Desember 2016 untuk dianggarkan pada APBD 2017. Dia mempertanyakan kesalahan nomenklatur yang baru disadari baru-baru ini.

"Pengadaan lahan untuk RPTRA di lima wilayah kota itu adalah anggaran penetapan di 2017. Pengesahannya itu di akhir September 2016. Ketuk palunya, lalu kan berproses di Kemendagri," jelasnya.

Baca juga: Anggaran RPTRA Terancam Terhapus, Djarot: Itu Beneran atau Disengaja?

"Januari, Februari, Maret-lah sudah bisa disahkan. Kalau timbul pertanyaan kenapa bisa timbul kesalahan nomenklatur," imbuhnya.

Riano mengaku heran atas tidak adanya rekomendasi Bappeda mengenai kesalahan itu. Pihaknya menyebut ada pembangkangan yang dilakukan wali kota kepada Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat.

"Kalau ada kekeliruan dan kesalahan, harusnya buru-buru merespons untuk memperbaiki sesegera mungkin. Jangan terkesan ada pembiaran, ada pembangkangan. Kalau ini kan Pak Djarot dibohongi oleh anak buahnya," papar Riano.

Politikus PPP itu menyoroti tidak kompaknya satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam melaksanakan program pemerintah. Riano mengatakan seharusnya para wali kota dan SKPD bekerja sama.

Baca juga: RPTRA, Program Unggulan Warisan Ahok yang Terancam Tak Berlanjut

"Harusnya segala program prioritas gubernur itu, bekerja sama masing-masing SKPD menggolkan program itu. Bukan justru melakukan pembiaran dan pembangkangan kalau saya lihat itu," sebut dia.

Sebelumnya Djarot mempertanyakan dihapusnya pengadaan lahan untuk RPTRA. Anggaran pengadaan lahan RPTRA dihapus dari KUPA-PPAS APBD 2017 oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta karena ada kesalahan nomenklatur hingga kode rekening.

"Saya kan sudah sampaikan, itu benaran atau disengaja kan gitu kan. Kalau sengaja ya gimana ya. Ini kan untuk pembebasan lahannya. Wali kota sudah siap dan saya sudah sampaikan bahwa pentingnya RPTRA sebagai panggung kampung sehat untuk berkumpulnya orang, itu loh ya. Ini yang kami lakukan dan ini yang sedang kami kejar yang RPTA yang tersisa, yang belum sempat diresmikan," tukas Djarot, Sabtu (26/8). (fdu/elz)