"Pemerintah sebaiknya terlebih dahulu memperbaiki insfrastruktur yang ada. Terutama infrastruktur transportasi umum. Jangan sampai orang harus beralih ke angkutan umum, tapi infrastrukturnya belum layak," tutur seorang warga Tama, ditemui di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Senin (21/8/2017).
Warga lainnya yang biasa memakai sepeda motor, Ahmad, juga menolak rencana pemberlakuan larangan tersebut. Menurut Toriq yang ber-KTP Jakarta, pajak yang dia bayar setiap tahun salah satunya untuk infrastrukrur jalan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pengguna ojek online, Muti, menyebut pemberlakuan larangan motor akan sangat berdampak pada jalur perjalanannya sehari-hari. Otomatis ojek yang dia tumpangi yang biasa melewati Rasuna Said harus mencari jalan lain.
"Sebagai pengguna ojek online saya nggak setuju ya. Karena nanti ojeknya itu harus muter-muter cari jalan lain," tuturnya.
Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat punya sejumlah alasan soal pelarangan motor masuk kawasan Jalan Rasuna Said dan Jalan Jenderal Sudirman. Djarot berharap warga tidak marah dan mau beralih ke transportasi umum.
"Sekarang ini perkembangan paling banyak motor, mobil juga kita batasi melalui ganjil-genap. Ya sepeda motor dilarang tapi ganjil genap juga diperluas, sama saja. Sama saja," ujar dia di Balai Kota, Senin (21/8).
Djarot berharap masyarakat sabar menanti evaluasi larangan motor pada bulan September nanti. "Kebijakan kami supaya mereka terbiasa naik transportasi umum dan supaya trotoar tidak digunakan untuk motor. Anda itu repot kalau masyarakat, kalau trotar dinaikin motor marah-marah. Kemudian ada pembatasan seperti ini marah-marah juga," papar Djarot. (rna/fjp)