Terapkan Pidana Korporasi, KPK Minta Dunia Usaha Lebih Hati-hati

Jakarta - KPK telah menetapkan korporasi pertama yang jadi tersangka. Wakil Ketua KPK Laode M Syarif berharap korporasi lebih berhati-hati dalam menjalankan usahanya.

"Diharapkan adanya pidana korporasi ini dapat mengedepankan praktik bisnis beretika dan bersih di masa depan," kata Syarif saat konferensi pers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (24/7/2017).

Baca Juga: Jadi Tersangka Korporasi Pertama, Ini Daftar Pelanggaran PT DGI

Syarif mengatakan KPK mempidanakan korporasi karena penetapan tersangka kepada pengurus korporasi saja dianggap tidak cukup. Sebab, korporasi tetap dapat mencari untung ketika pengurus korporasi ditetapkan sebagai tersangka.

"Kalau dulu, jika hanya pengurusnya saja, korporasi tetap dapat mendapat keuntungan. Karena korporasi tinggal ganti pengurus baru," ucapnya.

Baca Juga: KPK Buka Kemungkinan Terapkan Pidana Korporasi dalam e-KTP

Selain itu, menurutnya, di luar negeri pidana korporasi pantas dilakukan untuk menghancurkan korporasi yang menjadi organisasi kejahatan. Syarif mengatakan ini setelah beberapa kali berkomunikasi dengan Biro Investigasi Federal (FBI).

"Dan kalau dilihat di luar negeri, tindak pidana korporasi ini banyak dilakukan. Karena menyurut FBI, gunanya untuk menghancurkan organisasi kejahatan. Karena kalau hanya orangnya, usahanya masih ada," ungkap dia. (jbr/fjp)