Perppu Ormas Dinilai Buat Kebebasan Berkelompok Terganggu

Jakarta - Pengamat politik dari Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti, menilai terbitnya Perppu 2/2017 tentang Ormas sebagai langkah yang tidak tepat. Dia menilai hal tersebut merupakan kecerobohan yang akan berdampak pada situasi politik di Indonesia.


"Ketika keluar Perppu ini, kita jadi terkejut. Saya pikir pemerintahan Joko Widodo melakukan kecerobohan yang berdampak pada politik. Ini kecerobohan yang bisa berdampak politik," kata Ray dalam diskusi di Gado-gado Boplo, Jalan Gereja Theresia, Jakarta Pusat, Sabtu (15/7/2017).

Ray mengatakan tidak hanya ormas seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang akan terdampak oleh Perppu tersebut. Dia menilai kebebasan berserikat masyarakat akan terancam.

Baca juga: Rentetan Kritik untuk Perppu Ormas dan Pembelaan Pemerintah

"Kecerobohan politik itu setidaknya akan mengakibatkan kebebasan masyarakat dalam berkelompok terganggu," katanya.

Ray berpendapat diterbitkannya Perppu akan menimbulkan sentimen negatif dari masyarakat. Dia mengkritik polemik Perppu yang muncul di tengah isu hak angket KPK.

"Karena publik sekarang dihadapkan ruang kegiatan yang berpandangan negatif ke pemerintah. Terutama soal hak angket KPK. Jelas nanti sentimen publik akan menjadi sangat tidak baik," ucap Ray.

Baca juga: Perppu Ormas Diterbitkan, Gus Ipul: Kita Ikut Aturan

Dia juga menilai polemik Perppu tidak hanya pada persoalan prosedur, tapi juga substansi. Ray mengatakan permasalahan substansi dari Perppu tidak akan dapat diselesaikan dengan sederhana.

"Sebenarnya ini ada dua kecerobohan. Yang pertama, kecerobohan prosedur yang memang bisa diselesaikan di DPR," tuturnya.

"Tapi substansinya bagaimana kan tidak bisa diselesaikan secara sederhana," ucap Ray. (fdu/elz)