Lagi, Hak Angket KPK Digugat ke MK

Jakarta - Langkah DPR menggulirkan Hak Angket KPK terus menuai penolakan dari masyarakat. Setelah Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) menggugatnya ke MK, kini giliran Direktur Eksekutif LIRA, Horas Naiborhu mengajukan hal serupa.

Horas menggugat Pansus Angket KPK lewat Penjelasan Pasal 79 ayat 3 UU MD3 yang berbunyi:

Pelaksanaan suatu UU dan/atau kebijakan Pemerintah dapat berupa kebijakan yang dilakukan sendiri oleh Presiden, Wakil Presiden, Menteri Negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian.

"(Pasal di atas) Telah membuka kemungkinan munculnya tafsir seolah-olah hak angket dapat menjangkau badan/institusi yang mempunyai fungsi melaksanakan UU tanpa memperhatikan apakah badan/institusi yang bersangkutan terlibat dalam hubungan-hubungan ketatanegaraan dengan lembaga perwakilan," kata Horas dalam berkas permohonan yang dilansir website MK, Kamis (13/7/2017).

Baca juga: Hak Angket DPR Digugat ke MK

Menurut Horas, pelaksanaan hak angket yang didasarkan pada tafsir yang dibimbing oleh Penjelasan Pasal 79 ayat 3 UU M3 tersebut di atas tidak hanya mengakibatkan ketidakjelasan jangkauan hak angket itu sendiri, melainkan berpotensi untuk mengakibatkan kegaduhan politik. Bahkan kebuntuan ketatanegaraan yang akan bermuara pada instabilitas sosial politik. Karena itu, Horas meminta MK membatalkan penjelasan pasal terkait.

"KPU, KPK, KPPU, Komnas HAM, Ombudsman RI dan lain-lain lembaga sejenisnya dalam ketatanegaraan Indonesia, sesungguhnya berada di luar jangkauan penggunaan hak angket oleh DPR," ujar Horas.

Baca juga: Pegawai KPK Ajukan Judicial Review Soal Keabsahan Pansus Angket

Selain FKHK dan LIRA, hak angket KPK juga digugat oleh pegawai KPK sendiri. (asp/fdn)