KPK: Bila Rekaman Miryam Dibuka di Luar Pengadilan Itu Langgar Hukum

Jakarta - Pembentukan panitia khusus (pansus) hak angket terhadap KPK berawal dari ngototnya Komisi III DPR agar KPK membuka rekaman pemeriksaan Miryam S Haryani. Anggota DPR Fraksi Partai Hanura itu awalnya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dengan sangkaan pemberian keterangan palsu dalam sidang kasus korupsi e-KTP.

KPK tentunya menolak membeberkan rekaman tersebut dengan dasar hukum yang kuat bahwa hal itu adalah proses penyidikan yang seharusnya hanya bisa dipaparkan dalam proses persidangan. Berbekal argumen itu, KPK tetap pada pendirian untuk tidak membuka rekaman pemeriksaan Miryam.

"Hubungan apa pun harus didasari oleh dasar hukum yang kuat. Jadi kalau ada pihak-pihak tertentu yang memanggil KPK maka dasar hukumnya harus kuat dan kami pun ketika mematuhi itu, tidak ingin melanggar hukum," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (7/6/2017).

Baca juga: Ketua Pansus Angket KPK Pernah Disebut di Sidang Kasus e-KTP

"Misalnya kita menegaskan bahwa kita tidak akan membuka rekaman proses pemeriksaan saksi Miryam S Haryani karena menurut kami justru akan melanggar hukum kalau kita melakukan itu di luar proses pengadilan, dan itu kita patuhi, apa pun risikonya," sambung Febri menegaskan sikap KPK.

Sebelumnya, Febri telah menyampaikan 3 pesan terkait pembentukan pansus angket itu. Menurut Febri, pansus angket itu masih perlu dipertanyakan keabsahannya lantaran tidak sesuai dengan UU MD3.

Pada siang tadi, pansus angket KPK telah menggelar rapat pemilihan ketua pansus dan hasilnya politikus Golkar Agun Gunandjar terpilih menjadi Ketua Pansus Angket KPK. Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR Bidang Politik dan Keamanan Fadli Zon sempat berlangsung terutup di gedung Nusantara III DPR lantai 3, Senayan, Jakarta, Rabu (7/6/2017). Fadli membuka rapat dengan mengumumkan anggota yang hadir sudah kuorum.

"Sesuai undangan, rapat yang disampaikan akan melakukan pemilihan ketua pansus angket KPK yang pembentukannya sudah disetujui 28 April kemarin. Rapat dihadiri dan ditandatangani oleh 6 fraksi, PDIP, Golkar, PAN diwakili Pak Wakil Ketua Taufik Kurniawan dan Hanafi Rais yang sedang on the way, PPP, NasDem dan Hanura. Dengan demikian kuorum telah terpenuhi," ucap Fadli membuka rapat.

Baca juga: Pukat UGM: Mengapa DPR Ngotot Gulirkan Angket KPK?

Sejatinya perwakilan Gerindra juga hadir dalam rapat, yakni anggota Komisi III DPR Wenny Warouw. Namun, Fadli tak menyebut fraksinya juga turut hadir dalam rapat.

Wartawan kemudian masuk ke ruang rapat saat susunan pimpinan pansus sudah terpilih. Agun Gunandjar menjadi ketua sementara wakilnya adalah Risa Mariska (PDIP), Taufiqulhadi (NasDem), dan Dossy Iskandar (Hanura). (dhn/elz)