Djarot: 1 RW Dikasih Rp 1 Miliar, Itu Duitnya Siapa?

Jakarta - Cawagub DKI nomor urut 2, Djarot Saiful Hidayat, mengkritik program pasangan cagub-cawagub DKI nomor urut 1, Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni. Kali ini yang dikritik oleh Djarot adalah program Rp 1 miliar per RW per tahun.

Menurut Djarot, program tersebut akan sulit dipertanggungjawabkan. Sebab, selama ini ketua RW bukanlah PNS Pemprov DKI. Apalagi bila program tersebut benar-benar dijalankan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, para ketua RW bisa terkena masalah.

"Satu RW dikasih Rp 1 miliar, bisa dipertanggungjawabkan nggak itu? Kalau nggak bisa, penjara menunggu loh," kata Djarot kepada warga saat blusukan di Palmerah, Jakarta Barat, Selasa (31/1/2017).

Baca Juga: Penjelasan Agus Yudhoyono soal Janji Dana Rp 1 Miliar

Mantan Wali Kota Blitar tersebut juga menganggap program unggulan pasangan Agus-Sylvi tersebut sebagai ajang bagi-bagi duit. Djarot menyebut akan terjadi kekacauan bila pembagiannya tidak adil dan merata.

"Wah bisa geger itu kalau pembagiannya nggak adil. Untuk program itu kan uangnya nanti sekitar Rp 2,75 triliun. Itu duite sopo (itu uangnya siapa)? Kan harus dibicarakan dengan DPRD," ujar Djarot.

Pria berkumis itu pun mengimbau warga untuk memilih program yang sudah jelas dan terbukti. Dia juga meminta doa restu dan dukungan para warga agar kembali terpilih sebagai Wakil Gubernur DKI bersama Basuki T Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI periode 2017-2022.

"Makanya pilih yang pasti-pasti saja. Saya mohon doa restu dan dukungan daru Bapak-Ibu semua. Jangan takut bila ada yang memanas-manasi dan nakut-nakutin. Tetap pakai kacamata kuda pilih yang tengah, nomor 2," tutup Djarot.

Baca Juga: Timses Agus Sebut Janji Rp 1 M Tiap RW Sejalan dengan Program Jokowi

Sebelumnya, cagub nomor urut 1, Agus Yudhoyono, sudah berkali-kali menjelaskan soal janji dana Rp 1 miliar untuk tiap RW per tahun. Dana itu akan diberikan sebagai program pemberdayaan komunitas masyarakat. Dana tersebut nantinya akan berasal dari APBD, yang merupakan kesepakatan bersama DPRD DKI Jakarta.

"Itu program yang kita angkat sebagai bentuk pemberdayaan komunitas melalui mekanisme yang jelas. Dan itu dari APBD dan harus ada persetujuan dari DPRD," kata Agus di Jalan Kebon Mangga III RT 10 RW 03, Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Minggu (4/12/2016). (imk/erd)