Bersiap Keluar Uni Eropa, Inggris Akan Punya PM Baru pada September

London - Inggris dimungkinkan telah memiliki Perdana Menteri baru pada awal September mendatang. Hal ini setelah David Cameron mulai menyusun kerangka dasar bagi penggantinya memulai proses perundingan keluar dari Uni Eropa secara resmi.

Seperti dilansir Reuters, Selasa (28/6/2016), pemerintah Inggris berada di bawah tekanan untuk mengisi kekosongan usai Cameron menyatakan hendak mundur Oktober mendatang. Pengumuman itu usai rakyat Inggris mengabaikan seruan Cameron dan memilih keluar dari blok 28 negara dalam referendum 23 Juni.

Baca juga: Presiden Prancis Desak Inggris Percepat Langkah Keluar Uni Eropa

Cameron dilaporkan telah membentuk unit khusus, yang beranggotakan para pegawai pemerintah, untuk membantu dan menjadi semacam tim penasihat bagi penggantinya kelak dalam perundingan keluarnya Uni Eropa. Perundingan itu juga membahas opsi-opsi bagi masa depan Inggris di luar Uni Eropa.

"Meskipun keluar dari Uni Eropa bukan jalan yang saya rekomendasikan, saya menjadi yang pertama memuji kekuatan kita yang luar biasa sebagai sebuah negara," ujar Cameron di hadapan parlemen.

"Sementara kita mulai menerapkan keputusan ini dan menghadapi tantangan yang pasti muncul, saya yakin kita harus cepat mewujudkan visi Inggris yang dihormati di luar negeri, toleran di dalam negeri, terlibat dalam dunia," imbuhnya.

Baca juga: Habis Brexit, Terbitlah 'Bregret' di Inggris

Graham Brady, selaku Ketua Komisi 1922 Partai Konservatif, yang mengatur soal aturan dasar partai dalam parlemen, merekomendasikan agar pemilihan ketua baru Partai Konservatif dimulai pekan depan dan diakhiri sedikitnya 2 September mendatang. Rekomendasi itu hampir pasti disepakati parlemen.

"Baik Partai Konservatif dan negara ini, pada dasarnya, menginginkan kejelasan. Kami menginginkan resolusi dan kami pikir sebaiknya prosesnya dimulai sesegera mungkin," tutu Brady kepada media Inggris Sky News.

Setiap negara anggota yang ingin keluar dari Uni Eropa, diharuskan memberitahu secara formal kepada Dewan Eropa di Brussels dan juga mengaktifkan pasal 50 Perjanjian Lisbon tahun 2007. Dalam kasus ini, PM Inggris yang berkewajiban memberitahu dan mengaktifkan pasal 50, yang mengatur hak negara anggota keluar dari Uni Eropa.

Baca juga: Inggris Diyakini Tak Akan Pernah Resmikan Perceraian dengan Uni Eropa

Kedua hal itu menandai dimulainya proses perundingan ketentuan dan kesepakatan baru, minimal selama 2 tahun, antara negara yang keluar dengan anggota Uni Eropa lainnya. Cameron dalam pernyataan sebelumnya, menyerahkan kepada penggantinya untuk mengaktifkan pasal 50.

(nvc/mad)