Prosesnya Panjang, Minimal 2 Tahun Inggris Baru Bisa Resmi Keluar Uni Eropa

London - Hasil resmi referendum Brexit yang menyatakan Inggris keluar dari Uni Eropa, telah diumumkan. Namun demikian, masih ada proses panjang selama setidaknya dua tahun untuk merundingkan berbagai kesepakatan antara Inggris dengan negara Uni Eropa lainnya.

Berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Uni Eropa, seperti dilansir media Inggris, BBC, Jumat (24/6/2016), prosedur keluarnya negara anggota dari Uni Eropa tidaklah singkat. Dibutuhkan proses panjang yang diwarnai perundingan dan pembahasan dengan negara-negara anggota lainnya.

Prosedur resmi keluarnya sebuah negara, dalam hal ini Inggris, dari Uni Eropa akan dimulai setelah negara itu melapor secara resmi kepada Dewan Eropa yang bermarkas di Brussels, Belgia, soal keinginannya untuk keluar. Oleh karena itu, beberapa hari ke depan, PM Inggris akan melaporkan hasil referendum Brexit kepada otoritas Uni Eropa.

Baca juga: Catatan Brexit: Anak Muda Memilih Bertahan, Lansia Keluar Uni Eropa

Hak setiap negara anggota untuk keluar dari Uni Eropa diatur dalam pasal 50 Perjanjian Lisbon, yang juga masuk dalam Perjanjian Uni Eropa. Oleh karena itu, PM Inggris juga harus memutuskan waktu untuk mengaktifkan pasal 50 tersebut. Begitu pasal 50 diaktifkan, setiap negara anggota yang sudah keluar, tidak akan bisa bergabung kembali dengan Uni Eropa, kecuali ada persetujuan seluruh negara anggota lainnya.

Begitu laporan disampaikan kepada Dewan Eropa, selanjutnya akan digelar rapat informal antara Inggris dengan negara-negara anggota Uni Eropa lainnya. Dewan Eropa diharapkan memberikan panduan untuk perundingan itu, yang bertujuan menghasilkan kesepakatan konkret soal pengaturan keluarnya Inggris. Kesepakatan itu termasuk pengaturan soal hubungan masa depan Inggris dengan Uni Eropa, dalam berbagai sektor.

"Uni Eropa dan negara anggota yang ingin keluar, memiliki batas waktu dua tahun untuk mencapai kesepakatan itu," terang Parlemen Eropa dalam pernyataannya soal prosedur keluarnya negara anggota Uni Eropa.

Baca juga: Pemimpin Oposisi: Warga Inggris Keluar Uni Eropa karena Marah pada Pemerintah

Jika dirasa waktu 2 tahun tidak cukup, batasan waktu untuk negosiasi bisa diperpanjang sesuai dengan kesepakatan antara negara yang ingin keluar dengan 27 negara anggota Uni Eropa lainnya. Namun ini berarti proses keluarnya negara anggota Uni Eropa akan memakan waktu lebih panjang.

Kapan Perundingan Keluar Uni Eropa Dimulai?

Dengan tergantung pada waktu PM Inggris mengaktifkan pasal 50, BBC menyebut, kemungkinan perundingan baru akan dimulai pada akhir musim panas atau awal musim gugur tahun ini. Perundingan akan digelar di markas Uni Eropa di Brussels dengan pejabat senior pemerintahan akan mewakili Inggris.

Proses perundingan akan rumit karena melibatkan berbagai kesepakatan Uni Eropa setebal 80 ribu halaman, yang disusun selama lima dekade terakhir. Inggris dan Uni Eropa akan memutuskan poin mana yang akan dicabut, diubah atau dipertahankan.

Baca juga: Dari London Sampai Wales, Ini Perbandingan Hasil Brexit di Berbagai Wilayah

Diperkirakan setidaknya musim panas tahun 2018, Inggris resmi keluar dari Uni Eropa, dengan catatan telah tercapai kesepakatan akhir. Pada masa itu, PM Inggris yang menjabat harus menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul dengan keluarnya Inggris dari Uni Eropa, juga mencapai kesepakatan dengan negara anggota lainnya.

Kesepakatan akhir yang dicapai antara Inggris dengan Uni Eropa harus disetujui oleh seluruh Dewan Menteri dan diratifikasi oleh negara anggota Uni Eropa lainnya. Kesepakatan itu juga harus disepakati oleh Parlemen Eropa serta parlemen Inggris sendiri.

Di bawah skenario ini, menteri-menteri Inggris nantinya dimungkinkan kembali ke Brussels, untuk merundingkan kembali sejumlah kesepakatan perdagangan yang lebih menguntungkan Inggris. Diperkirakan proses ini bisa memakan waktu hingga bertahun-tahun untuk bisa benar-benar terselesaikan. Namun menurut kubu 'Leave' atau mereka yang memilih keluar dari Uni Eropa, prosedur itu sebenarnya bisa dilakukan lebih cepat, karena negara seperti Prancis dan Jerman tentu tak ingin kehilangan akses ke pasar Inggris.



(nvc/ita)