Gubernur Jatim Apresiasi Peran TNI Bedah 91 Ribu Rumah Tidak Layak Huni

Surabaya - Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengapresiasi peran TNI non perang. Diantaranya membedah 91 Ribu lebih rumah tidak layak huni (RTH) yang tersebar hampir di seluruh daerah di Jawa Timur.

"Ini peran TNI non perang yang membantu Jawa Timur sangat luar biasa. Salah satunya, selain membikin rasa aman dan nyaman, adalah pembangunan rumah tidak layak huni 91 ribu lebih," kata Soekarwo kepada wartawan di sela rapat pimpinan Kodam V/Brawijaya di Balai Prajurit, Jalan Raden Wijaya, komplek Makodam V/Brawijaya, Senin (1/2/2016).

Gubernur Jatim yang biasa disapa Pakde Karwo menerangkan, ada sekitar 234 ribu rumah tidak layak huni yang tersebar diseluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur yang perlu direnovasi.

Dari jumalh sekian, Pemprov Jatim memiliki rencana membedah rumah sekitar 100 ribu unit. Sedangkan sisanya dibantu oleh perorangan hingga pemerintah kabupaten/kota.

Program bedah rumah tidak layak huni itu dilakukan sejak Tahun 2009. Hingga Tahun 2015 sudah lebih dari 91 ribu unit RTH yang sudah dibedah.

"Tahun ini, anggaran pertama sekitar 10 ribu (rumah tidak layak huni). Mungkin PAK (perubahan anggaran keuangan) sekitar 5 ribu," tuturnya.

Soekarwo menegaskan, tidak ada target dalam membedah rumah. Rumah yang tidak layak huni di Jatim diharapkan dapat direnovasi menjadi layak huni, dengan melibatkan unsur dari TNI Kodam V/Brawijaya.

"Ini (bantuan) model yang paling tepat dilakukan. Dan BPK (badan pemeriksa keuangan) sangat senang dan mendorong program ini dilakukan," jelasnya.

Sementara itu, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNi Sumardi menerangkan, kerjasama bedah rumah tidak layak huni dilakukan sejak tahun 2009.

Katanya, seluruh prajurit kodam yang ada di tingkat koramil dan kodim dikerahkan untuk membantu program Pemprov Jatim bedah rumah tidak layak huni.

"Seluruh prajurit Kodam V/Brawijaya, khususnya ada di koramil dan kodim, kita kerahkan untuk melaksanakan bedah rumah tidak layak huni di provinsi ini," ujarnya.

Sumardi mengatakan, untuk bedah rumah tidak layak huni, akan dikerjakan antara 3-4 prajurit dari kodam. "Pengerjaannya membutuhkan waktu sekitar 1 bulan," tandasnya sambil menambahkan, pembangunan bedah rumah ini berdasarkan data yang dikumpulkan babinsa dan berdasarkan by name by address. (roi/bdh)