.webp)
Bawaslu DKI mengirim pemanggilan kedua untuk pemeriksaan pasangan independen Dharma Pongrekun dan Kun Wardana terkait pencatutan KTP. Rencananya Dharma-Kun akan diperiksa Bawaslu DKI besok.
Hal itu disampaikan kuasa hukum Dharma-Kun, Anthony James, di kantor Bawaslu DKI, Jumat (23/8/2024). Dia mengatakan kliennya tak hadir di Bawaslu DKI hari ini karena sedang di luar kota.
"Rencananya besok tapi ya kita mau coba konfirmasi dulu karena yang bersangkutan di luar kota kan. Kita coba, karena waktunya pun juga mepet sekali ya. Kita baru dapet undangan tadi malam, terus hari ini dipanggil lagi, yang kedua untuk besok," kata Anthony.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut, dia mengatakan pertemuan dengan Bawaslu DKI sore ini hanya membahas pemanggilan ulang paslon untuk klarifikasi terkait pencatutan KTP. Sebab kata dia, kuasa hukum tak memiliki wewenang dalam memberikan kesaksian terkait permasalahan yang menimpa paslon Dharma-Kun.
"Intinya tadi kita memenuhi undangan dari Bawaslu, tapi sesuai hukum acara memang kami kuasa hukum hanya sifatnya hanya boleh mendampingi. Jadi Bawaslu mengharapkan kehadiran dari calon pasangan maupun timnya untuk memberikan klarifikasi secara langsung," ucapnya.
Anthony menegaskan kliennya tidak pernah melakukan pencatutan KTP untuk menambah dukungan suara. Dia juga mengatakan pihaknya tak pernah mengumumkan siapa relawan independen yang telah mendukung paslon Dharma-Kun.
"Kalau data tadi sudah kami sampaikan bahwa data ini langsung kita teruskan kepada KPU. Dan itu kan sudah melewati tahapan verifikasi, baik secara administrasi maupun faktual. Yang mana tahapan-tahapan ini bukan 1-2 kali," tuturnya.
"Dan perlu diingat juga bahwa dari tim Bang Dharma Pongrekun itu tidak pernah mengumumkan siapa orang-orang (pendukung) karena begitu banyak masif gitu," tambah Anthony.
Anthony menuturkan banyak relawan pendukung Dharma-Kun datang membawa ratusan KTP. Dia pun menyebut pihaknya menyerahkan seluruh bukti dukungan itu ke KPU untuk di verifikasi.
"Kita pun sendiri nggak mungkin tahu persis siapa-siapa aja yang mendukung. Karena ada yang datang relawan bawa misalnya ratusan KTP, ada yang bawa ribuan KTP. Ya kita sifatnya hanya meneruskan kepada KPU. Jadi kalau dugaan pencatutan ya kita sama sekali tidak merasa mencatut," ujar Anthony.
(idn/idn)
