.webp)
Rapat DPR Ikuti Putusan MA
Pasal terkait usia batas minimal calon kepala daerah dihitung saat penetapan atau pelantikan itu menjadi perdebatan di Rapat Panja DPR RI pada Rabu (21/8/2024). Para wakil rakyat ini mempertanyakan pasal revisi UU Pilkada akan mengikuti putusan MA terhadap PKPU atau putusan MK terhadap UU Pilkada.
"Pimpinan bagaimana ketentuan pasal 20 UUD 45 konstitusi kita DPR berwenang untuk membentuk UU. Apakah masing-masing fraksi ingin merujuk pada putusan MA apakah pada pertimbangan MK silakan kemerdekaan masing-masing fraksi ditanyakan saja," usul anggota fraksi Gerindra Habiburokhman dalam rapat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Satu persatu anggota menyampaikan pendapatnya. Supriansyah dari Golkar mengaku setuju dengan pendapat Habiburokhman.
"Sebenarnya ini nggak terlalu perlu kita perdebatkan. Panduannya kan sudah sangat jelas ya, saat dilantik itu sudah sangat toleran itu. Kita setujui aja," ujar anggota fraksi PAN Yandri Susanto.
Persetujuan ini disanggah oleh fraksi PDIP. Arteria Dahlan hingga Putra Nababan angkat bicara dalam rapat.
"Kita semua kan sudah tahu yang menjadi objek dari putusan MA itu adalah PKPU sedangkan menjadi objek dari putusan MK itukan adalah undang-undang pada saat ini ya, sedang kita akan lakukan pembahasan sekaligus revisi," kata Arteria.
Singkat cerita, rapat ini menyetujui perhitungan syarat usia mengikuti putusan MA terhadap PKPU. Hal itu diputuskan usai mayoritas fraksi di DPR menyetujuinya.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Baleg Achmad Baidowi atau Awiek dalam rapat Baleg DPR dengan DPD dan pemerintah di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2024). Awiek mulanya bertanya kepada para peserta rapat yang hadir menyetujui atau tidak keputusan tersebut.
"Setuju ya merujuk ke MA?" tanya Awiek
PDIP pun sempat protes. Awiek mengatakan jika mayoritas fraksi sepakat untuk merujuk terhadap Putusan MA mengenai syarat batas usia itu.
"Merujuk ke MA, mayoritas (setuju), kelihatan pada setuju (ke putusan MA)," katanya.
Berikut bunyi catatan rapat Baleg:
Disetujui menjadi DIM perubahan substansi. Disetujui panja dengan rumusan: Berusia paling rendah 30 tahun untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur serta 25 untuk Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, dan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, terhitung sejak pelantikan pasangan terpilih
Kaesang Berpeluang Maju Pilgub
Kesepakatan dalam rapat ini pun membuka lagi peluang Ketum PSI Kaesang Pangarep maju Pilgub Jawa Tengah. Kaesang, yamg merupakan putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), masih berusia 29 tahun.
Dia baru berulang tahun ke-30 pada 25 Desember 2024. Jika mengikuti putusan MK, maka Kaesang tak bisa maju Pilgub karena penetapan pasangan calon kepala daerah akan dilakukan KPU pada 22 September 2024 dan pemungutan suara dilakukan pada 27 November 2024.
Setelah ada kesepakatan rapat di Baleg DPR, peluang Kaesang maju Pilgub kembali terbuka. Sebab, syarat usia baru dihitung saat pelantikan calon terpilih. Presiden telah menerbitkan Perpres yang mengatur pelantikan calon kepala daerah terpilih digelar 7 Februari 2025.
Partai-partai yang telah menyatakan dukungan terhadap Luthfi-Kaesang itu antara lain NasDem dan Gerindra. Ketua Harian Gerindra, Dasco, mengatakan partai-partai di KIM Plus akan mendukung Luthfi-Kaesang.
"Ya, Kita akan mengusung Pak Ahmad Luthfi dan Mas Kaesang," ujar Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2024). Dasco menjawab pertanyaan apakah KIM Plus akan mendukung Ahmad Luthfi-KaesangdiJateng.
(haf/imk)
