Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai NasDem, Saan Mustopa, menanggapi adanya pencatutan NIK untuk mendukung pasangan calon independen Dharma Pongrekun-Kun Wardana di Pilgub Jakarta. Saan meminta KPU untuk melakukan pengecekan terhadap kejadian tersebut.
"Tentu itu kan nanti kewenangan KPU ya untuk melakukan verifikasi dan juga melakukan validasi terkait dengan soal keabsahan dari dukungan yang diberikan yang ada di DKI," kata Saan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (16/8/2024).
"Jadi kita minta KPU untuk profesional untuk melakukan verifikasi sedetail mungkin," sambungnya.
Saan pun meminta KPU untuk secepatnya melakukan pengecekan terhadap kejadian pencatutan itu. Sebab, kata dia, pendaftaran Pilkada akan segera dibuka.
"Jadi supaya tidak menimbulkan polemik, spekulasi dan sebagainya, KPU bisa untuk bisa menyelesaikan secepatnya terkait dengan soal calon independen," tuturnya.
Sebelumnya, sejumlah warga mengeluhkan KTP-nya dicatut untuk mendukung Dharma-Kun. Salah satunya anak-anak Anies Baswedan. KPU DKI Jakarta menyatakan bahwa berdasarkan hasil verifikasi faktual di lapangan menunjukkan dukungan dari anak Anies Baswedan itu tidak memenuhi persyaratan.
"Saat verifikasi faktual statusnya menjadi tidak memenuhi syarat. Artinya, proses itu berjalan di lapangan dengan mekanisme peraturan yang ada," kata Ketua Divisi Teknis Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Dody Wijaya kepada wartawan di Hotel Borobudur, Jakarta, tadi.
(amw/dnu)