Empat sekretaris jenderal (sekjen) dari partai pendukung Ganjar-Mahfud berkumpul sore tadi. Mereka sepakat mendukung Ganjar-Mahfud melayangkan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Kami memberikan dukungan sepenuhnya terhadap upaya yang dilakukan oleh Tim Hukum Ganjar-Mahfud yang telah menerima kuasa dari pasangan Ganjar-Mahfud untuk melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam jumpa pers di Media Center TPN Ganjar Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2024).
Hasto menilai ada kecurangan dalam tahapan Pemilu 2024, terlebih pilpres. Dia menyebut kecurangan terjadi dari hulu ke hilir. Dia menyoroti pelanggaran kode etik mantan Ketua MK Anwar Usman yang menjadi jalan bagi Gibran Rakabuming Raka maju dalam Pilpres 2024.
"Ketika Mahkamah Konstitusi yang seharusnya diisi oleh para negarawan, yang seharusnya tidak bisa diintervensi oleh kekuasaan, ternyata ada abuse of power dari Presiden Jokowi. Sehingga bisa diintervensi karena hubungan kekeluargaan," ucap Hasto.
"Ada persoalan di tingkat hulu yang menggunakan teori hukum manapun itu seharusnya tidak boleh diambil suatu keputusan," sambung dia.
Adapun hilirnya, menurut Hasto, terjadi politk uang atau money politics hingga intimidasi. Dia menyebut intimidasi masih terus dilakukan kepada berbagai kelompok-kelompok yang kritis.
Hasto menyoroti narasi yang mengatakan pihaknya tidak mau menerima kekalahan. Dia mengatakan pertimbangan pengajuan sengketa pemilu yakni untuk menjaga konstitusi hingga nilai-nilai demokrasi.
"Maka terhadap hasil yang diumumkan KPU tadi malam, sikap dari partai politik pengusung Pak Ganjar-Mahfud menegaskan bahwa proses pemilu belum selesai," tegasnya.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
(ond/aud)