Ganjar Minta Penyaluran Bansos Tak Ada Unsur Politisisasi

Anggi Muliawati - detikNews
Sabtu, 30 Des 2023 09:16 WIB
Foto Ganjar Pranowo: (Grandyos Zafna/detikcom)
Jakarta -

Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menanggapi terkait permintaan agar pemerintah menunda penyaluran bantuan sosial (bansos) sampai kontestasi Pemilu 2024 selesai. Ganjar mengatakan bansos harus dipisahkan dari politisasi.

"Jangan dipolitisasi, jangan dipolitisasi, karena itu haknya rakyat begitu ya, karena kan klaimnya biasa," kata Ganjar di Pasar Rakyat Kebon Agung, Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu (30/12/2023).

Ganjar mengatakan saat ini bansos telah menjadi komoditas berbau politik. Ganjar kemudian menyinggung ada pihak yang menyebut jika Ganjar-Mahfud tidak akan melanjutkan program bansos.

"Ya sekarang bansos sudah menjadi komoditas yang baunya politik ya, dulu ada yang menyampaikan 'jangan pilih Ganjar, nanti dia akan menghentikan bansos', yang statement seperti itu rasa-rasanya tidak ngerti aturan gitu," ujarnya.

"Bansos itu disetujui oleh DPR setelah diusulin pemerintah, dan secara sektoral saya kira Kemensos yang sudah menyiapkan ya dan itu rutin," sambung dia.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan saat ini jika ada bantuan tambahan lantaran kondisi kemasyarakatan, itu merupakan hal yang baik. Namun, menurutnya, dalam tahun politik, akan selalu ada pihak yang mengklaim bansos tersebut.

"Kalau sekarang ada bantuan tambahan karena kondisi-kondisi kemasyarakatan, ya itu situasi yang memang membutuhkan respons dari pemerintah. Saya kira baik, tapi biasanya dalam suasana politik, tahun politik seperti ini saling klaim itu menjadi paling kuat," ungkapnya.

Maka, kata dia, masyarakat perlu mengetahui, jika bansos itu merupakan hak mereka. Namun, menurutnya, hanya perlu perbaikan pada proses penyalurannya.

"Kenapa kok kami mengusung KTP Sakti? Jadi dengan identitas itu seluruh profil masyarakat penerima manfaat itu sudah ter-capture disitu, sehingga lebih tepat sasaran, ini yang dari dulu tidak pernah selesai," jelas dia.

"Maka kalau dengan KTP, sudahlah satu KTP saja nanti di dalamnya sudah terekam data kependudukannya, maka dia dapat BLT, dia dapat jaminan kesehatan, di keluarganya pendidikan cukup 1 aja, itu kan selesai," imbuhnya.

Selanjutnya

Simak Video: TPN Ganjar Sarankan Pembagian Bansos Ditunda Sampai Pilpres 2024 Usai







(amw/zap)

Berita Terkait
Berita detikcom Lainnya
Berita Terpopuler

Video

Foto

detikNetwork