Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud menanggapi soal beredar kabar program bantuan sosial (bansos) era Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan dihapus jika pasangan capres cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud Md menang di Pilpres 2024. TPN Ganjar-Mahfud menegaskan hal itu tidak benar.
"Kami mendapatkan laporan ada sebuah gerakan kampanye hitam yang secara masih dilaksanakan di grassroots, yang menyatakan bahwa sekiranya Mas Ganjar dan Prof Mahfud terpilih, maka program bansos dan program-program kesejahteraan masyarakat yang diluncurkan oleh Presiden Jokowi saat ini tidak akan dilanjutkan," kata Deputi Kanal Media TPN Ganjar-Mahfud Karaniya di Media Center TPN Ganjar-Mahfud Jalan Cemara 19, Senin (18/12/2023).
"Kami di sini ingin menegaskan bahwa hal tersebut sama sekali tidak benar," sambungnya.
Karaniya menegaskan Ganjar-Mahfud akan melanjutkan program bansos dengan meluncurkan KTP Sakti. Dia menyebut bahwa program ini merupakan salah satu program unggulan.
"Karena itulah Mas Ganjar dan Prof Mahfud meluncurkan sebuah program yang merupakan salah satu program unggulan yaitu yang disebut dengan KTP Sakti," ungkap Karaniya.
Karaniya menjelaskan program KTP Sakti tidak hanya melanjutkan program bansos pada era pemerintahan Presiden Jokowi. Akan tetapi, katanya, ada perbaikan dan penuntasan dari program-program sebelumnya.
"Ini adalah bukti bahwa KTP Sakti ini adalah sebuah program yang bukan hanya melanjutkan program-program bansos dan kesejahteraan masyarakat di era pemerintahan Presiden Jokowi, tetapi juga bahkan memperbaiki dan melakukan penuntasan terhadap program-program tersebut," ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama, politisi PDI Perjuangan Aria Bima berbicara soal pendataan bantuan sosial yang selalu meleset. Karena itulah, kata Aria, pasangan Ganjar-Mahfud akan meluncurkan KTP sakti di mana penyaluran bantuan bisa terakomodir.
"Kemudian kartu-kartu ini tentu akan kita lanjutnya praktisnya yang sangat teknis karena persoalan pendataan itu selalu meleset, maka KTP sudah bisa dijadikan menjadi kartu sakti," ujarnya.
Aria mengatakan di dalam KTP sudah termuat status sosial hingga data di kelurahan atau desa. Hal itu juga, kata Aria, agar penyaluran bantuan berjalan transparan.
"Karena di dalam KTP itu sudah jelas untuk melihat status sosial ekonomi, data-data di kelurahan itu sangat bisa di-upload dan bisa transparan dalam konteks nasional," ujarnya.
Baca juga: Siasat Baru Ganjar-Mahfud |
(whn/imk)