Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki Program Cerdas Berintegritas (PCB) untuk menghadapi Pemilu 2024 mendatang. KPK meminta masyarakat melaporkan bila ada temuan politik uang.
"Khusus untuk pemilu ini memang kita punya program PCB, program Politik Cerdas Berintegritas. Itu dalam 3 dimensi pertama penyelenggara pemilunya, yang kedua peserta pemilu, yang ketiga pemilih," ujar Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI Wawan Wardiana dalam konferensi pers pada acara Rakornas Pendidikan Antikorupsi (PAK) 2023 bertema 'sinergi membangun generasi antikorupsi' di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (30/11/2023).
Hal yang rawan terjadi tindak korupsi di pemilu adalah terkait jual beli suara. Dirinya menyebut jika pihaknya telah bekerja sama dengan Bawaslu, KPU dan DKPP.
"Pertama elektoral, salah satunya jual beli suara, yang sering terjadi sudah ditangani KPK pun demikian, jual beli suara, para penyelenggara dan peserta," tuturnya.
Selain itu, kata dia, biaya kampanye yang besar juga berujung pada potensi terjadinya tindak korupsi. Untuk itu, KPK akan melakukan sejumlah pengawasan terhadap mereka yang telah menduduki jabatan.
"Salah satunya yang ditarik ke depan adalah bagaimana pengeluaran mereka supaya tidak banyak, salah satunya adalah jual beli suara," ucapnya.
"Oleh sebab itu lewat program PCB ini kami menggugah seluruh masyarakat untuk menolak politik uang. Yang kita kenal tadi serangan fajar, maka tagline kami di 2024 ini hajar serangan fajar ini kerja sama dengan Bawaslu, dan temen-temen yang lain," tambahnya.
KPK juga membuat platform Jagapemilu dengan sejumlah stakeholder lainnya. Dalam platform tersebut, masyarakat bisa melihat profil capres, cawapres, hingga caleg.
"Di platform Jagapemilu itu teman-teman bisa mengakses kesana dan ada beberapa hal yang bisa teman-teman ketahui tentang profile capres mungkin sekarang, capres cawapres, nanti caleg juga masuk di situ, bagaimana LHKPN-nya dan seterusnya, visi misinya seperti apa," katanya.
Pada platorm itu juga bisa digunakan masyarakat untuk mendiskusikan hingga melaporkan temuan money politic. Namun, laporan itu harus didasari dengan bukti.
"Satu lagi kami sediakan untuk diskusi mendiskusikan dan melaporkan, mendiskusikan dan sekaligus melaporkan apabila teman-teman masyarakat melihat money politic," kata dia.
(ial/isa)