Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menilai penegakan hukum era Presiden Joko Widodo (Jokowi) merah. Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto meminta hal tersebut ditanyakan ke Menko Polhukam Mahfud Md.
"Ya tentu harus ditanyakan pada Menko Polhukam," kata Airlangga di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Selasa (21/11/2023).
Airlangga enggan merespons penilaian Ganjar itu karena dirinya merupakan Menko Perekonomian. Karena jabatan itu, dirinya tentu berpandangan seputar ekonomi.
"Karena saya pandangan ekonomi. (Tanya) Pak Menko Polhukam. Terima kasih," ucapnya.
Sebelumnya, Ganjar menilai penegakan hukum hingga HAM era Presiden Jokowi merah. Ganjar memberi nilai 5 dari skala 10 usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia capres-cawapres.
Hal itu disampaikan Ganjar dalam Sarasehan Nasional Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM), Sabtu (18/11) Saat itu salah satu panelis yaitu Zainal Arifin Mochtar bertanya ke Ganjar.
"Terakhir misalnya sebelum ribut-ribut Mas Ganjar masih memberi penilaian penegakan hukum Indonesia itu baik, sekitar 7 sampai 8. Dengan kondisi sekarang ketika keadaan berubah dan Mas Ganjar memakai baju hitam, apakah nilai itu menurun?" tanya pria yang karib disapa Uceng itu.
"Turun," ucap Ganjar.
Ganjar diberi pertanyaan kembali, mengapa menurutnya penegakan hukum di Indonesia mengalami penurunan. Ganjar mengungkit putusan MK.
"Kasus kemarin kan menelanjangi semuanya dan kita dipertontonkan soal itu, itu sebenarnya," ujarnya.
(ial/fas)