Ketua Bawaslu Banten Ali Faisal mengatakan Pj kepala daerah jadi atensi pihaknya dalam penegakan netralitasnya di Pemilu 2024 nanti. Termasuk kepada para penegak hukum baik polisi, kejaksaan, termasuk TNI.
"Apalagi Pj pure ASN, tentu netralitasnya yang betul-betul kita atensi. Apalagi Pj-pj ini kan bukan keterpilihan politik, tapi betul-betul ASN, kita betul-betul atensi," kata Ali kepada wartawan di Serang, Rabu (8/11/2023).
Jabatan Pj ini di Banten sendiri ada di tingkat provinsi termasuk kabupaten kota seperti Tangerang dan Lebak. Pj harus menunjukan netralitas ASN karena mereka diawasi gerak-geriknya oleh Bawaslu.
"Kita intip terus pejabat negara, mobil dinas, (tapi) bukan hanya itu yang terlihat, ada jabatan yang melekat pada dirinya, ada Pj kabupaten kota, termasuk kadis, nah itu jadi pengawasan kita," tegasnya.
Di kepolisian, TNI atau kejaksaan, Ali mengatakan institusi itu sebetulnya memiliki penegak etik masing-masing. Tapi, jika bicara soal netralitas dalam pemilu, di situ ada kewenangan Bawaslu jika menemukan pelanggaran.
"TNI, Polri, ASN masih ada kewenangan Bawaslu, nanti kami (bisa) teruskan ke penegak di instansinya," ujarnya.
Berkaca dari Pemilu 2019 lalu, memang menurutnya netralitas penegak hukum termasuk TNI terjaga dengan baik. Tidak ditemukan adanya laporan pelanggaran ke Bawaslu. Namun, meskipun begitu, Bawaslu tetap akan melakukan pengawasan manakala ada potensi pelanggaran di tengah situasi politik saat ini.
"Sepanjang ada pergerakan itu, kita masih punya kewenangan pengawasan," tambahnya.
Bawaslu Banten sendiri sudah melakukan berbagai imbauan gerakan agar mengenai netralitas ASN. Terakhir, para pegawai pemerintah ini melakukan deklarasi netralitas mereka pada Pemilu 2024.
"Betul-betul kita tekankan lah," tegasnya.
Simak juga 'PNS Dilarang Like, Comment hingga Follow Akun Kampanye!':
(bri/dwia)