Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menanggapi soal status kekaderan Gibran Rakabuming Raka yang problematik di PDIP kini. Kamhar mengatakan partainya menyerahkan sepenuhnya ke internal PDIP.
"Terkait hubungan Mas Gibran dengan PDIP kami serahkan dan hormati sepenuhnya mekanisme yang berlaku di internal PDIP," ujar Kamhar kepada wartawan, Sabtu (28/10/2023).
Kamhar mengatakan Gibran telah menemui Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Menurutnya hal itu adalah tindakan yang sudah tepat.
"Meskipun demikian, sepengetahuan kami Mas Gibran telah menempuh langkah-langkah yang sepatutnya dilakukan dengan menemui dan menyampaikan langsung ke Mbak Puan terkait akan maju sebagai Cawapres yang diusung Koalisi Indonesia Maju. Mas Gibran telah melakukan langkah-langkah yang kesatria," katanya.
Lebih lanjut, Kamhar menyebut hal ini bukanlah pertama yang terjadi. Dia bercerita bahwa pada Pilpres 2004, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggandeng Jusuf Kalla (JK) yang saat itu berbeda koalisi. Kamhar mengatakan saat itu manuver JK tak menjadi masalah.
"Lagipula diajukannya kader suatu partai politik oleh partai politik lainnya dalam suatu kontestasi pemilu, bukan hal yang tabu. Tak hanya pada kontestasi Pilkada, bahkan pada Pilpres pun pernah terjadi sebagaimana halnya Pak Jusuf Kalla pada Pilpres 2004 yang sebelumnya ikut konvesi Partai Golkar kemudian digandeng Pak SBY sebagai Cawapres yang diusung Partai Demokrat dan Koalisi Kerakyatan pada masa itu," ujarnya.
"Partai Golkar mengusung pasangan lain, yaitu Pak Wiranto berpasangan dengan Gus Sholah. Bahkan pada putaran kedua pun Pak JK tak didukung partainya. Namun itu tak masalah," sambungnya.
Kamhar mengatakan seharusnya momen itu bisa dijadikan contoh. Namun, ia tak menampik bahwa setiap partai memiliki perbedaan peraturan main.
"Meskipun memiliki aturan main yang berbeda dan tak bisa disamakan, justru ini menunjukkan bahwa partai-partai ini sukses mencetak dan memiliki stok kader-kader pemimpin potensial," katanya.
Sebelumnya, Basarah mengatakan kader PDIP harus tegak lurus dengan arahan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri soal calon presiden dan wakil presiden yang diusung, yakni Ganjar Pranowo dan Mahfud Md. Basarah mengatakan semua kader harus patuh tanpa terkecuali.
"Dalam hal berpartai, kami juga punya aturan main. Dalam hal bernegara, seluruh warga negara Indonesia diikat oleh kesepakatan-kesepakatan bangsa yang menjadi rule of game kita bermasyarakat berbangsa dan bernegara," kata Basarah kepada wartawan di Sekolah Kader PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (28/10).
"Maka kader-kader PDIP, apalagi sekelas Mas Gibran yang telah mendapat mandat partai, mandat rakyat di Kota Solo menjadi Wali Kota Solo, jadi dengan sendirinya beliau adalah salah satu elitenya PDIP," sambungnya.
Basarah meyakini Gibran memahami anggaran dasar PDIP. Dia pun menyebut Gibran melakukan pembangkangan.
"Maka secara konstitusi partai, secara aturan partai dia telah melakukan pembangkangan, telah melakukan sesuatu yang berbeda dengan garis keputusan partai. Maka dengan sendirinya, di atas hukum ada etika politik. Maka ketika Mas Gibran mengambil keputusan keluar dari garis keputusan politik Pilpres 2024 dengan mencalonkan dirinya sebagai bakal calon wakil presiden," ujar Basarah.
Simak Video 'Saat Elite PDIP Mengaku Sakit Hati atas Proses Demokratisasi di RI':
(azh/dnu)