Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyoroti pernyataan Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang mengusulkan jabatan gubernur dihapus. Mardani meminta usulan itu dikaji secara mendalam.
"Pertama jangan sepotong-sepotong, harus kajiannya lengkap tentang otonomi daerah. Saya justru berpendapat otonomi daerahnya dari kabupaten kota ditarik ke provinsi," kata Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/1/1/2023).
Mardani mengatakan lebih baik otonomi daerah dari kabupaten atau kota ditarik ke provinsi. Hal ini menindaklanjuti kasus di daerah yang rentan terjadinya politik dinasti.
"Jadi gubernurnya ada, tapi kayak DKI atau Jogja satu provinsi itu 6-8 kabupaten kota karena beberapa kasus otonomi di kabupaten, kota, ada raja kecil yang akhirnya politik dinasti. Akhirnya lambat sekali IPM naik," tutur Mardani.
"Dan size anggarannya kekecilan 3-4 triliun, ada yang 2 triliun, tapi kalau di Gubernur 6-8 (kabupaten atau kota) rata-rata punya 20-30 triliun itu bisa lebih muter. Jadi ini kajiannya jangan separo-separo," imbuhnya.
Ia menyebut ketentuan otonomi daerah harus diulas secara utuh. Mardani mengatakan jika usulan itu direalisasi maka mesti ada revisi Undang-Undang yang prosesnya panjang.
"Makanya kalau lihat kondisi ini akan mengubah UU 10 tahun 2016, kita tidak ada rencana untuk merubahnya," kata dia.
Lihat juga video 'Alasan PKS Tunda Deklarasi Koalisi dengan NasDem-Demokrat':
(zap/gbr)