Keputusan Aljazair memutus hubungan diplomatik dengan Uni Emirat Arab pada 10 September 2026 menandai titik paling serius dalam hubungan kedua negara yang telah berlangsung selama lebih dari lima dekade, setelah serangkaian ketegangan politik yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah Aljazair juga menutup wilayah udaranya bagi seluruh pesawat sipil dan militer yang terdaftar di UEA, sementara penerbangan komersial dari dan menuju Bandara Aljir masih diberi ruang untuk beroperasi hingga akhir 2026 sebagai bagian dari masa transisi kebijakan tersebut.
Kementerian Luar Negeri Aljazair menyatakan bahwa keputusan pemutusan hubungan diplomatik diambil setelah berbagai upaya mempertahankan hubungan bilateral tidak menghasilkan perubahan perilaku dari Abu Dhabi. Aljazair menduga UEA melakukan tindakan yang disebut provokatif dan bermusuhan serta menyatakan bahwa pemerintah Emirat telah berulang kali menerima peringatan mengenai konsekuensi dari kebijakan yang dipandang mengancam kepentingan dan keamanan nasional Aljazair.
Sampai keputusan tersebut diumumkan, pemerintah Aljazair tidak memberikan penjelasan terbuka mengenai satu peristiwa spesifik yang menjadi pemicu terakhir keretakan hubungan tersebut. Karena itu, persoalan Aljazair dan UEA lebih tepat dipahami sebagai akumulasi perselisihan geopolitik yang berkembang melalui sejumlah arena, terutama Sahara Barat, hubungan Maroko dengan Israel, konflik Libya, dinamika Sahel dan persepsi Aljazair mengenai intervensi eksternal terhadap urusan internalnya.
Perubahan retorika Presiden Abdelmadjid Tebboune menjadi salah satu indikator penting dari transformasi hubungan tersebut karena kritik terhadap Abu Dhabi semakin terbuka dan tajam dari waktu ke waktu. Dalam wawancara televisi pada Juli 2026, Tebboune bahkan menyatakan bahwa di mana pun UEA menginjakkan kaki, darah mengalir, sembari meminta agar Abu Dhabi menjauh dari lingkungan strategis Aljazair supaya konflik serupa tidak terjadi di negaranya.
Pernyataan tersebut memiliki arti penting dalam perspektif hubungan internasional karena memperlihatkan bahwa pemerintah Aljazair telah menggeser cara memandang aktivitas UEA dari perbedaan kebijakan luar negeri menuju persoalan keamanan nasional. Ketika suatu negara menilai aktivitas negara lain berpotensi memengaruhi stabilitas domestik, kedaulatan dan lingkungan keamanan strategisnya, ruang kompromi diplomatik cenderung menyempit karena persoalan tersebut mulai ditempatkan dalam kerangka kepentingan vital negara.
Konteks tersebut tidak dapat dilepaskan dari rivalitas Aljazair dan Maroko yang selama beberapa dekade menjadi salah satu poros utama geopolitik Afrika Utara. Sahara Barat berada di pusat rivalitas tersebut karena Aljazair memberikan dukungan politik kepada Front Polisario dan Republik Arab Sahrawi Demokratik, sedangkan Maroko mempertahankan klaim kedaulatan atas wilayah tersebut dan mendapatkan dukungan yang semakin luas dari sejumlah negara.
Hubungan UEA dengan Maroko menjadi persoalan sensitif bagi Aljazair karena Abu Dhabi semakin memperdalam kerja sama politik, ekonomi dan strategis dengan Rabat. UEA membuka konsulat di Laayoune pada 2020, sebuah keputusan yang mempunyai bobot politik besar karena kota tersebut berada di wilayah Sahara Barat yang diklaim Maroko dan dipandang oleh Aljazair sebagai persoalan dekolonisasi yang belum terselesaikan.
Dimensi lain muncul melalui hubungan UEA dan Israel setelah Abraham Accords pada 2020, disusul normalisasi hubungan Maroko dan Israel pada tahun yang sama. Dari sudut pandang Aljazair, perkembangan tersebut membentuk konfigurasi strategis baru di sekitar Maghreb karena Maroko memperoleh hubungan yang semakin erat dengan Israel, sementara UEA memiliki hubungan strategis dengan kedua negara tersebut.
Perubahan konfigurasi regional itu menjadi semakin sensitif karena kerja sama Maroko dan Israel berkembang ke bidang pertahanan, keamanan, teknologi dan intelijen. Aljazair yang mempertahankan posisi sangat kuat mengenai Palestina serta tidak melakukan normalisasi diplomatik dengan Israel memiliki persepsi keamanan yang berbeda, sehingga hubungan UEA dengan Maroko dan Israel dapat dibaca sebagai bagian dari perubahan keseimbangan kekuatan di kawasan.
Ketegangan juga berkembang di Libya dan Sahel yang merupakan lingkungan keamanan langsung bagi Aljazair. UEA memiliki sejarah keterlibatan yang kuat dalam konflik Libya, termasuk dukungan terhadap Khalifa Haftar dan kekuatan yang berpusat di Libya timur, sementara Aljazair secara konsisten menekankan penyelesaian politik, kedaulatan Libya dan penolakan terhadap intervensi militer eksternal.
Perbedaan pendekatan tersebut memperlihatkan benturan dua model keterlibatan regional yang berbeda. Aljazair cenderung menempatkan prinsip kedaulatan, integritas teritorial, non-intervensi dan penyelesaian politik sebagai fondasi keamanan regional, sedangkan UEA selama lebih dari satu dekade mengembangkan kebijakan luar negeri yang lebih aktif melalui kombinasi investasi, diplomasi ekonomi, jaringan elite, kerja sama keamanan dan hubungan dengan aktor lokal.
Sahel kemudian menjadi ruang yang semakin penting karena Aljazair berbatasan langsung dengan Mali dan memiliki kepentingan keamanan yang sangat besar terhadap perkembangan di Niger, Libya dan negara-negara kawasan lainnya. UEA juga memperluas jaringan ekonomi dan politiknya di Afrika, sehingga persaingan pengaruh di Sahel ikut mempertemukan kepentingan kedua negara dalam ruang geopolitik yang jauh lebih luas daripada hubungan bilateral mereka.
Ruptur Diplomatik
Salah satu tanda konkret bahwa ketegangan tersebut telah berubah menjadi kebijakan negara terlihat pada Februari 2026 ketika Aljazair memulai proses penghentian perjanjian layanan udara dengan UEA yang ditandatangani pada 13 Mei 2013 dan diratifikasi pada 30 Desember 2014. Langkah tersebut memperlihatkan bahwa hubungan bilateral mulai dikurangi melalui instrumen kelembagaan dan administratif sebelum keputusan pemutusan hubungan diplomatik diumumkan pada September 2026.
Penghentian perjanjian penerbangan mempunyai arti lebih luas daripada persoalan transportasi karena hubungan udara merupakan salah satu infrastruktur penting yang menopang konektivitas ekonomi, mobilitas masyarakat dan hubungan bisnis antarkedua negara. Ketika instrumen semacam itu mulai dihentikan dalam suasana ketegangan politik, tindakan tersebut dapat dibaca sebagai indikator bahwa hubungan bilateral telah memasuki fase de-institusionalisasi.
Data perdagangan juga menunjukkan bahwa terdapat hubungan ekonomi antara Aljazair dan UEA, tetapi tingkat ketergantungan bilateral tersebut relatif terbatas jika dibandingkan dengan hubungan Aljazair dengan mitra dagang utamanya. Pada 2024, nilai impor Aljazair dari UEA berada di kisaran 605 juta dolar Amerika Serikat, sementara ekspor UEA ke Aljazair berada pada kisaran 73 juta dolar, sehingga kepentingan ekonomi tetap penting tetapi belum menjadi penghalang struktural bagi keputusan politik Aljazair.
Situasi tersebut membantu menjelaskan mengapa Aljazair memiliki ruang untuk mengambil risiko diplomatik terhadap Abu Dhabi. Negara tersebut memiliki hubungan perdagangan dan energi yang jauh lebih besar dengan Uni Eropa, sementara hubungan dengan negara Teluk lain seperti Arab Saudi, Qatar, Kuwait dan Oman tetap dapat dipertahankan dalam berbagai bidang, sehingga krisis ini tidak dapat dipahami sebagai penolakan Aljazair terhadap negara-negara Teluk secara keseluruhan.
Posisi Aljazair terhadap UEA juga perlu dibedakan dari tuduhan mengenai dukungan Abu Dhabi kepada Movement for the Autodetermination of Kabylie atau MAK. Tuduhan mengenai hubungan UEA dengan kelompok yang oleh Aljazair telah dikategorikan sebagai organisasi teroris tersebut muncul dalam pemberitaan dan wacana politik, tetapi bukti publik yang tersedia belum cukup untuk menjadikan dugaan dukungan resmi pemerintah UEA kepada MAK sebagai fakta yang telah diverifikasi secara independen.
Pembedaan antara fakta, tuduhan dan interpretasi menjadi penting dalam membaca konflik ini karena perang informasi merupakan bagian dari dinamika politik kawasan. Pernyataan pemerintah Aljazair merupakan fakta mengenai posisi resmi Aljir, tetapi tuduhan bahwa UEA menjalankan operasi sistematis untuk mendestabilisasi Aljazair membutuhkan pembuktian tambahan melalui sumber independen, dokumen, kesaksian yang dapat diverifikasi atau bukti intelijen yang dapat diuji.
Respons Abu Dhabi setelah keputusan Aljazair juga menunjukkan adanya upaya mencegah eskalasi lebih lanjut. Kementerian Luar Negeri UEA menyatakan harapan agar keputusan tersebut bersifat sementara dan menekankan pentingnya mempertahankan hubungan persaudaraan dengan Aljazair, sebuah respons yang menunjukkan bahwa Abu Dhabi masih membuka ruang bagi pemulihan hubungan diplomatik.
Sikap tersebut menarik karena pemutusan hubungan diplomatik tidak selalu menghasilkan respons simetris dari negara yang menjadi sasaran. UEA mempunyai kepentingan untuk mempertahankan hubungan dengan Aljazair karena negara tersebut merupakan salah satu kekuatan utama Afrika Utara, memiliki posisi strategis di Mediterania dan Sahel, serta mempunyai pengaruh penting dalam persoalan energi, keamanan regional dan diplomasi Afrika.
Dengan demikian, keretakan Aljazair dan UEA dapat dibaca sebagai bagian dari perubahan tatanan geopolitik Afrika Utara dan Sahel yang semakin kompetitif. Persaingan tersebut mempertemukan kepentingan negara-negara Maghreb dengan kekuatan Teluk, Israel, Eropa, Turki dan Rusia dalam memperebutkan pengaruh politik, akses ekonomi, jalur energi, keamanan serta posisi strategis di kawasan Afrika.
Dalam perspektif tersebut, Sahara Barat merupakan salah satu pusat konflik, Libya menjadi arena keamanan, Sahel menjadi ruang ekspansi pengaruh, sedangkan hubungan Maroko dengan Israel dan UEA membentuk konfigurasi strategis yang semakin diperhitungkan Aljazair. Keempat arena tersebut saling berkelindan sehingga keputusan diplomatik September 2026 lebih tepat dilihat sebagai akumulasi perubahan persepsi ancaman daripada reaksi terhadap satu kejadian tunggal.
Pemutusan hubungan diplomatik juga memperlihatkan bahwa prinsip kedaulatan tetap menjadi elemen penting dalam politik luar negeri Aljazair. Ketika Aljazair merasa bahwa aktivitas negara lain telah melewati batas toleransi yang berkaitan dengan keamanan nasional dan stabilitas internal, kepentingan mempertahankan hubungan diplomatik dapat ditempatkan di bawah kepentingan mempertahankan otonomi strategis negara.
Bagi UEA, tantangan berikutnya adalah mencegah keretakan tersebut berkembang menjadi konflik regional yang lebih luas. Bagi Aljazair, tantangannya adalah memastikan bahwa keputusan diplomatik tersebut tidak mengurangi ruang manuvernya di kawasan Teluk, Afrika dan sistem energi global, terutama karena Aljazair dan UEA tetap mempunyai kepentingan yang beririsan dalam OPEC+, perdagangan energi dan berbagai forum internasional.
Karena itu, hubungan Aljazair dan UEA pada September 2026 dapat ditempatkan dalam sebuah rangkaian eskalasi yang bergerak dari ketidakpercayaan strategis menuju konfrontasi diplomatik. Retorika keras pemerintah Aljazair, tuduhan mengenai intervensi, ketegangan terkait Maroko dan Sahara Barat, perbedaan mengenai Israel, persaingan pengaruh di Libya dan Sahel, penghentian perjanjian penerbangan serta pemutusan hubungan diplomatik menunjukkan bahwa krisis tersebut telah berkembang menjadi persoalan geopolitik yang memiliki konsekuensi lebih luas bagi tatanan Afrika Utara.
Pertanyaan paling penting bagi perkembangan selanjutnya adalah apakah pemutusan hubungan tersebut akan menjadi kondisi permanen atau berfungsi sebagai instrumen tekanan untuk memaksa perubahan perilaku Abu Dhabi. Pernyataan UEA yang mengharapkan keputusan tersebut bersifat sementara masih menyisakan kemungkinan rekonsiliasi, tetapi pemulihan hubungan membutuhkan perubahan persepsi keamanan dan kepercayaan strategis yang selama bertahun-tahun telah mengalami erosi.
Dengan demikian, retaknya hubungan Aljazair dan UEA memperlihatkan bahwa diplomasi modern dapat mengalami kerusakan ketika perbedaan kepentingan regional bertemu dengan persepsi ancaman terhadap kedaulatan nasional. Krisis tersebut sekaligus menjadi cermin dari transformasi geopolitik Afrika Utara dan Sahel, ketika rivalitas Maroko dan Aljazair, ekspansi pengaruh negara-negara Teluk, hubungan dengan Israel, konflik Libya dan kompetisi di Sahel semakin membentuk satu lanskap strategis yang saling terhubung.
Aji Cahyono. Dosen Kewarganegaraan dan Pemerhati Geopolitik Indonesia & Timur Tengah; Lulusan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta; Founder Indonesian Coexistence.
(rdp/imk)