.webp)
Lima negara anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terlibat perdebatan sengit saat membahas sanksi Iran. Rusia dan China menilai ketentuan memberlakukan kembali sanksi PBB untuk Iran sudah kedaluwarsa, sedangkan Amerika Serikat (AS) bersama Inggris dan Prancis berpendapat sebaiknya.
Cekcok tersebut, seperti dilansir Anadolu Agency, Jumat (11/9/2026), terjadi dalam sidang krusial, pada Kamis (10/9) waktu setempat, membahas keabsahan sanksi internasional terhadap Iran dan pemberlakuan kembali sanksi PBB berdasarkan ketentuan "snapback" dalam kesepakatan nuklir tahun 2025.
Selain berita tersebut, berikut ini berita-berita internasional yang menarik perhatian pembaca detikcom, hari ini, Jumat (11/9/2026):
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
- Diminta Putra Mahkota Arab Saudi untuk Serang Houthi, Trump Menolak!
Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman (MBS), dilaporkan menelepon Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sebanyak dua kali pada Kamis (10/9) waktu setempat, untuk mendesaknya agar melancarkan serangan terhadap kelompok Houthi yang bermarkas di Yaman.
Trump disebut telah menolak permintaan MBS.
- Curi Bitcoin Rp 4,3 T, Malone Lam Gak Nyangka Seheboh Ini!
Malone Lam, seorang pemuda Singapura berusia 22 tahun yang mengaku bersalah setelah ditangkap Biro Investigasi Federal (FBI) di Amerika Serikat (AS) atas tuduhan mencuri Bitcoin senilai lebih dari US$ 245 juta, atau setara Rp 4,3 triliun, mengakui tak menyangka penangkapan dirinya memicu kehebohan.
Lam yang putus sekolah saat duduk di kelas delapan dan datang ke AS dari Singapura, seperti dilansir CNN, Jumat (11/9/2026), menghadapi ancaman hukuman maksimum 20 tahun penjara setelah mengaku bersalah atas dakwaan konspirasi racketeering tingkat federal yang menjerat dirinya.
- Aljazair Putuskan Hubungan dengan UEA Usai Ketegangan Bertahun-tahun
Pemerintah Aljazair memutuskan hubungan diplomatik dengan Uni Emirat Arab (UEA) setelah ketegangan selama bertahun-tahun. Aljazair juga menutup wilayah udaranya untuk semua pesawat sipil dan militer yang terdaftar di UEA.
Dalam pernyataan soal pemutusan hubungan diplomatik, Aljazair menuduh negara Teluk tersebut melakukan "tindakan provokatif dan bermusuhan". Namun, masih belum jelas apa yang memicu keretakan tersebut.
Dilansir kantor berita AFP, Jumat (11/9/2026), Kementerian Pertahanan Aljazair mengatakan larangan wilayah udara akan mulai berlaku hari Jumat (11/9) ini, kecuali untuk penerbangan komersial dari dan ke bandara di Aljir, ibu kota Aljazair, yang akan berlanjut hingga akhir tahun 2026.
- Garda Revolusi Iran Klaim Hancurkan Drone Laut AS di Selat Hormuz
Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengklaim telah menghancurkan sebuah drone laut milik Amerika Serikat (AS) di perairan Selat Hormuz. IRGC menyatakan bahwa drone itu dikerahkan oleh militer AS, saat perang Timur Tengah berlarut-larut.
Angkatan Laut IRGC, seperti dilansir Press TV, Jumat (11/9/2026), mengatakan bahwa dalam beberapa hari terakhir, AS telah mengerahkan drone-drone ke Selat Hormuz sebagai upaya untuk menghindari kontak langsung dengan pasukan Iran.
"Militer AS yang bertindak seperti teroris dan agresor, karena takut akan kehadiran para pejuang Islam yang pemberani dan konfrontasi dengan mereka, dalam beberapa hari terakhir mulai mengerahkan kapal-kapal tanpa awak ke Selat Hormuz," kata Angkatan Laut IRGC dalam pernyataan yang dirilis Kamis (10/9) malam.
- Ribut-ribut AS dan Rusia-China Soal Iran di Dewan Keamanan PBB
Lima negara anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terlibat perdebatan sengit saat membahas sanksi Iran. Rusia dan China menilai ketentuan memberlakukan kembali sanksi PBB untuk Iran sudah kedaluwarsa, sedangkan Amerika Serikat (AS) bersama Inggris dan Prancis berpendapat sebaiknya.
Cekcok tersebut, seperti dilansir Anadolu Agency, Jumat (11/9/2026), terjadi dalam sidang krusial, pada Kamis (10/9) waktu setempat, membahas keabsahan sanksi internasional terhadap Iran dan pemberlakuan kembali sanksi PBB berdasarkan ketentuan "snapback" dalam kesepakatan nuklir tahun 2025.
Ketentuan "snapback" itu, yang ditetapkan dalam Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) tahun 2015, dirancang untuk secara otomatis memberlakukan kembali sanksi Pasal VII PBB jika Iran melanggar kesepakatan. Ketentuan itu mem-bypass hak veto yang dimiliki kelima anggota tetap Dewan Keamanan PBB.
Tonton juga video "Trump: Saya Tidak Percaya pada Kata Penyesalan"
