Keinginan Indonesia untuk bergabung dengan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) merupakan salah satu agenda strategis pemerintahan saat ini. Jika berhasil, Indonesia akan menjadi negara Asia Tenggara pertama yang masuk ke dalam kelompok negara yang selama ini dikenal sebagai klub negara maju dengan standar tata kelola ekonomi dan pemerintahan yang tinggi.
Secara diplomatik, langkah ini patut diapresiasi. Keanggotaan OECD bukan sekadar simbol pengakuan internasional. Di dalamnya terdapat peluang untuk memperkuat kredibilitas Indonesia di mata investor global, meningkatkan kualitas kebijakan publik, serta mempercepat berbagai agenda reformasi kelembagaan yang selama ini berjalan tidak selalu mulus.
Namun, di balik ambisi tersebut tersimpan pekerjaan rumah yang tidak ringan. OECD telah mengingatkan pentingnya menjaga disiplin fiskal, meningkatkan efektivitas subsidi, serta memastikan berbagai program prioritas pemerintah dijalankan secara akuntabel agar defisit anggaran tetap terjaga di bawah tiga persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Peringatan ini layak dicermati secara serius. Sebab, proses aksesi OECD bukanlah perlombaan mengejar status internasional semata. Yang dipertaruhkan sesungguhnya adalah kemampuan Indonesia melakukan reformasi tata kelola secara konsisten dan berkelanjutan. Keanggotaan OECD tidak diperoleh melalui dukungan politik atau diplomasi semata, melainkan melalui pemenuhan standar yang ketat di berbagai bidang, mulai dari tata kelola pemerintahan, kebijakan fiskal, investasi, perdagangan, lingkungan hidup, hingga integritas sektor publik.
Ujian Memasuki Tahun Kedua
Indonesia kini telah memasuki tahun kedua proses aksesi OECD sejak diterimanya peta jalan aksesi pada 2024. Pada fase ini, berbagai kementerian dan lembaga mulai berhadapan dengan proses penilaian yang lebih mendalam dari komite-komite OECD. Ratusan instrumen hukum, regulasi, dan praktik kebijakan nasional akan ditelaah untuk mengukur kesesuaiannya dengan standar organisasi tersebut.
Pengalaman sejumlah negara menunjukkan bahwa proses ini bukan pekerjaan singkat. Reformasi yang diminta kerap menyentuh fondasi pengelolaan ekonomi, birokrasi, dan pemerintahan. Karena itu, tantangan terbesar Indonesia bukan sekadar memenuhi daftar persyaratan, melainkan memastikan bahwa reformasi benar-benar berjalan dalam praktik, bukan hanya tertulis dalam regulasi.
Di titik inilah ujian sesungguhnya dimulai.
MBG dan Risiko Tata Kelola
Salah satu perhatian utama adalah keberlanjutan fiskal di tengah semakin besarnya kebutuhan belanja negara. Pemerintah saat ini menjalankan sejumlah program prioritas yang membutuhkan anggaran sangat besar, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dari sisi tujuan, program ini memiliki nilai strategis karena diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mengatasi persoalan gizi yang masih dihadapi Indonesia.
Namun pengalaman menunjukkan bahwa program berskala besar selalu membawa konsekuensi tata kelola yang tidak sederhana. Pengadaan barang dan jasa, distribusi, pengawasan, hingga pelaporan keuangan menjadi titik-titik rawan yang membutuhkan perhatian ekstra.
Berbagai laporan mengenai dugaan penyimpangan, persoalan pengadaan, maupun potensi kebocoran anggaran dalam pelaksanaan program publik selalu menjadi perhatian publik. Indonesia memiliki rekam jejak yang menunjukkan bahwa program dengan alokasi anggaran besar sering kali menghadapi risiko korupsi ketika sistem pengawasan tidak berjalan optimal.
Risiko tersebut tidak hanya merugikan keuangan negara. Yang lebih berbahaya, kepercayaan publik terhadap program yang sebenarnya dirancang untuk membantu masyarakat juga dapat terkikis.
Bagi OECD, kualitas tata kelola merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kesiapan sebuah negara. Korupsi yang sistemik, lemahnya transparansi, dan rendahnya akuntabilitas fiskal dapat menjadi hambatan serius dalam proses aksesi. Karena itu, keberhasilan Indonesia tidak cukup diukur dari kemampuan menyediakan anggaran atau meluncurkan program besar, melainkan dari kemampuan memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar sampai kepada penerima manfaat.
Menata Subsidi dan Menjaga Disiplin Fiskal
Selain MBG, persoalan subsidi juga menjadi perhatian OECD. Selama ini subsidi energi maupun berbagai bentuk bantuan pemerintah memiliki fungsi sosial yang penting, terutama dalam menjaga daya beli masyarakat. Namun OECD secara konsisten mendorong agar subsidi diberikan lebih tepat sasaran dan tidak menjadi beban fiskal jangka panjang.
Tantangannya terletak pada bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara perlindungan sosial dan kesehatan fiskal. Pengurangan subsidi yang dilakukan terlalu cepat berpotensi memicu gejolak sosial dan menekan daya beli masyarakat. Sebaliknya, mempertahankan subsidi secara luas tanpa perbaikan mekanisme penyaluran dapat menggerus ruang fiskal yang seharusnya digunakan untuk investasi yang lebih produktif, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Dalam konteks inilah aksesi OECD seharusnya dilihat sebagai momentum untuk memperbaiki kualitas kebijakan publik, bukan sekadar mengejar status keanggotaan.
OECD Harus Bermakna bagi Rakyat
Pemerintah perlu memastikan bahwa reformasi yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Transparansi dan digitalisasi program-program strategis perlu diperkuat agar pengelolaan anggaran semakin terbuka dan mudah diawasi publik. Semakin transparan suatu program, semakin kecil ruang bagi praktik penyimpangan.
Pada saat yang sama, kapasitas lembaga pengawasan internal maupun eksternal juga perlu diperkuat. Peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta partisipasi masyarakat sipil menjadi faktor penting untuk menjaga akuntabilitas berbagai program dengan nilai anggaran besar.
Disiplin fiskal juga harus tetap menjadi pegangan utama. Setiap kebijakan belanja baru perlu ditopang sumber pendanaan yang jelas dan berkelanjutan. Menjaga defisit anggaran tetap sehat bukan hanya untuk memenuhi ekspektasi OECD, tetapi juga untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dalam jangka panjang.
Selain itu, reformasi birokrasi dan perbaikan kualitas regulasi tidak boleh kehilangan momentum. Salah satu kekuatan utama negara-negara anggota OECD adalah birokrasi yang profesional, prediktabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Tanpa kemajuan yang nyata di sektor ini, manfaat aksesi akan sulit dirasakan masyarakat.
Keberhasilan Indonesia menjadi anggota OECD tidak boleh hanya diukur dari tercantumnya nama Indonesia dalam daftar anggota organisasi tersebut. Ukuran keberhasilan yang lebih penting adalah apakah proses aksesi mampu melahirkan pemerintahan yang lebih transparan, ekonomi yang lebih kompetitif, dan pelayanan publik yang lebih berkualitas.
OECD memang dapat menjadi simbol meningkatnya posisi Indonesia di panggung global. Namun yang lebih penting, perjalanan menuju OECD harus menjadi sarana untuk memperkuat fondasi pembangunan nasional. Sebab pengakuan internasional akan jauh lebih bermakna ketika manfaatnya benar-benar dirasakan oleh rakyat Indonesia, bukan sekadar menjadi kebanggaan diplomatik di atas kertas.
Indrawan Susanto. Pegawai di Direktorat Kerja Sama Multilateral dan Keuangan Berkelanjutan, Kemenkeu RI.
Simak juga Video 'OECD Ramal Ekonomi RI 4,9 Persen, Airlangga Bilang Begini':
(rdp/imk)