Bersih-bersih 'Mafia Financial Engineering' di Lapangan Banteng

Pasar modal dihantam badai mundurnya sejumlah pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menyusul langkah Direktur Bursa Efek Indonesia (BEI) sebelumnya.

Kalangan pelaku pasar modal menyebutnya sebagai "Black Friday"di penghujung Januari 2026. Ibarat guncangan seismik bagi struktur kekuasaan finansial, menarik dikaji dari kacamata kebijakan publik.

Pengunduran massal, mulai dari Direktur BEI hingga Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar beserta wakilnya, tidak mereka lihat sebagai sikap kesatria karena tanggung jawab moral. Melainkan ultimatum otoritas pemerintahan sedang bersih-bersih bersih "mafia" di Lapangan Banteng.

Informasi beredar menyebut, mereka tidak mundur, tetapi dipaksa mundur sebelum pukul 18.00 WIB, atau jika tidak akan dicokok aparat hukum. Sebuah aksi shock therapy, memutus rantai membelenggu transparansi pasar modal.

Gurita Oligarki 'Financial Engineering'

Sebagai pengamat kebijakan publik, melihat ada benang merah sengaja dikaburkan. Bertahun-tahun, OJK dan BEI dituding menjadi alat mekanis kepentingan oligarki. Polanya sistematis, dengan jubah profesionalisme bergelar mentereng.

Mereka menyebutnya financial engineering. Kelompok hanya bisa diisi orang-orang bergelar berderet, seolah paling tahu soal otoritas keuangan, orang lain tak boleh masuk.

Di balik jargon rumit itu, ada rekayasa jabatan mengamankan aliran modal. Oligarki mendapatkan izin konsesi (HGU/HGB) misalnya, lalu menjaminkannya ke bank pelat merah untuk menarik utang, kemudian melakukan Initial Public Offering (IPO) alias melantai di bursa.

Tujuannya mengeruk uang publik, menutupi lubang utang dan memperkaya diri lewat gorengan saham. Transparansi Tbk (Terbuka) hanya kedok pajangan, apalagi akuntan publik bisa diajak "kompromi" soal angka dividen dan performa perusahaan.

Teguran MSCI, Tamparan Keras Internasional

Analisis pasar modal internasional, termasuk dari Morgan Stanley Capital International (MSCI), pernah memberikan sinyal peringatan dini. MSCI berkali-kali menegur pasar modal Indonesia tidak transparan. Fokusnya pada kepemilikan saham di bawah 5% misterius.

Di bursa, aturan mewajibkan keterbukaan untuk pemilik di atas 5%. Padahal, di "zona abu-abu" bawah 5% para spekulan dan pemilik mayoritas asli bersembunyi dibalik insider trading.

Mereka menggoreng harga berdasar bocoran kebijakan atau aksi korporasi yang belum diumumkan.

Adrian Zuercher dari UBS Chief Investment Office, Singapura pernah mengatakan, "Volume pasar Indonesia kecil, hanya sekitar Rp 6-7 triliun sehari. Sangat mudah bagi 'tangan-tangan tak terlihat' membentuk harga dengan modal beberapa ratus miliar."

Inilah yang membuat investor institusi global mulai kehilangan kepercayaan. Ketika MSCI menyatakan, bursa tidak transparan, maka pengelola dana pensiun global secara otomatis menarik uangnya. Itulah mengapa indeks harga saham gabungan terjun bebas

Sementara itu Analisis International Organization of Securities Commissions (IOSCO) menyebut, kunci utama membangun bursa sehat terletak pada penegakan hukum konsisten terhadap "market abuse" dan transparansi dalam kepemilikan saham absolut.

Bursa kredibel harus memiliki sistem pengawasan yang mampu mendeteksi insider trading dan praktik goreng-menggoreng saham secara real-time.

Investor global, terutama pengelola dana institusi besar, sangat menghindari pasar dengan "zona abu-abu" dalam struktur kepemilikannya.

Selain aspek pengawasan, sejumlah pengamat pasar modal internasional juga menyoroti pentingnya independensi regulator dari intervensi politik dan kepentingan oligarki.

Bursa sehat membutuhkan ekosistem di mana lembaga pengawas seperti OJK bekerja secara otonom tanpa adanya konflik kepentingan. Termasuk dalam pengelolaan dana-dana sampingan seperti CSR, OJK, DPR, dan lingkaran setan CSR.

Dosa OJK bukan hanya soal pengawasan pasar modal, tetapi pembiaran judi online semakin merajalela dan mencekik rakyat, hingga pengawasan perbankan amburadul.

Yang mengerikan dugaan kolaborasi "rampok-merampok" antara regulator dan pengawas (DPR).
Dana CSR (Corporate Social Responsibility) dari BI dan OJK diduga menjadi pengaman kebijakan Senayan.

Sebuah anomali kebijakan publik. Bagaimana mungkin lembaga pengatur dibiayai pungutan industri dengan membagi-bagikan CSR kepada pengawasnya sendiri?

Ini bukan pengawasan, melainkan praktek upeti dalam kemasan regulasi.
KPK sudah menelisik dugaan korupsi penggunaan dana CSR di BI dan OJK, menyeret anggota Komisi XI.

Jadi sinyal pembersihan mafia yang dikirim Istana harus dibaca sebagai satu kesatuan dengan gerakan penegakan hukum.

Optimisme di Balik Kemunduran

Mundurnya para petinggi itu ibarat tindakan "cabut gigi busuk." Memang sakit, dan membuat "jeritan" sesaat di pasar, tapi infeksinya tidak menyebar ke seluruh tubuh ekonomi nasional.

Investor besar pasti kaget, namun sesungguhnya bisa menyukai langkah menciptakan transparansi ini. Penguatan pasar pasca-pengumuman mundurnya para pejabat tersebut menunjukkan bahwa pasar lebih menghargai kejujuran dari pada stabilitas palsu.

Pesan tegas sedang dikirimkan Presiden ke dunia internasional: "Kami setuju pasar harus transparan, dan mulai dengan membersihkan rumah bursa kami sendiri."

Dalam kebijakan publik, soal memilih pengganti menjadi krusial. Jangan sampai hanya mengganti "mafia lama" dengan "mafia baru". Proses seleksi di DPR harus diubah total. Jika sistem "sogokan" dan "titipan" masih terjadi, maka drama pengunduran diri dan dugaan korupsi oligarki menjadi siklus politik tanpa henti.

Saat ini Presiden Prabowo sedang mempertaruhkan kredibilitasnya di mata investor global. Membersihkan lingkaran financial engineering yang terindikasi merusak negara, langkah awal yang berani.

Kita dukung jika ini upaya pembersihan tulus, tapi kita akan tetap berteriak lantang jika hanya sekadar rotasi kekuasaan antar-oligarki. Pasar modal butuh integritas, bukan sekadar gelar mentereng di belakang nama, untuk menutupi praktik mafia keuangan

Apakah Senin depan lantai bursa akan kembali "menghijau" sebagai simbol kepercayaan, atau merah tanda keraguan atas kelanjutan reformasi.

Eko Wahyuanto, Pengamat Kebijakan Publik

Lihat juga Video Kala Mentan Endus 'Mafia' di Balik Harga Beras Naik saat Stok Aman