Politik Global Amerika Serikat & Geopolitik

Upaya yang dilakukan sejumlah pemimpin negara untuk menciptakan perpecahan di antara rival aktual atau potensial guna memerintah dalam lingkungan global secara terpisah adalah bagian sejarah Hubungan Internasional. Sejarahnya, kekaisaran Romawi pernah mengusung pada dunia pepatah terkenal 'divide et impera', yaitu pecah belah dan kuasai.

Machiavelli, dalam Seni Perang, menyarankan para penguasa untuk menaburkan saling kecurigaan dan memicu perpecahan diantara kekuatan-kekuatan bersaing untuk melemahkan posisi yang dimiliki. Kekaisaran Inggris menjadi terkenal dalam mengeksploitasi dan mengobarkan perpecahan yang ada antara berbagai suku khususnya di India, dan mengerahkan kekuatan militer untuk melawan kekuatan apa pun yang menjadi terlalu dominan di wilayah Eropa.

Amerika Serikat (AS) telah mengambil kebijakan serupa dalam menyikapi berbagai konteks geopolitik di seluruh dunia. Salah satu yang terbaru menimbulkan perpecahan Eropa dengan Rusia. Menurut pemimpin negara besar di Eropa, Rusia terus mencoba mengeksploitasi dan bahkan memperluas perbedaan kepentingan antara dan di dalam negara-negara Eropa. Bersatunya Eropa kemungkinan dapat merugikan kepentingan global Moskow yang sedang memperjuangkan untuk merekonfigurasi geopolitik dunia.

Saat ini, politisi dan propagandis Barat terus berupaya mendistribusikan propaganda ketidakpercayaan antara Tiongkok dengan Rusia, misalnya, dengan mengklaim Tiongkok secara diam-diam mengambil alih Timur Jauh Rusia, atau Rusia akan kembali meninggalkan Tiongkok untuk Barat.

Tulisan ini berargumen, inisiasi paling terkenal dari strategi divide et impera dalam kebijakan luar negeri Washington adalah upaya Henry Kissinger di tahun 1970an saat periode Perang Dingin berlangsung dengan menciptakan perpecahan diantara pemimpin Republik Rakyat Tiongkok dan Uni Soviet. Namun, sebagian besar negara berkembang dewasa ini justru terus menghadapi beragam tantangan yang meskipun beragam dalam manifestasi, sering kali terstruktur, dan diperburuk oleh dinamika neokolonialisme (Manurung, 2025).

Akankah Eropa di bawah, Rusia di luar, dan Ukraina di dalam. Inisisasi Lord Ismay untuk menjaga Amerika tetap di dalam, Rusia di luar, dan Jerman di bawah bukan hanya tentang eksistensi Jerman, Uni Soviet, dan NATO. Independensi kebijakan luar negeri Jenderal de Gaulle melalui pengakuan Perancis terhadap Republik Rakyat Tiongkok hampir satu dekade sebelum AS; pencegahan nuklir independen de Gaulle; penarikan Paris dari komando militer terpadu NATO pada tahun 1966, dan kecaman Perancis atas Rusia terkait pernyataan wilayah Eropa dari Atlantik hingga Ural sangat mengganggu Washington.

Hal ini disampaikan sejarawan Perancis Eric Branca, diawali pemberian dukungan terhadap nasionalis Aljazair dan Indocina sejak tahun 1945 dan seterusnya, serta dukungan untuk OAS yang merupakan organisasi teroris sayap kanan yang menentang kemerdekaan Aljazair selama hari-hari terakhir kelompok Aljazair Perancis, daftar panjang operasi yang dilakukan Departemen Luar Negeri dan CIA untuk mengisolasi de Gaulle di panggung internasional, jika bukan untuk sekadar melenyapkan (Branca, 2022).

Memahami politik luar negeri AS. Washington tidak akan pernah menyembunyikan kekesalan ketika Kanselir Republik Federasi Jerman Willy Brandt (1969-1974) memutuskan memulai mengimpor energi dari Uni Soviet. Namun Ostpolitik ini pada dasarnya bertujuan untuk memperbaiki hubungan dengan negara-negara Eropa Timur, penting selama krisis minyak tahun 1973, dan para kanselir Jerman berikutnya khususnya Helmut Kohl, Gerhard Schröder, dan Angela Merkel terus melanjutkan kerja sama ekonomi saling menguntungkan dengan Uni Soviet dan kemudian Federasi Rusia.

Setelah ketidakpedulian selama masa Gorbachev dan Yeltsin, ketidakpuasan AS terhadap kerja sama tersebut memuncak pada janji Presiden Joe Biden pada Februari 2022 mengakhiri Nord Stream 2 jika Rusia menginvasi Ukraina. Dalam hal ini, Biden menepati janjinya, kemudian diikuti upaya AS untuk memecah belah Eropa dan Rusia, melalui konflik bersenjata di Ukraina. Washington bukan hanya mengorbankan Ukraina di panggung geopolitik (Müllerson, 2014), tetapi turut menciptakan mimpi buruk bagi berbagai negara Eropa.

Pada tahun 2012, Vladimir Putin menulis, 'Rusia pada umumnya selalu menikmati hak istimewa untuk menjalankan kebijakan luar negeri yang independen dan inilah yang akan terus dilakukannya' (Putin, 2012). Ini mungkin sebagian merupakan respons terhadap kegagalan Yeltsin untuk mendapatkan penerimaan Rusia oleh Washington sebagai pemain setara dan independen yang dapat memiliki kepentingan sendiri walaupun berbeda sambil tetap menjadi mitra Washington dan Brussel.

Pernyataan ini mengungkapkan kebenaran yang mana negara-negara Eropa merespon berbeda terhadap upaya untuk membudayakan atau meminggirkan mereka, seiring membujuk mereka mengikuti garis dominan. Rusia tidak mau mengadopsi kebijakan ikut-ikutan yang telah diterima oleh Sebagian besar negara kecil dengan senang hati atau tidak begitu senang.

Seruan Presiden Putin pada konferensi keamanan Munich 2007 justru menimbulkan kesalahpahaman diantara negara-negara yang terbiasa patuh. Di tahun 2008 di Bukares (Rumania), NATO membuka pintu untuk Georgia dan Ukraina, dan Moskow mempersepsikan hal tersebut sebagai keberlanjutan dari kebijakan lama penahanan yang menargetkan Uni Soviet; sebuah kesinambungan kebijakan meskipun Gorbachev, Yeltsin, dan Putin sendiri telah berbicara tentang Rusia sebagai negara Eropa, dan Putin bahkan telah membantu Washington untuk merespon peristiwa serangan 9/11.

Mungkin dapat dipahami kesombongan Washington, tetapi hal ini bukanlah perilaku negara aliansi Eropanya. Sejumlah negara Eropa terus mengikuti kebijakan penahanan yang jelas-jelas bertentangan dengan kepentingan ekonomi dan bahkan keamanan regional yang dianut. Namun, reaksi Eropa merupakan rasa iri yang dirasakan oleh kepatuhan dibandingkan sikap ketidakpatuhan.

Terlebih lagi, proses validasi telah berjalan sedemikian jauh sehingga, para pemimpin politik Eropa justru menghasilkan kelas manajerial tanpa visi politik jangka panjang atau pemahaman sejarah. Bahkan pada November 1991, Presiden Mitterand memprediksi Ukraina akan merdeka dan menghadapi perang di masa depan akan terjadi di sana (Glavany, 2026).

Konflik yang terjadi saat ini merupakan sesuatu yang tidak terhindarkan, tanpa penanganan cermat terhadap kompleksitas persoalan yang dihadapi. Pengambilan keputusan dan visi kepemimpinan Eropa masa depan yang dilatarbelakangi perbedaan pemahaman sejarah, tidak selalu muncul di kalangan elit politik Eropa saat ini. Ketika pemimpin AS justru mulai menjadikan Ukraina sebagai platform untuk membendung perluasan pengaruh Rusia (US containment policy), diikuti dengan keputusan negara aliansi Eropa dalam pengiriman persenjataan militer, seperti dilakukan oleh Inggris, Polandia, Jerman, dan negara-negara Baltik.

Sedangkan, tonggak penting dalam transformasi Ukraina melalui kudeta tahun 2014 di Kiev, seperti dikenal di Barat, Revolusi Maidan. Senator John McCain, atas nama rakyat AS secara terbuka mendukung dan bangga menyatakan keberpihakan terhadap oposisi kekerasan terhadap Presiden Viktor Yanukovych yang terpilih secara demokratis. Victoria Nuland, Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Eropa dan Eurasia, dan Geoffrey Pyatt, Duta Besar AS untuk Ukraina turut membahas komposisi pemerintahan baru Ukraina. Selain itu, dukungan para pejabat senior negara-negara Eropa dan Uni Eropa, termasuk Urmas Paet (Menteri Luar Negeri Estonia dan sekarang menjadi anggota Parlemen Uni Eropa).

Konflik bersenjata di Ukraina dimulai pada musim dingin dan musim semi tahun 2014, ketika rakyat Krimea dan wilayah Donbass bangkit melawan rejim pemerintahan yang telah merebut kekuasaan di Kiev. Hal ini merupakan konflik domestic, namun seperti dalam banyak atau sebagian besar konflik semacam itu, konflik ini justru melibatkan pihak asing sejak awal. Pemerintah Kiev yang baru didukung oleh mereka yang telah mengorganisir dan mendukung kudeta, sementara lawan mereka diperkuat Moskow.

Kehadiran militer Rusia di Semenanjung Krimea, tempat pangkalan Angkatan Laut utamanya di Laut Hitam telah ada sejak sekitar tahun 1783, menghadapi rezim Kiev yang melakukan kudeta balasan dengan relatif mudah dan damai. Namun, pasukan yang setia kepada rezim Kiev justru menyerang lawan-lawan politiknya di Ukraina Timur dengan persenjataan artileri berat, membombardir Donetsk, kota terbesar secara membabi buta. Hal ini secara alami pada akhirnya telah menyebabkan peningkatan bantuan militer Rusia pada pihak oposisi Kiev.

Kepentingan negara-negara Barat mempersenjatai Ukraina dan menjadikannya anggota NATO secara de facto walaupun tanpa jaminan Pasal 5, Barat tidak hanya bermain api tetapi sengaja mendorong Rusia ke dalam konflik Ukraina. Zbigniew Brzezinski terkenal dengan aforisme, tanpa Ukraina, Rusia berhenti menjadi sebuah kekaisaran, tetapi dengan Ukraina, Rusia secara otomatis menjadi sebuah kekaisaran. Yang kurang dikenal adalah konfirmasinya pada tahun 1998 bahwa dukungan terselubung AS terhadap kelompok Islamis radikal di Afghanistan pada tahun 1970an telah menjerumuskan Moskow ke dalam Vietnamnya sendiri.

Ketika ditanya apakah ia menyesal mempersenjatai para pejuang kemerdekaan yang berubah menjadi teroris, Brzezinski menjawab: 'Apa yang paling penting bagi sejarah dunia? Taliban atau runtuhnya kekaisaran Soviet? Beberapa Muslim yang terprovokasi atau pembebasan Eropa Tengah dan berakhirnya Perang Dingin? (St Clair dan Cockburn, 1998).

Namun, satu perbedaan signifikan antara operasi militer Rusia di Ukraina dan invasi Soviet ke Afghanistan adalah Afghanistan dan pemerintahnya tidak penting bagi Uni Soviet, sementara Ukraina dan pemerintahannya penting bagi Moskow. Ukuran dan letak geografis Ukraina, keanggotaannya dalam atau dominasi oleh aliansi militer yang bermusuhan diartikan sebagai berakhirnya pengaruh Rusia di Eropa.

Presiden Putin mengatakan pada 18 Maret 2014, mengenai aksesi Krimea ke Federasi Rusia: 'NATO tetap merupakan aliansi militer, dan Rusia menentang aliansi militer yang menetap di halaman belakang kami atau di wilayah bersejarah kami. Saya sama sekali tidak dapat membayangkan bahwa kami akan pergi ke Sevastopol untuk mengunjungi para pelaut NATO. Tentu saja, sebagian besar dari mereka adalah orang-orang yang hebat, tetapi akan lebih baik jika mereka datang dan mengunjungi kami, menjadi tamu kami, daripada sebaliknya' (Putin, 2014).

Kepemimpinan Presiden J. F. Kennedy selama Krisis Rudal Kuba yang bersedia mempertimbangkan matang untuk mencegah terjadinya perang nuklir dengan melindungi kepentingan nasional vital sebagaimana didefinisikan oleh elit politik AS, mengapa Presiden Putin kurang bertekad untuk melindungi Rusia dari ancaman yang dianggapnya dan elit politik Rusia sebagai ancaman eksistensial?

Oleh karena itu, mengenai krisis 1962, Dean Acheson, Menteri Luar Negeri pada tahun 1949-1953, menyatakan bahwa 'kekuasaan, posisi, dan prestise AS telah ditantang oleh negara lain; dan hukum sama sekali tidak menangani pertanyaan-pertanyaan tentang kekuasaan tertinggi, kekuasaan yang mendekati sumber kedaulatan' (Acheson, 1963). Politisi dan diplomat Rusia terus menggunakan posisi sama dalam membenarkan keputusan yang diambil terkait Ukraina atau terkait dengan perluasan keanggotaan NATO di Ukraina.

Status Perancis dan Jerman sebagai penjamin Perjanjian Minsk 2015 juga tidak berarti banyak. Pada 9 Desember 2022, mantan Kanselir Merkel mengakui bahwa Perjanjian Minsk adalah upaya mengulur waktu bagi Ukraina. Kiev menggunakan periode tersebut untuk membangun militernya lebih kuat hingga Perjanjian tersebut memberi Ukraina momentum mempertahankan diri (The International Affairs, 2022). Seperti Ukraina, Perancis, dan Jerman yang tidak akan pernah berniat untuk menerapkan Kesepakatan Perjanjian Minsk 2015.

Pengaruh Barat yang semakin besar di Ukraina secara bertahap pada akhirnya berakibat perubahan rezim, dan mengarah konflik militer terbuka menghadapi Moskow. Konstitusi Ukraina diadopsi pada tahun 1996, diamandemen pada tahun 1999 dan 2004, melarang partisipasi dalam aliansi militer, tetapi diamandemen pada tahun 2019 untuk menyatakan keanggotaan dalam Uni Eropa dan NATO sebagai tujuan strategis.

Pada tahun 2022, Washington menciptakan jurang pemisah dalam diantara Eropa dan Rusia, tetapi yang terburuk masih akan datang. Namun, ketika AS dan NATO tanpa basa-basi menolak proposal Rusia untuk membahas persoalan keamanan di Eropa, hingga Kiev secara radikal terus meningkatkan pemboman Donbass pada Februari 2022, Kremlin pun memulai apa yang di Rusia disebut Operasi Militer Khusus (SMO) dan di Barat dengan kegigihan sama menyebutnya invasi skala penuh Rusia ke Ukraina.

Persaingan di antara elit politik dan ekonomi global untuk menghadiri pidato Presiden AS Donald Trump di Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, merupakan simbol dari peristiwa bersejarah yang dipertaruhkan (Abadi & Tooze, 2026). Setelah seminggu di mana pemerintahan Trump mengancam Eropa dengan perebutan Greenland, konferensi tersebut terperangkap dalam tantangan langsung pemerintahan Trump terhadap masa depan aliansi trans-Atlantik dan ideologi liberal umum yang mendasari pertemuan tahunan Davos.

Mimpi buruk negara Eropa menjadi nyata pada periode kepemimpinan kedua Trump (2024-2028). Bahkan sebelum itu, pemimpin Eropa telah mengambil keputusan bertentangan dengan kepentingan yang diyakini, memutus hubungan dengan sumber daya energi yang menguntungkan dan memberlakukan sanksi anti-Rusia yang merugikan setidaknya ekuivalen dengan kerugian Rusia. Namun demikian, para elit politik di Eropa meyakini, apa pun yang terjadi pada mereka saat ini, Washington diharapkan akan selalu menjadi penyelamat terakhir, dan kini ternyata hal itu tidak terjadi.

Hendra Manurung. Dosen Prodi Magister Diplomasi Pertahanan, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan Republik Indonesia (UNHAN RI).

Lihat juga Video: Tensi Geopolitik Tinggi, Sri Mulyani: Ancam Rantai Pasok Indonesia