Badan Anggaran DPR mendukung keinginan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7-8 % dalam jangka menengah. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi 5,4% di atas sebagai fondasi penting bagi pemerintah.
Agar kue pertumbuhan ekonomi dirasakan seluruh rakyat, Badan Anggaran DPR bersama pemerintah sepakat, inflasi dan kurs rupiah harus dijaga agar stabil. Sebab keduanya bisa menjadi pemicu gejolak harga pada sektor riil, menimbulkan guncangan pada sisi moneter, serta memicu letupan krisis lainnya.
Untuk mencapai target inflasi dan nilai tukar di atas, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Bank Indonesia (BI) harus seirama, mampu merealisasikan bauran kebijakan fiskal dan moneter yang gesit, kreatif, dan konsolidatif.
Badan Anggaran DPR bersama pemerintah menyadari, tidak mudah mencari kebutuhan pendanaan di pasar keuangan melalui SBN (Surat Berharga Negara). Sebab pada saat yang sama, kita perlu menjaga likuiditas perbankan tersalurkan ke sektor riil.
Suku Bunga SBN tahun 2026 kita sepakati pada posisi moderat di level 6,9%. Prosentase ini kita maknai secara psikologis sebagai 'batas atas'.
Namun kita yakin gaya koboi Menteri Keuangan bisa melonggarkan kebijakan uang ketat, dan terbukti dalam sebulan ini. Kondisi ini kita harapkan terus berlanjut, sehingga suku bunga SBN tahun depan bisa lebih rendah, sehingga biaya dana yang ditanggung oleh APBN semakin rendah.
Gejolak geopolitik cenderung membuat harga energi volatile. Kontestasi kuasa merambah pada sektor ekonomi.
Ada perang konvensional, ada pula perang dagang. Dampaknya semua negara memasang pagar proteksi.
Keadaan ini tidak menguntungkan bagi Indonesia sebagai negara pengimpor energi. Pemerintah menargetkan kemandirian energi secara bertahap.
Keinginan ini tentu sejalan dengan Badan Anggaran DPR. Oleh sebab itu target lifting minyak bumi pada tahun 2026 di atas dipatok lebih tinggi dibandingkan dengan APBN tahun ini.
Pada saat yang sama, pemerintah perlu meningkatkan kontribusi energi baru dan terbarukan.
RAPBN 2026 yang kami mintakan persetujuan kepada Sidang Paripurna Dewan ini sebagai alat negara menghadapi dunia yang terus berubah. Dunia yang terus menghadapi perang narasi, yang seolah tampak benar dan masuk akal, tetapi sesungguhnya sedang menyamarkan kebohongan.
Apakah APBN 2026 akan menjadi alat yang tangguh bagi Pemerintah? Tentu itu akan kembali ke Pemerintah sendiri.
Namun yang pasti, proses pembahasan RAPBN 2026 mulai dari Komisi I sampai XIII, dan bermuara di Badan Anggaran DPR telah melalui proses yang mendalam. Kami menyadari, tidak ada karya yang sempurna, apalagi karya manusia.
Akan tetapi kami terus berupaya maksimal menjadikan RAPBN 2026 menjadi karya yang menjawab tantangan menjadi peluang. Dengan demikian pemerintah perlu gesit, kreatif, dan inovatif memanfaatkan kekuatan fiskal pada RAPBN 2026.
Dalam membahas RAPBN 2026 kami tidak hanyut oleh berjubelnya berbagai narasi. Kami pilah pilah antara pikiran pikiran yang otentik-konstruktif, dan yang sekedar bombastis.
Banyak pemikir pemikir tangguh di dalam lembaga terhormat ini. Para legislator hebat itu menggawangi imanensi agar akal budi tetap menyala.
Barangkali ini hanya upaya kecil dari kami, agar tetap ada sinar kepercayaan dari publik, meskipun sinar itu belumlah terang karena kabut tebal narasi negatif yang diterima lembaga ini berulang ulang. Namun kita yakin, strategi perang narasi yang menggiring dan mengaduk-aduk perasaan publik, serta lemahnya akal budi sebagai alat uji akan runtuh dengan sendirinya.
Kami mengajak kepada seluruh anggota dewan yang terhormat untuk terus menyalakan akal budi, sambil terus mawas diri.
Seluruh fraksi telah menyampaikan pandangannya pada Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI terhadap RUU APBN TA 2026. Pendapat dan catatan dari pendapat mini fraksi-fraksi sebagai sikap akhir fraksi antara lain:
Fraksi PDI Perjuangan berpendapat Pemerintah wajib memenuhi amanat konstitusi dengan mengalokasikan minimal 20% APBN untuk pendidikan, bukan hanya memastikan penyerapan anggaran, tetapi menjadikannya instrumen strategis yang mampu mencetak SDM terampil sebagai fondasi transformasi ekonomi nasional.
Pemerintah harus memastikan bahwa belanja pemerintah menghasilkan kinerja yang berprestasi; bukan hanya sekedar setiap program menghasilkan output kegiatan, laporan dan dokumen. Memperbaiki tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan memperhatikan dampak akibat berkurangnya anggaran transfer ke daerah.
Fraksi Partai Golkar menilai target pertumbuhan ekonomi cukup realistis, terlebih apabila ditopang oleh bauran kebijakan fiskal maupun moneter yang sinergis dan saling mendukung. Untuk itu, Pemerintah harus mampu menjaga serta meningkatkan daya beli masyarakat melalui stimulus serta insentif fiskal.
Di sisi lain, Pemerintah bersama pemangku kebijakan lainnya harus mampu memperkuat fungsi intermediasi perbankan dalam meningkatkan pertumbuhan kredit untuk penciptaan lapangan kerja yang lebih ekspansif. Fraksi Partai Golkar mengapresiasi kesepakatan belanja negara sebagai wujud kebijakan fiskal dan APBN yang ekspansif dan siap menjadi salah satu mesin utama penggerak perekonomian.
Fraksi Partai Gerindra mendorong Pemerintah untuk memperluas basis perpajakan dengan hati-hati, agar tidak menimbulkan distorsi yang signifikan pada perekonomian serta pemberian insentif fiskal perlu diarahkan untuk mendukung masyarakat kecil dan sektor sektor yang memberikan dampak positif bagi perekonomian. Fraksi Partai Gerindra juga mendukung penuh Pemerintah untuk memperkuat ketangguhan dan kemandirian ekonomi dan sosial melalui strategi yang difokuskan pada 8 (delapan) agenda prioritas yang konkret dan menyentuh hajat hidup rakyat yaitu: (i) ketahanan pangan; (ii) ketahanan energi; (iii) Makan Bergizi Gratis (MBG); (iv) program pendidikan; (v) program kesehatan; (vi) pembangunan desa, koperasi, dan UMKM; (vii) pertahanan semesta; serta (viii) akselerasi investasi dan perdagangan global.
Fraksi Partai NasDem menyoroti pentingnya Program MBG. Program ini harus dijalankan dengan standar kualitas yang benar-benar mampu meningkatkan gizi generasi muda, sekaligus memastikan distribusinya berlangsung adil dan merata di seluruh daerah.
Untuk memaksimalkan dampak ekonomi, MBG seharusnya mengutamakan penggunaan pangan local serta melibatkan pelaku UMKM di kabupaten/kota. Dengan demikian, manfaat MBG tidak hanya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi masyarakat di tingkat Daerah.
Fraksi PKB mengapresiasi atas kesepakatan kenaikan alokasi untuk belanja Transfer ke Daerah (TKD) pada APBN TA 2026. Secara khusus terkait belanja TKD, Fraksi PKB berpendapat bahwa anggaran Transfer ke Daerah harus bisa menjadi penopang pertumbuhan ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan manfaatnya secara merata.
Selain itu, Fraksi PKB sependapat untuk memperbaiki kebijakan ke depan maka Pemerintah perlu meninjau kembali pagu TKD untuk memastikan Daerah dapat memenuhi kebutuhan esensialnya dan sekaligus dapat mendukung target pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah.
Fraksi PKS berpendapat bahwa dalam merealisasikan anggaran pendidikan, perlu dipastikan agar berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan profesionalisme guru ASN dan Non ASN, serta tercapainya sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal anggaran kesehatan, Fraksi PKS berpendapat bahwa anggaran kesehatan merupakan upaya pemerintah mewujudkan Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945.
Fraksi PAN menyoroti turunnya alokasi Transfer ke Daerah dalam RAPBN 2026 jauh lebih rendah dibandingkan outlook 2025, serta mendesak agar Pemerintah menyiapkan kompensasi yang adil, memperkuat sinergi pusat-daerah, dan memastikan distribusi yang lebih berkeadilan, sehingga desentralisasi fiskal tetap hidup sebagai amanat reformasi dan motor pembangunan bangsa. Dalam hal penyerapan anggaran, Fraksi PAN menyoroti lemahnya penyerapan anggaran program prioritas 2025 yang berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi, serta menegaskan agar payung hukum, kelembagaan, dan timeline eksekusi harus jelas sejak awal agar anggaran benar-benar terserap optimal dan manfaat pembangunan dapat dirasakan rakyat dari desa hingga kota.
Fraksi Partai Demokrat menilai Pemerintah harus memiliki tata kelola utang yang baik sebagai bentuk counter cyclical negara, mendorong produktivitas sektor riil, khususnya yang memiliki daya ungkit besar terhadap perekonomian dan daya beli masyarakat, mendorong agar pembiayaan utang terkelola dengan baik, defisit terjaga serta efisiensi dari anggaran yang tidak produktif dapat terus dilakukan.
Pemerintah perlu melakukan kebijakan fiskal yang berdampak pada peredaran money supply yang suportif mendukung aktivitas perekonomian, tanpa terdampak pada kebijakan yang mengarah untuk cetak uang berlebih.
Kami atas nama Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPR, tiada kata yang patut kami ucapkan selain terima kasih dan penghargaan kepada Pimpinan Dewan, Pimpinan dan Anggota Komisi I s.d Komisi XIII, Pimpinan Fraksi, dan Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Hukum, serta Gubernur Bank Indonesia beserta jajaran, atas kerja samanya dalam pembahasan RUU APBN TA 2026.
Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada media massa yang telah menyebarluaskan hasil pembahasan ini kepada seluruh masyarakat, dan tidak lupa juga ucapan terima kasih kepada Sekretariat Jenderal DPR RI, khususnya Sekretariat Badan Anggaran DPR RI yang telah memberikan dukungan penuh dalam pembahasan RUU ini hingga akhirnya selesai.
Said Abdullah, Ketua Badan Anggaran DPR RI
Tonton juga Video: BI-Rate Turun ke 4,75%: Menyeimbangkan Stabilitas Rupiah dan Pertumbuhan Ekonomi
(akd/akd)