Salah satu hal menarik dari pidato Presiden Prabowo Subianto terkait nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 adalah komitmennya tentang penguatan sumber daya manusia (SDM) melalui transformasi bidang pendidikan.
Dalam RAPBN 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan Rp 757,8 triliun, yang merupakan terbesar sepanjang sejarah. Angka yang setara 20 persen APBN ini menegaskan lanskap pembangunan manusia sebagai prioritas strategis di tahun pertama masa pemerintahannya.
Hal ini tidak penting lantaran tidak ada negara maju di dunia tanpa menempatkan pembangunan SDM sebagai prioritas utama. Negara-negara maju yang kini menempati puncak peradaban modern adalah mereka yang punya kesadaran tinggi akan pentingnya manusia sebagai aset utama kemajuan bangsa.
Dalam perspektif human capital theory, investasi pada pendidikan adalah prasyarat untuk meningkatkan produktivitas nasional. Kualitas SDM akan menentukan daya saing Indonesia di tengah ekonomi global yang semakin berbasis pengetahuan dan inovasi. Apalagi berdasarkan Human Capital Index (HCI) 2020, skor Indonesia mencapai 0,54, yang artinya masih tertinggal dengan negara-negara maju yang rata-rata telah mencapai sektor 0,80.
Artinya, dengan besarnya anggaran pendidikan mendatang, jika dikelola dengan tepat, akan menjadi modal utama dalam mengakselerasi kualitas pendidikan kita yang pada gilirannya akan berdampak pada transformasi ekonomi menuju industri bernilai tambah tinggi.
Tantangan Akselerasi
Dalam hal ini, tantangan terbesar bukan pada besarnya alokasi, melainkan bagaimana memastikan setiap rupiah memberikan hasil nyata. Pemerintah telah menegaskan fokus pada peningkatan kualitas guru, penguatan pendidikan vokasi, dan penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja. Sebagai contoh, program Indonesia Pintar untuk 21,1 juta siswa, KIP Kuliah untuk 1,2 juta mahasiswa, serta penguatan Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda menjadi instrumen penting untuk memperluas akses pendidikan berkualitas, khususnya bagi kelompok rentan.
Penguatan beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk 4.000 mahasiswa di tahun 2026, dengan prioritas bidang sains, teknologi, engineering, dan matematika (STEM), merupakan langkah strategis. Ini sejalan dengan kebutuhan memperbesar kapasitas riset dan inovasi nasional yang akan menopang daya saing industri.
Karena harus diakui, bahwa kekuatan ekonomi modern tidak lagi bertumpu pada sumber daya alam, tetapi pada modal intelektual, kapasitas inovasi, dan kualitas manusia. Hal ini sejalan dengan temuan survei nasional lembaga Arus Survei Indonesia (2021) tentang harapan publik terhadap visi pendidikan nasional ke depan. Temuan survei itu menyebutkan bahwa mampu membangun sumber daya manusia yang unggul (24,4%), mencerdaskan anak bangsa (23,3%), SDM Indonesia mampu bersaing di kancah global (12,2%), dan mengutamakan inovasi (10,4%), merupakan harapan dan aspirasi publik terhadap visi pendidikan nasional ke depan.
Konsistensi dan Transparansi
Karena itu, kita berharap konsistensi dalam pelaksanaan, transparansi pengelolaan anggaran, dan keterlibatan publik dalam pengawasan akan menjadi penentu keberhasilan. Agar investasi pendidikan sebesar ini menghasilkan lompatan kualitas SDM, beberapa langkah strategis perlu diperhatikan salah satunya kemitraan strategis dengan menggandeng sektor swasta dan lembaga internasional dalam penyediaan fasilitas, magang, dan pelatihan berbasis industri.
Ini dapat menjadi kunci agar pendidikan benar-benar relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Misalnya, sekolah vokasi di bidang teknologi dapat bermitra dengan perusahaan tech global seperti Microsoft atau Google untuk menyediakan laboratorium digital dan kurikulum terkini yang selaras dengan perkembangan industri.
Di sektor manufaktur, SMK dan politeknik bisa menjalin kerja sama dengan pabrikan otomotif seperti Toyota atau Hyundai untuk program magang terstruktur, di mana siswa tidak hanya belajar keterampilan teknis, tetapi juga memahami standar produksi kelas dunia.
Kemitraan semacam ini juga dapat diperluas ke bidang pertanian dan perikanan. Misalnya, universitas pertanian dapat berkolaborasi dengan perusahaan agritech atau lembaga riset internasional untuk mengembangkan teknologi budidaya yang efisien dan ramah lingkungan.
Melalui pola public-private partnership (PPP) ini, beban pembiayaan fasilitas dan pelatihan tidak hanya ditanggung APBN. Lebih dari itu, siswa dan mahasiswa mendapatkan akses langsung ke ekosistem industri, membuka peluang kerja yang lebih besar, dan memastikan bahwa investasi Rp 757,8 triliun benar-benar menghasilkan SDM siap pakai yang mampu bersaing di pasar global.
Ingat bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang yang hasilnya baru akan terlihat lintas generasi. Dengan komitmen anggaran terbesar sepanjang sejarah, pemerintahan saat ini sejatinya telah menanamkan pondasi yang kuat untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Jika konsistensi terjaga, alokasi ini bukan sekadar rekor dalam fiskal, melainkan warisan strategis yang akan membentuk generasi unggul, inovatif, dan berdaya saing tinggi di kancah global.
Ali Rif'an
Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia
Simak juga Video 'Prabowo Siapkan Rp 757,8 T untuk Pendidikan di 2026':
(lir/lir)