.webp)
Presiden Prabowo Subianto menyiapkan Rp 757,8 triliun untuk pendidikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2026. KPK akan memberikan pendampingan dan mengawasi alokasi dana tersebut.
"Tentunya, karena pendidikan menjadi salah satu sektor prioritas yang dekat dengan kebutuhan masyarakat banyak. Dan pendidikan sebagai salah satu bentuk pelayanan publik yang diselenggarakan baik oleh kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. Tentu akan dilakukan pengawasan dan pendampingan," kata Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (15/8/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Budi mengatakan pengawasan dan pendampingan dilakukan untuk memastikan alokasi dana tepat guna dan tepat sasaran. Hal itu untuk menghindari kebocoran karena korupsi.
"Sehingga KPK bisa melakukan upaya-upaya pencegahan, baik melalui pendekatan fungsi koordinasi dan supervisi yang melakukan pengawasan dan pendampingan di pemerintah daerah," kata Budi.
"Mengingat pemerintah daerah juga punya kewenangan dalam menyusun regulasi sebagai dasar pelaksanaan pendidikan di daerah dan juga punya fungsi untuk juga melakukan pengawasan terhadap lembaga-lembaga ataupun sekolah yang menyelenggarakan fungsi pendidikan tersebut," tambahnya.
Dia mengatakan KPK juga akan melakukan pendampingan melalui fungsi di Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat. Selain itu, dia menuturkan KPK bisa memberikan saran melalui hasil Survei Penilaian Integritas (PSI) Pendidikan, sebagai salah satu program nasional yang mengukur dan mengidentifikasi celah kerawanan korupsi khusus di sektor pendidikan.
"Dan kemudian memberikan saran masukan kepada para pemangku kepentingan baik di kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan tentunya juga masyarakat sebagai pengguna dari layanan publik di sektor pendidikan ini. Nah kemudian KPK juga penting untuk terus mengawal insersi pendidikan antikorupsi agar betul-betul terimplementasi dan diterapkan di setiap jenjang pendidikan dan tentu tidak hanya menjadi sebuah formalitas kurikulum atau mata kuliah tapi harus bisa betul-betul diimplementasikan dalam sikap di ekosistem sekolah itu," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyiapkan Rp 757,8 triliun untuk pendidikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Dia mengatakan dana itu ditujukan untuk berbagai hal, antara lain Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam pidatonya di rapat penyampaian RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan di DPR RI, Jumat (15/8/2025). Prabowo awalnya menyebut anggaran Rp 750 triliun untuk sektor pendidikan menjadi yang terbesar.
"Pemerintah berkomitmen memenuhi anggaran pendidikan 20 persen, yaitu sekitar Rp 757,8 triliun untuk 2026, terbesar sepanjang sejarah NKRI," kata Prabowo.
Prabowo mengatakan anggaran pendidikan itu harus digunakan secara tepat sasaran. Pertama, katanya, ada anggaran untuk peningkatan kualitas guru, penguatan vokasi, hingga beasiswa bagi siswa dan mahasiswa.
"Anggaran pendidikan harus tepat sasaran. Kita tingkatkan kualitas guru, perkuat pendidikan vokasi, selaraskan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja, pemerintah menyiapkan bagi siswa dan mahasiswa dengan program Indonesia pintar untuk 21,1 juta siswa, KIP Kuliah untuk 1,2 juta mahasiswa dan peningkatan kualitas, fasilitas kampus dialokasikan Rp 150,1 triliun," katanya.
Dia mengatakan anggaran pendidikan juga ditujukan untuk gaji guru serta dosen. Alokasinya Rp 178,7 triliun.
"Tunjangan profesi guru non-PNS dan profesi guru ASN daerah disiapkan secara memadai," tuturnya.
Dia mengatakan pemerintah akan memperkuat sekolah rakyat, sekolah unggul garuda, dan sekolah unggulan garuda transformasi untuk memberi pendidikan terbaik bagi anak dari keluar miskin. Dia juga menyebut pemerintah akan mendorong LPDP memberikan beasiswa lebih masif di kampus-kampus dunia.
"Tahun 2026 LPDP ditargetkan dapat memberi beasiswa sebanyak 4.000 mahasiswa. Semua untuk mewujudkan generasi cerdas, inovatif, produktif," tuturnya.
Lihat Video 'Prabowo Siapkan Rp 757,8 T untuk Pendidikan di 2026':
