Hari ini saya berkesempatan berdiskusi langsung dengan rektor Institut Teknologi Bandung (ITB). ITB merupakan sekolah teknik pertama yang berdiri sejak 1920 dengan nama Teknische Hoogeschool te Bandoeng (TH). Pada 2 Maret 1959 diresmikan sebagai ITB. Misinya pengabdian ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan Indonesia.
ITB menjadi bagian dari sejarah pondasi teknokratik Indonesia menjadi negara industri dalam peta jalan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB) yang penyusunannya melibatkan perguruan tinggi di seluruh Indonesia.
Industrialisasi dalam PPNSB menjadi fondasi bagi industri yang berintikan democratic rural development. Industrialisasi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat di desa-desa. Industrialisasi yang membuka akses ekonomi bagi masyarakat desa dengan instrumen usaha berbentuk koperasi desa.
Syarat mutlaknya adalah kebijakan pembangunan berbasis riset ilmu pengetahuan dan teknologi (evidence based policy). Saat ini hal tersebut telah memiliki payung hukum berupa UU No.11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnasiptek).
Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) per hari ini telah terbentuk di 80.367 desa, yang berbadan hukum 68.000. Langkah selanjutnya adalah menyusun peta jalan pembangunan, penguatan dan pemberdayaan KDMP.
Pertemuan hari dengan rektor ITB membahas tentang beberapa hal penting, sebagai upaya untuk mengimplementasikan UU Sisnasiptek dalam terkait konsep industrialisasi yang berintikan kesejahteraan desa dengan tetap menjaga ekosistem lingkungan hidup di desa.
Peta jalan KDMP menjadi bagian komitmen yang Presiden Prabowo untuk memulai kembali kebijakan negara yang evidence based policy yang diamanatkan para pendiri bangsa dan juga UU Sisnasiptek. Peta jalan yang dimaksud sudah saatnya melibatkan kampus sebagai think tank negara, yang dimulai setidaknya dengan perumusan KDMP.
Salah satu kesimpulan penting diskusi antara Ketua Harian Satgas Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah pelurusan pemaknaan industri yang hanya menitikberatkan hilirisasi, apalagi hilirisasi yang dimaksud seolah hanya menekankan pada industri pertambangan.
Saya berkomitmen bahwa KDMP merupakan perwujudan dari Asta Cita Presiden Prabowo yang mencita-citakan Indonesia bertransformasi secara cepat, namun terencana, terarah dan terukur sebagai negara industri. Industrialisasi yang dimaksud dengan menjadikan desa sebagai subyek pembangunan industri hulu, tengah dan hilir. Industri yang melibatkan desa sebagai pelaku usaha melalui koperasi desa.
Gagasan Presiden Prabowo tersebut bagi saya sekaligus mengoreksi narasi yang membatasi industri di Indonesia hanya memprioritaskan industri hilir sumberdaya mineral, yang pada praktiknya seringkali 'meninggalkan' desa dan warganya.
Pertemuan hari ini dengan ITB menjadi langkah penting untuk mematangkan peta jalan KDMP. Peta jalan yang disusun dengan prinsip evidence based policy, dengan kampus sebagai think tank negara.
Selain dengan ITB, saya telah mengagendakan beberapa pertemuan dengan rektor perguruan tinggi di tanah air. Langkah ini sebagai bagian dari upaya perumusan road map KDMP dan implementasinya benar-benar dapat terukur dan tepat sasaran.
Dr. Ferry Juliantono
Wakil Menteri Koperasi
Kordinator Ketua pelaksana Harian Satgas Nasional Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Tonton juga Video: Budi Arie Hadiri Musdesus Koperasi Merah Putih di Maluku Utara
(idn/idn)