Setelah berhasil dengan kepemimpinan G20 pada 2022, kini Indonesia bersiap untuk menyongsong keketuaan ASEAN 2023. Forum terbesar negara-negara Asia Tenggara pada tahun ini tidak terlepas dari kondisi ketidakpastian global terkait risiko dinamika konflik geopolitik dan ancaman pandemi COVID-19 yang berkepanjangan. Kedua faktor tersebut masih akan menjadi pemicu kerentanan stabilitas ekonomi dan krisis pangan di ASEAN, bahkan dunia.
Salah satu indikator utama keuangan dunia, yaitu inflasi dan suku bunga di Amerika Serikat pun masih belum menunjukkan penurunan signifikan. Inflasi dan suku bunga yang tinggi di Amerika Serikat akan berpengaruh terhadap perlambatan ekonomi negara-negara Asia Tenggara, khususnya nilai tukar mata uang yang terus melemah.
Negara kawasan ASEAN menghadapi tantangan yang tidak mudah. Dari sebelas negara anggota ASEAN, hanya Singapura yang diklasifikasikan sebagai negara maju oleh Bank Dunia. Di tengah volatilitas nilai tukar dan peningkatan tajam harga pangan, instrumen kebijakan fiskal harus dapat tepat sasaran untuk melindungi kelompok rentan di tengah keterbatasan anggaran negara. Dilansir dari ASEAN Statistical Yearbook 2021, hampir semua negara di ASEAN mengalami defisit APBN dari tahun 2016 s.d 2020. Hal ini membuat negara-negara ASEAN harus mengevaluasi kembali kebijakan yang dapat secara efektif mengurangi kemiskinan dan ketimpangan.
Subsidi dan Kontrol Harga
Saat ini, banyak negara berkembang yang menerapkan kebijakan subsidi dan kontrol harga. Padahal, kebijakan fiskal bagi negara berkembang seharusnya diarahkan untuk alokasi peningkatan besaran jaring pengaman sosial kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan untuk melindungi mereka terhadap kenaikan harga pangan dan energi. Kebijakan jaring pengaman sosial yang spesifik dan targeted ini lebih disarankan kepada negara berkembang dibandingkan kebijakan subsidi dan price control.
Kebijakan price control dapat menyebabkan distorsi signifikan dan berbagai konsekuensi negatif untuk pertumbuhan, pengentasan kemiskinan serta potensi pembengkakan anggaran. Kebijakan jaring pengaman sosial dengan target spesifik mendesak untuk diterapkan negara berkembang mengingat lebih dari 50% negara berkembang telah mengalami kondisi fiskal yang semakin ketat. Kondisi fiskal yang ketat ini pada akhirnya tidak memberikan banyak ruang bagi negara berkembang (terutama bagi importir komoditas) untuk terus memberikan subsidi.
Sementara itu, persentase subsidi terhadap harga energi yang besar juga akan menyebabkan kesehatan fiskal terganggu. Dari sisi harga pangan, dengan persentase konsumsi pangan terhadap total konsumsi rumah tangga (share of food in consumption basket) dan inflasi harga pangan negara berkembang yang jauh lebih tinggi dibanding negara maju, kebijakan untuk meningkatkan besaran jaring pengaman sosial terhadap rumah tangga miskin akan lebih efektif dan efisien untuk melindungi mereka dibanding kebijakan subsidi.
Pengalihan kebijakan kontrol harga dan subsidi menjadi penguatan jaring pengaman sosial yang menargetkan masyarakat miskin harus disertai reformasi struktural agar dapat menciptakan pertumbuhan yang berpihak kepada masyarakat miskin. Penghapusan subsidi yang disertai reformasi struktural dalam bentuk kemudahan berinvestasi dan berbisnis telah terbukti dapat mengurangi ketimpangan dan/atau tingkat kemiskinan di Maroko, Tunisia, dan Ukraina.
Reformasi struktural juga harus dilakukan dalam hal penciptaan desain penyaluran jaring pengaman sosial yang efektif dan tepat sasaran disertai dengan komunikasi publik yang baik. Penghapusan subsidi pada akhirnya akan berimplikasi pada penghematan anggaran yang bisa dialokasikan pada berbagai program pembangunan yang produktif di bidang pendidikan dan infrastruktur yang akan menciptakan pertumbuhan output perkapita yang lebih tinggi. Di India, bahkan penghematan dari subsidi bisa secara penuh membiayai beban dari anggaran jaring pengaman sosial untuk masyarakat miskin.
Potensi Krisis Pangan
Meningkatnya tensi geopolitik Rusia dan Ukraina juga berpotensi menimbulkan krisis pangan. Persentase Rusia dan Ukraina dalam perdagangan global sebenarnya relatif kecil, yaitu kurang dari tiga persen ekspor global. Tetapi, Rusia dan Ukraina juga merupakan pemasok komoditas utama pangan dan energi di dunia.
Kedua negara tersebut merupakan eksportir kunci dari gandum dengan 25% ekspor gandum dunia. Rusia juga merupakan eksportir terbesar pupuk dan telah menerapkan kebijakan untuk melarang ekspornya. Selain itu, Rusia dan Ukraina juga memainkan peranan penting dalam ekosistem pangan dunia dengan eksportir 25% jagung dunia dan 80% minyak bunga matahari.
Sejak 2016, jumlah orang di dunia yang mengalami krisis pangan cenderung bertambah setiap tahunnya, dari sekitar 100 juta orang pada 2016, hingga pada 2021 meningkat hampir 100% dengan sekitar 200 juta orang mengalami krisis pangan. Untuk mengatasinya, negara harus mengoptimalkan rantai pasok produksi pangan secara menyeluruh. Negara harus menerapkan kebijakan yang mendorong produsen pangan untuk melakukan diversifikasi sumber pangan dengan memetakan potensi yang ada berdasarkan kondisi iklim masing-masing negara.
Modernisasi faktor produksi dengan pemanfaatan teknologi dan rekayasa pangan juga harus didorong untuk tingkat output yang lebih maksimal. Selain itu, Langkah-langkah untuk meminimalisasi sampah makanan (food waste) juga harus dilakukan, yaitu dengan tetap menjual hasil tani yang masih layak namun tidak sesuai standar retail (misalnya karena bentuk atau tampilan) dan menjualnya di pasar tier dua (second-level market).
Peran ASEAN dalam mencapai kesepakatan kebijakan kawasan pun juga berperan penting. Negara ASEAN harus sepakat untuk tidak menerapkan kebijakan proteksionis yang melarang ekspor. Pembatasan ekspor justru akan menyebabkan harga komoditas global semakin meningkat. Sebaliknya, ASEAN harus mengambil sikap dalam hal mengkoordinasikan setiap negara agar secara kolektif dapat meningkatkan kapasitas produksi pangan dan pupuk yang mana supply-nya saat ini terganggu oleh perang Rusia dan Ukraina. Peningkatan kapasitas produksi secara kolektif akan meningkatkan agregat supply global sehingga dapat menurunkan harga secara bertahap.
Cakra Yudi Putra Direktur Kemitraan Total Politik, Kepala Bagian Isu Strategis Mata Garuda Institute LPDP Periode 2022-2024 dan Wijianto, S.E Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) dan penerima beasiswa LPDP
(mmu/mmu)