Masih jelas dalam ingatan, kunjungan perdamaian Presiden Jokowi ke Rusia dan Ukraina beberapa waktu lalu salah satunya membawa misi stabilitas pangan dunia. Dalam diskusi secara terpisah dengan pimpinan di kedua negara tersebut, Presiden Jokowi berhasil mengangkat bergejolaknya pangan global akibat perang yang masih berlangsung.
Rusia dan Ukraina merupakan produsen dan eksportir pupuk terbesar di dunia. Harga pupuk global telah meningkat tajam pada kuartal ketiga tahun 2021 dan terus bergerak naik hingga tahun ini. Dilematika pupuk tidak hanya seputar harga yang naik, tetapi juga perihal ketersediaan yang diprediksi akan semakin langka. Padahal pupuk merupakan salah satu komponen input produksi pertanian yang sangat krusial.
Badan Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) menilai stabilisasi kondisi pupuk tampaknya belum akan membaik hingga beberapa tahun mendatang. Terlebih krisis energi tengah melanda berbagai negara di Eropa.
Meningkatkan Produktivitas
Banyak negara mengalami krisis pangan yang mencekam setelah Perang Dunia II usai. Krisis yang kemudian mendorong lahirnya pupuk berbasis nitrogen. Inovasi tersebut telah memulihkan ketersediaan pangan pada saat itu, bahkan turut berkontribusi dalam menjaga dan meningkatkan ketahanan pangan global hingga sekarang.
Hampir sebagian input produksi pangan yang kita konsumsi berasal dari penggunaan pupuk. Pupuk berfungsi untuk meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan serta perkembangan tanaman, memaksimalkan hasil produksi, meningkatkan kesuburan tanaman, hingga meningkatkan ketahanan dari berbagai macam hama dan penyakit. Khususnya pada tanaman yang ditanam di lahan marjinal atau miskin unsur hara, pemberian pupuk berguna agar tanaman dapat dibudidayakan hingga panen.
Para ahli menilai bahwa salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan hasil dan produktivitas pertanian yaitu dengan pemberian pupuk, terutama jika didukung dengan pasokan air yang memadai, benih yang unggul, dan praktik pengelolaan yang baik. Di tengah era yang bergejolak, kelangkaan pupuk global akan memperburuk krisis pangan yang bahkan telah terjadi jauh sebelum pandemi Covid-19. Bahkan pada 2019, FAO memperkirakan 690 juta orang atau 9 persen dari populasi dunia menghadapi kerawanan pangan dan kelaparan. Pada saat itu, indeks harga pangan sudah naik mencapai 39 persen.
Harga pupuk dunia melonjak hampir 40 persen sejak awal 2022. Pupuk yang dimaksud yaitu pupuk kimia sintetis atau pupuk anorganik. Kenaikan harga pupuk didorong oleh beberapa faktor seperti produksi yang tengah melandai, tingginya biaya input, gangguan rantai pasok akibat konflik Rusia-Ukraina, hingga pembatasan ekspor pupuk oleh Cina. Serikat Petani Indonesia (SPI) mencatat kenaikan harga pupuk nonsubsidi di Indonesia mencapai rata-rata 100 persen.
Polemik pupuk diperburuk dengan krisis energi yang dialami oleh berbagai negara di Eropa. Gas alam menyumbang sekitar 80 persen dari total biaya produksi pupuk. Krisis energi yang terus berkembang akan mengancam ketersediaan pupuk. Pada titik tertentu, jika permintaan tidak diiringi dengan ketersediaan yang memadai, maka akan semakin mengerek harga pupuk. Sebagai efek domino, harga pangan berpotensi melonjak akibat dari biaya input produksi yang semakin besar.
Menyusun Strategi
Indonesia telah menghadapi permasalahan pupuk sejak beberapa tahun terakhir. Beberapa isu pupuk yang terus bergulir di Indonesia meliputi ketidakseimbangan antara permintaan dan produksi, terjadinya dualisme harga pupuk subsidi dan nonsubsidi, pemalsuan pupuk subsidi dan nonsubsidi, hingga dugaan korupsi pupuk subsidi.
Kenaikan harga dan kelangkaan pupuk dunia tentu saja mengancam sektor pertanian di negeri ini. Rata-rata konsumsi pupuk di Indonesia berkisar 236,4 kilogram per hektar. Pada 2020, produksi pupuk dalam negeri turun berkisar 20-30 persen akibat pandemi Covid-19. Untuk memenuhi permintaan, pemerintah melakukan importasi secara kontinu.
Perlu diketahui bahwa Indonesia merupakan salah satu importir pupuk terbesar di dunia. Menurut data UN Comtrade, Indonesia menempati peringkat ke-6 diantara negara-negara pengimpor terbesar setelah AS, India, Cina, dan Prancis. Negara kita mengimpor pupuk senilai 1,5 miliar hingga 2,5 miliar dolar AS setiap tahunnya.
Atas hal tersebut, pemerintah dan segenap aktor yang terlibat perlu menyusun strategi untuk mengantisipasi kondisi pupuk dunia yang tak kunjung stabil. Dari aspek produksi, banyak pabrik pupuk di Indonesia yang sebagian besar telah beroperasi lebih dari 20 tahun. Akibatnya kinerja pabrik dalam penggunaan gas alam menjadi tidak efisien, produksinya tidak maksimal. Unit pabrik pupuk baru perlu dibangun di tahun-tahun mendatang untuk meningkatkan produksi pupuk dalam negeri.
Kemudian dari aspek distribusi, pemerintah memang telah memulai pembatasan penyaluran pupuk subsidi. Selama ini petani memperoleh pupuk subsidi berupa urea, SP-36, ZA, NPK dan organik. Dalam waktu dekat pupuk subsidi yang diberikan kepada petani hanya urea dan NPK. Sedangkan untuk pupuk nonsubsidi, pemerintah telah menetapkan harga eceran tertinggi (HET). Upaya-upaya ini dilakukan untuk mengurangi himpitan akibat melambungnya harga pupuk dunia.
Meski demikian, pemerintah perlu mengkaji apakah pembatasan dan penetapan HET tersebut akan efektif memperbaiki distribusi pupuk di Indonesia. Sebab tampaknya ketimpangan data antara siapa yang berhak menikmati pupuk subsidi, siapa saja aktor yang terlibat sepanjang rantai pasok pupuk, juga masih minimnya pengawasan menjadi pokok-pokok masalah yang berkelit pada aspek distribusi pupuk.
Terakhir dari aspek konsumsi, penggunaan pupuk di Indonesia dinilai belum efektif dalam meningkatkan hasil dan produktivitas. Hal ini dikarenakan praktik pemupukan oleh petani yang masih belum tepat. Masih ditemukan petani yang menaburkan pupuk hanya di atas tanah tanpa membenamkannya. Padahal unsur pupuk seperti nitrogen sangat mudah menguap. Jika pupuk tidak dibenamkan ke dalam tanah, maka pemupukan akan sia-sia belaka. Alhasil, biaya input produksi yang semakin besar tidak sebanding dengan hasil dan produktivitas yang didapatkan.
Kelangkaan pupuk dunia tampaknya secara tak langsung juga memberi refleksi tentang urgensi pengembangan pertanian organik. Pertanian organik merupakan sistem pertanian yang menggunakan bahan-bahan alami sebagai penunjang dengan penggunaan bahan kimia sintetis seminimal mungkin. Pola hidup sehat yang ramah lingkungan telah menjadi tren baru dan telah melembaga secara internasional. Sayangnya, perkembangan pertanian organik di Indonesia masih sangat lambat. Momentum ini perlu dimanfaatkan untuk memberikan pendampingan budidaya organik secara aktif kepada petani agar dapat mengurangi ketergantungan terhadap pupuk anorganik.
Dian Yuanita Wulandari Project and Business Development Manager pada sebuah kantor agribisnis di Jakarta, alumnus Magister Manajemen Agribisnis UGM, dan anggota Asosiasi Logistik Indonesia
Tonton juga Video: Pria di Bali Sulap Sampah Rumah Tangga Jadi Pupuk
(mmu/mmu)