Sepuluh tahun lalu, saat saya baru di awal memulai usaha laundry, paling sebel rasanya jika ada petugas pajak dari pemda yang datang dan menagih pajak reklame untuk papan nama di outlet. Dalam hati saya, balik modal saja belum, ini pemerintah sudah minta duit duluan.
Maka, jika beberapa hari belakangan muncul wacana pengenaan PPN sembako dan jasa pendidikan, tak heran banyak pihak yang menolak. Karena sepertinya memang sudah jadi sifat dasar manusia yang paling susah untuk dimintai bayaran. Apalagi untuk hal-hal yang tak ada imbal balik langsung seperti pembayaran pajak.
Tapi logika ini sepertinya tak sepenuhnya berlaku di negara kita. Bukan soal mengeluarkan uang untuk membayar pajak, tapi soal kerelaan uang untuk berdonasi. Kita tentu masih ingat beberapa waktu lalu suatu penelitian yang dirilis secara internasional menyatakan bahwa masyarakat kita adalah salah satu yang paling murah hati di dunia.
Ya. Survei yang dilakukan Charities Aid Foundation (CAF), sebuah lembaga amal internasional yang berkedudukan di Inggris menunjukkan bahwa masyarakat kita memiliki nilai tinggi dalam kerelaan mengeluarkan uang untuk berdonasi. Fakta ini membuat saya berangan-angan. Jika kepedulian masyarakat kita untuk berdonasi kepada sesama begitu luar biasa, maka seharusnya kepedulian masyarakat kita kepada negara untuk membayar pajak juga bisa sama kuatnya.
Kepedulian masyarakat untuk membayar pajak tentu sangat penting di negara kita. Republik ini masih sangat butuh partisipasi rakyatnya dari pembayaran pajak. Tengok saja rasio pajak (tax ratio) negara kita yang masih cukup rendah. Data Kementerian Keuangan bahkan menunjukkan tax ratio Indonesia dalam tiga tahun terakhir terus mengalami penurunan.
Tax ratio kita tahun ke tahun menurun dari 10,24 persen di 2018 menjadi 9,76 persen pada 2019 dan semakin merosot jadi 8,33 persen pada 2020 karena pandemi. Nilai yang masih sangat jauh dibanding rata-rata penerimaan pajak yang diperoleh negara lainnya. Bandingkan dengan tax ratio rata-rata negara di dunia menurut World Bank yang mencapai 15,12 persen.
Lantas mengapa masyarakat kita gemar berdonasi, tapi masih enggan membayar pajak?
Prosedur dan administrasi yang berkaitan dengan pajak mungkin jadi satu alasan mengapa kesadaran membayar pajak tak sejalan dengan kemauan berdonasi. Segala tetek bengek yang harus dilalui masyarakat untuk mematuhi aturan perpajakan seperti pembuatan NPWP dan pelaporan SPT mungkin membuat rakyat enggan berurusan dengan pajak. Ini berbeda dengan mudahnya donasi yang bisa dilakukan di mana saja, kepada siapa saja, dan kapan saja.
Tapi apa iya di era fintech ini mengurus pajak masih merepotkan? Sistem perpajakan yang serba daring seperti sekarang tentu membuat keribetan itu menjadi tidak begitu berarti. Pendaftaran NPWP maupun pengisian SPT bisa dilakukan secara online. Kalaupun butuh penjelasan dari petugas, tersedia layanan call center yang bisa dihubungi lewat telepon, live chat di website, bahkan bisa melalui chat di Whatsapp. Dengan semua saluran ini bisa dibilang mengurus pajak jaman sekarang tak ribet-ribet amat.
Bagaimana dengan besaran beban pajak yang harus dibayar? Apakah mungkin terlampau tinggi jika dibandingkan donasi yang sifatnya sukarela? Jika ingin membandingkan besarnya rupiah yang dikeluarkan untuk membayar pajak dengan besarnya sumbangan yang biasa kita keluarkan, mari kita coba membuat hitung-hitungan sederhana.
Ambil satu contoh seorang karyawan singel dengan penghasilan diasumsikan sesuai rata-rata pendapatan penduduk Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik yakni 5 juta rupiah per bulan. Setelah dikurangi nilai Penghasilan Tak Kena Pajak (PTKP), pajak penghasilan yang harus ditanggung karyawan tersebut rata-rata 25 ribu sebulan atau hanya 0,5 persen dari total penghasilannya.
Sekarang kita bandingkan dengan besarnya uang yang dikeluarkan oleh masyarakat kita untuk berdonasi. Sebagai contoh, data yang dirilis oleh CEO salah satu website penggalangan donasi, kitabisa.com, menyatakan bahwa donasi dari para pekerja di Indonesia rata-rata mencapai 100 – 200 ribu rupiah.
Jika menggunakan hasil penelitian Tirto dan Jakpat bahwa dalam sebulan seorang milenial akan berdonasi satu kali, maka dengan pendapatan 5 juta rupiah per bulan dapat dihitung proporsi pengeluaran pekerja untuk berdonasi adalah 2 – 4 persen dari total penghasilan. Nilai yang lebih besar dari pengeluaran untuk membayar pajak, bukan?
Namun kita juga perlu menyadari bahwa dalam hidup keputusan manusia tidak sepenuhnya berorientasi pada besarnya nilai rupiah. Bisa jadi faktor utama yang membedakan antara gemarnya masyarakat kita berdonasi dengan rendahnya kesadaran membayar pajak adalah karena adanya perbedaan motivasi.
Motivasi untuk berdonasi tentu sangat terkait dengan rasa empati yang akhirnya memunculkan kepedulian dan menggerakkan keinginan untuk menolong orang lain. Rasa empati yang muncul akan mendorong kepedulian seseorang kemudian menggerakkan kerelaan untuk mengeluarkan uang secara cuma-cuma bagi sesama.
Sebaliknya, rasa kepedulian ini masih sulit ditemui sebagai satu faktor motivasi orang membayar pajak. Berbagai penelitian menyebutkan bahwa motivasi seseorang membayar pajak banyak dipengaruhi oleh persepsi tentang untuk apa uang yang dibayarkan ke negara dan bagaimana uang tersebut dikelola.
Penelitian berjudul Tax Compliance in Indonesia: The Role of Public Officials as Taxpayers yang ditulis Abdul Rahman misalnya, menyebutkan bahwa persepsi pembayar pajak atas penggunaan uang pajak menjadi salah satu faktor non-ekonomi yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak.
Persepsi ini yang akan muncul secara spontan maupun melalui pemikiran rasional yang kemudian akan mengarahkan pada tindakan tertentu untuk patuh atau tidak patuh dalam membayar pajak.
Faktor Kunci
Tentu perlu pembuktian ilmiah untuk mengetahui apa sebenarnya yang menyebabkan rendahnya kesadaran membayar pajak masyarakat kita di tengah potensi kedermawanan yang sudah terbukti tinggi.
Namun terlepas dari segala penyebabnya, salah satu faktor kunci yang dapat menjadi motivasi orang membayar pajak yakni adanya rasa kepedulian masyarakat terhadap negara. Seperti yang pernah disampaikan oleh Menteri Keuangan, membangun kepedulian terhadap negara terwujud dalam kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan. Motivasi membayar pajak dengan benar tidak dibangun atas rasa takut terhadap hukuman jika lalai namun patuh karena peduli.
Selain itu, pembenahan dalam administrasi perpajakan, tarif pajak yang adil dan kompetitif, serta perbaikan citra aparat pajak dan akuntabilitas pemerintah dalam pemanfaatan anggaran akan turut membentuk persepsi masyarakat bahwa uang yang mereka bayarkan untuk pajak akan digunakan dengan benar.
Jika kepatuhan pajak sudah baik, bukan tidak mungkin suatu saat pajak bisa menjadi kekuatan bangsa yang setara dengan dahsyatnya modal sosial masyarakat kita. Indonesia pun akan menjadi negara yang masyarakatnya tak hanya paling murah hati di dunia namun juga paling dermawan bagi sesama dan bagi negara.
Sandry Windiharto alumni program Master of Taxation Law dari The University Western Australia
