Rencana pembangunan Bukit Algoritma yang dianggarkan menghabiskan dana Rp 18 triliun di Sukabumi mendapatkan berbagai respons. Di satu sisi, ini akan menjadi tonggak awal kemajuan teknologi Indonesia. Seperti yang ramai diperbincangkan, bukit ini, meskipun tidak sama, akan menjadi "Lembah Silikon"-nya Indonesia. Di sisi lain, pembangunan ini semakin menunjukkan intoleransi terhadap masyarakat kelas bawah.
Bayangan soal listrik yang tidak stabil, koneksi internet yang labil, juga akses informasi dan teknologi yang sangat terbatas, utamanya di daerah terpencil, seketika muncul dalam benak saya. Realitas itu membuat pembangunan maha-dahsyat ini kehilangan akarnya. Masyarakat terpencil akan semakin asing lagi dengan kehidupan-kehidupan baru di pusat pembangunan.
Dengan segala perencanaannya, Bukit Algoritma itu memang akan jadi sesuatu yang wah. Sebagaimana disampaikan Budiman Sudjatmiko, Ketua Pelaksana Kiniku Bintang Raya KSO, ini tidak hanya akan jadi pusat teknologi inovasi, tapi juga pengembangan biotech. Bahkan, ia juga mengatakan bahwa nantinya pihak yang akan menampung hasil riset, seperti teknologi pertanian, perikanan, hingga IT adalah desa.
Sebagaimana biasanya, narasi soal bagaimana masyarakat desa atau rakyat kecil akan "kecipratan" buah pembangunan memang selalu muncul dalam setiap perencanaan. Kita masih ingat bagaimana pembangunan jalan tol, bandara di tempat terpencil, pabrik semen di lumbung padi, dan industri lainnya dibangun. Dalam perencanaan dan perdebatannya ketika hendak dibangun, masyarakat selalu dijanjikan kemajuan yang linear, bahwa pembangunan berbagai industri itu akan membuka lapangan pekerjaan baru, kawasannya jadi ikut maju, dan sebagainya.
Namun, segala narasi itu tidak cukup memuaskan ketika sudah berjalan. Masyarakat, utamanya kelas bawah, lagi-lagi hanya jadi subsektor dari pembangunan. Bahkan, celakanya pembangunan itu terkadang jadi tak berakar (rootless) dan kejam (ruthless) dari dan bagi masyarakat.
Begitu juga dengan Silicon Valley RI ini, kemajuan teknologi yang tidak diimbangi pembangunan infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia kelas bawah akan menjarakkan struktur yang semakin timpang. Singkatnya, jika jarak ini tidak dipertemukan, Bukit Algoritma ini akan jadi pembangunan yang intoleran terhadap masyarakat kelas bawah.
Jarang Diperhatikan
Selama ini, isu intoleransi dengan gegap gempita disambut oleh berbagai pihak, utamanya pemerintah. Narasi penyadaran soal Indonesia adalah masyarakat multietnis, beragam bahasa, agama, dan aliran kepercayaan yang harus dihargai dengan seksama dikampanyekan menghalau isu intoleransi. Bukannya tidak penting, karena kenyataannya memang masih saja ada sebagian kelompok ekstremis yang memaksakan diri untuk seragam--intoleran.
Namun, yang harus disadari, keragaman yang ada di Indonesia bukan saja soal diferensiasi horizontal, seperti soal SARA. Keberbedaan yang kita miliki juga soal stratifikasi secara vertikal atau berjenjang. Di antara perbedaan SARA itu, masih ada perbedaan kelas yang bertingkat, baik secara ekonomi, status sosial maupun kekuasaan.
Struktur ini ada di segala macam kelompok dan lembaga sosial, mulai dari yang paling kecil sampai skop negara. Mulai dari perbedaan relasi kuasa suami dan istri di keluarga, perbedaan privilese kelas atas dan bawah dalam berbagai akses dan kontrol kehidupan, sampai perbedaan kuasa tingkat ekonomi pemilik modal dan buruh dengan segala konsekuensi sosialnya.
Struktur inilah yang jarang (untuk tidak mengatakan tidak sama sekali) diperhatikan. Tidak kurang contoh yang bisa ditunjukkan soal pengabaian terhadap realitas struktur masyarakat ini. Sebut saja pertunjukan beberapa artis atau youtuber dan sinetron yang pamer kemewahan di tengah situasi sulit pandemi seperti ini, bukan saja tidak punya empati, juga sahih untuk dikatakan intoleran terhadap kelompok bawah.
Contoh yang lebih lama, beberapa orang dengan segala akses dan kuasanya menggunakan hazmat untuk "sekadar" berbelanja. Di saat yang sama, tenaga medis kekurangan alat pelindung diri dari virus ini. Atau juga soal bagaimana orang naik mobil yang mengacungkan pistol setelah menabrak salah seorang warga, lalu melaju begitu saja dengan segala arogansi dan privilese-nya mendapatkan senjata api model begitu.
Ini adalah realitas dari adanya struktur kuasa yang timpang dan kenyataan masyarakat kita yang intoleran terhadap perbedaan kelas itu. Kelas atas, secara langsung maupun tidak, menggilas kelas di bawahnya, baik soal akses ataupun kontrol terhadap berbagai kehidupan.
Tentu saja tidak hanya masyarakat, soal kebijakan dari pemerintah pun sama. Sebagaimana banyak kebijakan lainnya, soal pendidikan misalnya, solusi pembelajaran menghadapi pandemi nyaris sama sekali tidak aplikatif untuk diterapkan di daerah pinggiran. Temuan-temuan aplikasi telekonferensi tidak mengubah apapun kehidupan masyarakat tanpa sinyal, bahkan tanpa gadget bagi sebagian siswa.
Program Pelatihan Kartu Prakerja yang pernah jadi polemik karena dinilai tidak tepat sasaran, juga berbagai kesulitan menjadi difabel mengakses segala fasilitas publik, dan penanganan rakyat miskin serta anak jalanan yang tidak inklusif, adalah sebagian permasalahan yang dihadapi masyarakat kelas bawah dengan kuasa yang lemah.
Realitas timpang ini ditampilkan bukan untuk menghambat kemajuan. Permasalahan pendidikan, akses kesehatan, teknologi, dan sektor lainnya dalam masyarakat bawah sudah ada jauh sebelum pandemi atau rencana pembangunan Bukit Algoritma ini. Tentu saja, berbagai kemajuan teknologi, bermacam temuan dan inovasi, termasuk nantinya temuan 5G menuju Society 5.0 harus didukung penuh, meskipun tidak dalam rangka mengatasi "permasalahan-permasalahan kecil masyarakat kelas kecil".
Lalu, apa solusi dari berbagai permasalahan kelas bawah, juga segala ketimpangan dan intoleransi kelas ini? Bukti Algoritma? Kita pikir-pikir dulu sambil menunggu "cipratan" efek pembangunan.
Mukh. Imron Ali Mahmudi alumni Jurusan Sosiologi Universitas Indonesia, tinggal di desa
(mmu/mmu)
