DPR, Pemuda, dan Perubahan

Jakarta - Sebanyak 575 orang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024. Dari 575 orang tersebut, terdapat anggota dewan termuda berusia 23 tahun. Jumlahnya ada tiga. Mereka adalah Hillary Brigitta Lasut (Partai Nasdem Dapil Sulawesi Utara), Muhammad Rahul (Partai Gerindra Dapil Riau), dan Farah Puteri Nahlia (PAN Dapil Jabar).

Sementara untuk anggota DPR usia di bawah 30 tahun ada 20 orang dan usia di bawah 40 tahun ada sekitar 72 orang. Kendati persentase tersebut turun dibandingkan periode 2014-2019 yang mencapai 92 orang dari 560 anggota, namun diskursus ihwal pemuda di parlemen sangat penting untuk diulas.

Pertama, pemuda selalu identik dengan idealismenya. Seperti dikatakan Tan Malaka, "Idealisme adalah kemewahan terakhir yang dimiliki oleh pemuda." Di sinilah kita perlu menguji apakah anak muda yang akan duduk di Senayan hari ini tetap berpegang teguh pada idealismenya, memperjuangkan visi-misi, dan cita-cita bangsa. Atau sebaliknya, terjerembab pada realisme politik pragmatisme yang belakang kini terus menguat di DPR.

Jika kaum muda di DPR mampu memperjuangkan idealismenya, maka masa depan parlemen punya secercah harapan. Setidaknya, semangat Bung Karno muda, Bung Hatta muda, Bung Sjahrir muda, dapat kita jumpai di Gedung Senayan. DPR tidak hanya sesak dengan polemik penambahan kursi pimpinan DPR dan hal lain yang bersifat pragmatis, namun akan lahir diskursus-diskursus baru dengan narasi yang kuat untuk kepentingan rakyat.

Ikon Perubahan

Kedua, pemuda adalah ikon perubahan. Fakta ini tak terbantahkan karena dalam sejarahnya, kaum muda selalu berada di garda terdepan dalam setiap jengkal perubahan. Misalnya dalam etape kebangkitan nasional. Fase ini ditandai dengan reorientasi perjuangan bangsa, dari perjuangan secara fisik (bersenjata) menjadi perjuangan melalui organisasi.

Berikutnya adalah etape kemerdekaan. Usai Jepang tumbang dalam Perang Dunia II, para pejuang bangsa melakukan perundingan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Saat itu antara kaum tua dan kaum muda terdapat perselisihan pendapat. Kaum tua lebih hati-hati untuk memproklamasikan kemerdekaan, sementara kaum muda dengan semangat membara ingin segera melaksanakan proklamasi secepatnya.

Dengan sebuah taktik dan siasat, akhirnya kaum muda "menculik" Bung Karno ke Rengasdengklok. Dan tepat pada 17 Agustus 1945 dilaksanakan proklamasi kemerdekaan. Sejak saat itulah Indonesia secara de jure akhirnya merdeka.

Selain fase kebangkitan dan kemerdekaan, kaum muda juga aktor penting fase revolusi. Era ini ditandai dengan perpindahan Ode Lama ke Orde Baru. Saat itu terjadi revolusi sistemik dengan aktor utamanya adalah militer. Puncaknya adalah September 1965, dengan isu Dewan Revolusi dan G 30 S. Saat itu situasi global berupa resesi ekonomi dunia membawa dampak serius bagi pemerintahan nasional. Krisis terjadi dan kenaikan harga pokok mencapai 400%. Dalam situasi itulah kaum muda yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) memainkan perannya. Mereka melalukan perlawanan jalanan dengan menyerukan tuntutan rakyat.

Hal sama terjadi pada era reformasi. Kaum muda menjadi garda terdepan menumbangkan rezim otoritarian Orde Baru yang telah berkuasa 32 tahun. Krisis moneter yang berdampak ke semua bidang membuat kaum muda turun ke jalan menuntut keadilan dari sang pemimpin. Gerakan ini pun membuat sang pemimpin Republik Indonesia, Seoharto, turun dari keprabon. Tepatnya 21 Mei 1998, terjadi pergantian antara rezim Orde Baru ke Orde Reformasi.

Empat etape perubahan di atas merupakan penanda penting bahwa pemuda sangat identik dengan perubahan. Pemuda dalam sejarahnya selalu jadi aktor strategis dalam setiap momentum krusial bangsa. Mereka selalu mampu menempatkan diri sebagai pioner sebuah gerakan perubahan di antara aktor-aktor tua.

Perbedaan Gerakan

Tentu ada perbedaan gerakan dan semangat perubahan antara pemuda di masa lalu dengan pemuda era sekarang. Jika gerakan pemuda dulu selalu identik dengan revolusi dan reformasi melalui praktik turun ke jalan, melakukan demo dan lain sebagainya, maka pola sekarang sudah mengalami pergeseran. Gerakan pemuda hari ini bisa dilakukan melalui petisi, tagar di media sosial dan lain sebagainya.

Jika dulu gerakan kaum muda lebih banyak di luar pemerintah, sekarang pemuda bisa langsung melakukan gerakan perubahan dari dalam pemerintahan. Artinya, idealisme pemuda yang selalu di suarakan di luar pemerintahan sudah saatnya di suarakan dari dalam pemerintahan.

Di tengah gelombang kepemimpinan global yang mulai menempatkan kaum muda di berbagai pos strategis pemerintahan (eksekutif dan legislatif) serta geliat ekonomi digital, Revolusi Industri 4.0 dan era Society 5.0, kehadiran kaum muda untuk melakukan perubahan dari dalam pemerintahan sangat dibutuhkan.

Kita berharap 72 anggota dewan muda yang akan dilantik 1 Oktober 2019 mendatang mampu menjadikan kata "perubahan" bukan isapan jempol belaka. Publik menunggu gerakan perubahan dari para kaum muda di Senayan.

Ali Rif'an Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia

(mmu/mmu)