detikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Rabu 19 Desember 2018, 12:40 WIB

Mimbar Mahasiswa

"Tax Holiday" dan Pengurangan Emisi

Agus Supriatna - detikNews
Tax Holiday dan Pengurangan Emisi Foto: Puti Aini Yasmin
Jakarta - Pemerintah terus berusaha menggenjot penanaman modal di Indonesia. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi penanaman modal pada periode semester pertama (Januari-Juni) 2018 mencapai Rp 361,6 triliun, meningkat jika dibandingkan dengan semester pertama 2017 sebesar Rp 336,7 triliun. Nominal tersebut merupakan jumlah dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA).

Salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penanaman modal adalah dengan menerbitkan paket kebijakan ekonomi ke-16. Paket kebijakan tersebut mencakup tiga kebijakan utama, salah satunya tax holiday. Yakni, salah satu bentuk insentif pajak bagi penanam modal dengan memberikan pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan (PPh) badan.

Peraturan Menteri Keuangan (Menkeu) No.35/PMK.010/2018 menyebutkan bahwa badan usaha yang melakukan penanaman modal baru pada Industri Pionir dapat memperoleh pengurangan PPh badan sebesar 100% dari jumlah PPh badan. Adapun jangka waktu pengurangan pajak tersebut bergantung pada besaran penanaman modal yang dilakukan, dengan penanaman modal paling sedikit sebesar Rp 500 miliar akan memperoleh pengurangan pajak selama 5 tahun, sedangkan penanaman modal paling banyak sebesar Rp 30 triliun akan mendapatkan pengurangan pajak selama 20 tahun.

Selain itu, setelah jangka waktu pemberian pengurangan PPh badan berakhir, wajib pajak diberikan pengurangan PPh badan sebesar 50% dari PPh badan selama 2 tahun pajak berikutnya. Perlu diketahui, industri pionir adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah, dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional. Sebagai contoh, beberapa industri yang termasuk dalam industri pionir berdasarkan Peraturan Menkeu adalah industri logam, pengilangan minyak, dan industri petrokimia berbasis minyak bumi, gas alam atau batu bara.

Tax Holiday dan Polusi

Kebijakan tax holiday tersebut menjadi insentif bagi pelaku usaha dalam melakukan penanaman modal di Indonesia. Mereka akan mendapatkan keuntungan karena tidak perlu membayar pajak selama beberapa periode tertentu, sehingga biaya perusahaan dalam melakukan produksi berkurang. Dengan kebijakan ini pemerintah berharap akan banyak penanam modal yang menanamkan modalnya dan membangun perusahaan di Indonesia sehingga tingkat investasi di Indonesia akan meningkat.

Namun, industri yang termasuk dalam kebijakan ini salah satunya adalah industri petrokimia, seperti minyak bumi, gas alam atau batu bara. Industri petrokimia khususnya batu bara dapat menghasilkan emisi saat dilakukan proses pembakaran. Seperti sulfur dioksida (SO2), nitrogen oksida (NOx), partikulat, dan karbon dioksida (CO2). Emisi ini berbahaya bagi manusia, di mana SO2, NOx, dan partikulat dapat mengakibatkan penyakit pernapasan, sedangkan CO2 yang merupakan gas emisi rumah kaca dapat meningkatkan suhu iklim dunia.

Di Kawasan Asia Tenggara, berdasarkan kualitas udara SO2 dan NO2, Indonesia merupakan negara dengan kualitas yang buruk. Jika dibandingkan dengan standar WHO, standar kualitas SO2 dan NO2 di Indonesia lebih rendah. Kualitas udara akan semakin memburuk jika penggunaan batu bara terus ditingkatkan.

Di Indonesia, sebagian besar batu bara digunakan sebagai energi dengan digunakannya dalam Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Berdasarkan penelitian Harvard dan Greenpeace (2015), penggunaan PLTU di Indonesia menyebabkan kematian jiwa prematur sekitar 6.000 jiwa per tahun. Jumlah ini bisa meningkat hingga 15.700 jiwa per tahun jika pemerintah Indonesia terus melakukan pembangunan PLTU. Penelitian ini dipublikasikan setelah Presiden Jokowi mengumumkan akan membangun 35 GW pembangkit listrik baru, di mana 22 GW di antaranya merupakan PLTU.

Bertolak Belakang

Indonesia menjadi salah satu negara yang berpartisipasi dalam The 24th Session of the Conference of the Parties (COP 24) yang diselenggarakan pada 3-14 Desember 2018 oleh United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) di Katowice, Polandia. COP 24 merupakan forum yang membahas status dan pengendalian perubahan iklim global.

Dalam COP 24 ini, Indonesia menargetkan untuk menurunkan emisi sebesar 29% pada tahun 2030 secara mandiri dan menjadi 41% dengan dukungan internasional. Target tersebut terdiri dari lima sektor, yakni kehutanan (17,2%), energi (11 %), pertanian (0,32%), industri (0,1%), dan limbah (0,38%). Berdasarkan target tersebut, Indonesia mematok sebesar 11% kontibusi sektor energi. Namun, pemerintah justru membangun sejumlah PLTU. Hal ini bertolak belakang dengan kebjiakan tax holiday yang berlaku di Indonesia. Di satu sisi Indonesia berusaha untuk meningkatkan investasi sekaligus harus mengurangi tingkat emisi yang dihasilkan industri-industri yang didukung oleh tax holiday tersebut.

Adanya kebijakan tax holiday dengan program pengurangan PPh badan sebenarnya bermanfaat bagi Indonesia terutama untuk meningkatkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Namun, tax holiday ini menjadi perhatian penting saat pemerintah juga berkomitmen untuk mengurangi emisi yang dihasilkan industri energi tersebut.

Adapun kebijakan yang dapat diambil pemerintah jika tetap menerapkan tax holiday adalah dengan memberlakukan kebijakan ramah lingkungan bagi penanam modal yang mendapatkan tax holiday. Kebijakan ramah lingkungan ini bisa dilakukan dengan cara proses produksi perusahaan yang menggunakan alat-alat lebih ramah lingkungan sehingga emisi yang dihasilkan lebih rendah jika dibandingkan dengan tanpa kebijakan ramah lingkungan.

Namun, hal ini juga harus diperhatikan karena bukan tidak mungkin jika diberlakukan kebijakan ramah lingkungan bagi industri yang menghasilkan emisi, investasi di Indonesia tidak akan meningkat secara signifikan karena ada kemungkinan biaya bagi penanam modal untuk mendirikan perusahaan yang ramah lingkungan lebih besar dibandingkan pengurangan pajak yang didapatkan. Maka dari itu pemerintah harus benar-benar mempertimbangkan langkah yang diambil apakah akan berfokus pada peningkatan investasi atau pengurangan emisi.

Agus Supriatna mahasiswa Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed