Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan akan menunggu hingga tahun depan sebelum mengambil keputusan apakah akan melancarkan serangan terbaru terhadap Iran. Pentagon mengungkapkan perang melawan Iran menelan biaya sebesar US$ 48,3 miliar atau setara Rp 886 triliun.
Pernyataan Trump itu menggeser kerangka waktu yang sebelumnya dia isyaratkan akan mencapai titik krusial setelah pemilu sela AS digelar awal bulan ini. Ketika ditanya kemungkinan serangan terbaru terhadap Iran, Trump menjawab: "Ya, saya akan membicarakannya dengan Anda setelah awal tahun depan."
Sementara itu, dana US$ 48,3 miliar yang dikucurkan AS untuk perang tidak termasuk uang yang dikeluarkan untuk memperbaiki fasilitas militer Amerika di negara-negara Teluk yang rusak diserang Iran. Angka tersebut merupakan biaya yang dikeluarkan AS per 13 November, yang diungkap Pentagon.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain berita tersebut, berikut ini berita-berita internasional yang menarik perhatian pembaca detikcom, hari ini, Jumat (20/11/2026):
- Militer AS Bakal Bangun Belasan Bunker Baru di Timur Tengah, Ada Apa?
Militer Amerika Serikat (AS) berniat untuk segera membangun belasan bunker baru di berbagai negara Timur Tengah. Langkah ini dilakukan saat perang melawan Iran masih berlarut-laut, dengan aksi saling serang kembali berlanjut baru-baru ini.
Pemberitahuan pengadaan yang dipublikasikan pada situs SAM.gov pekan lalu, seperti dilansir Al Arabiya, Jumat (20/11/2026), menyatakan bahwa militer AS sedang mencari kontraktor untuk membangun sedikitnya 17 bunker baru, jenis reinforced concrete bunker, di wilayah Lebanon, Arab Saudi, hingga Israel.
SAM merupakan kependekan dari System for Award Management, dan SAM.gov merupakan situs web resmi pemerintah federal AS untuk mengelola kontrak federal, hibah, dan pendaftaran vendor.
- Senat AS Tolak Batasi Wewenang Trump terkait Perang Iran
Senat Amerika Serikat (AS) menolak legislasi yang menginstruksikan Presiden Donald Trump untuk mengakhiri perang terhadap Iran atau mendapatkan persetujuan Kongres untuk melanjutkan perang.
Penolakan Senat AS, yang kini masih dikuasai Partai Republik, menunjukkan dukungan bagi Trump, beberapa minggu setelah kekalahan telak dalam pemilu sela 3 November yang sebagian besar dikaitkan dengan rasa frustrasi rakyat Amerika terhadap konflik tersebut.
Penolakan itu, seperti dilansir Reuters dan Anadolu Agency, Jumat (20/11/2026), diputuskan dalam pemungutan suara terbaru di Senat pada Kamis (19/11) waktu setempat, yang hasilnya menunjukkan 51 suara menolak dan hanya 48 suara mendukung resolusi yang mengatur soal wewenang perang Presiden AS tersebut.
- Trump Tak Buru-buru Ambil Keputusan Soal Iran: Kita Bahas Tahun Depan
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan akan menunggu hingga tahun depan sebelum mengambil keputusan apakah akan melancarkan serangan skala besar terbaru terhadap Iran.
Pernyataan tersebut menggeser kerangka waktu yang sebelumnya dia isyaratkan akan mencapai titik krusial setelah pemilu sela AS digelar pada awal bulan ini.
Ketika ditanya mengenai kemungkinan serangan terbaru terhadap Iran, seperti dilansir Reuters, Jumat (20/11/2026), Trump mengatakan kepada Reuters dalam sebuah wawancara: "Ya, saya akan membicarakannya dengan Anda setelah awal tahun depan."
- AS Sudah Kuras Duit Rp 886 Triliun untuk Perang dengan Iran
Perang Amerika Serikat (AS) melawan Iran telah menelan biaya sebesar USD 48,3 miliar atau sekitar Rp 886 triliun. Jumlah itu tidak termasuk uang yang dikeluarkan AS untuk memperbaiki fasilitas militernya di negara-negara Teluk yang rusak diserang Iran.
Dilansir Xinhua, Jumat (20/11/2026), nilai tersebut merupakan biaya yang dikeluarkan AS per 13 November. Jumlah anggaran itu diungkap pejabat Pentagon, Arthur Miller, kepada anggota parlemen AS dalam sidang Komite Angkatan Bersenjata Senat AS pada Kamis (19/11).
Miller saat ini tengah dicalonkan untuk menjabat sebagai pengawas keuangan Angkatan Laut AS. Angka terbaru tersebut menunjukkan kenaikan sekitar 27 persen dari USD 38 miliar yang diestimasi oleh Kantor Anggaran Kongres AS per 1 Agustus.
- Myanmar Tak Terima Divonis Bersalah soal Genosida Rohingya: Tak Adil!
Pemerintah Myanmar memprotes putusan Mahkamah Internasional (ICJ) yang memvonis negara tersebut bersalah telah melakukan genosida terhadap etnis minoritas Rohingya. Pemerintah Myanmar menyebut putusan ICJ itu "tidak adil".
ICJ, yang merupakan badan peradilan tertinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berkedudukan di Den Haag, memaparkan bukti-bukti telak mengenai kekejaman yang dilakukan Myanmar terhadap Rohingya, yang sebagian besar beragama Islam, selama operasi penindakan militer di Rakhine tahun 2017 silam.
Dalam putusannya pada Kamis (19/11), ICJ menyatakan bahwa pasukan keamanan Myanmar telah melakukan eksekusi massal terhadap ribuan warga sipil Rohingya, terutama para pria dan anak laki-laki, kemudian melakukan "kekerasan seksual secara meluas" terhadap perempuan Rohindya, dan melakukan "kekerasan ekstrem" terhadap anak-anak, juga membakar atau meratakan ratusan desa selama apa yang mereka sebut sebagai operasi "pembersihan".
