Pemerintah Myanmar memprotes putusan Mahkamah Internasional (ICJ) yang memvonis negara tersebut bersalah telah melakukan genosida terhadap etnis minoritas Rohingya. Pemerintah Myanmar menyebut putusan ICJ itu "tidak adil".
ICJ, yang merupakan badan peradilan tertinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berkedudukan di Den Haag, memaparkan bukti-bukti telak mengenai kekejaman yang dilakukan Myanmar terhadap Rohingya, yang sebagian besar beragama Islam, selama operasi penindakan militer di Rakhine tahun 2017 silam.
Dalam putusannya pada Kamis (19/11), ICJ menyatakan bahwa pasukan keamanan Myanmar telah melakukan eksekusi massal terhadap ribuan warga sipil Rohingya, terutama para pria dan anak laki-laki, kemudian melakukan "kekerasan seksual secara meluas" terhadap perempuan Rohindya, dan melakukan "kekerasan ekstrem" terhadap anak-anak, juga membakar atau meratakan ratusan desa selama apa yang mereka sebut sebagai operasi "pembersihan".
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ketika ditanya soal putusan ICJ tersebut, seperti dilansir AFP dan Reuters, Jumat (20/11/2026), juru bicara kepresidenan Myanmar, Khaing Khaing Soe, menyebutnya "tidak adil".
"Negara kami dituduh secara tidak adil," kata Khaing dalam konferensi pers di Naypyitaw, ibu kota Myanmar.
"Meskipun ada upaya dari pihak kami, jika melihat hasilnya, tidak semua dari 15 hakim menyetujui putusan tersebut," sebutnya, merujuk pada hasil pemungutan suara di kalangan hakim ICJ yang menunjukkan sembilan suara mendukung dan enam suara menolak putusan itu.
"Jadi ini bukan keputusan yang bulat," imbuhnya.
"Menurut saya, putusan ini tidak adil," tegas Khaing dalam konferensi pers tersebut.
Myanmar selalu membantah telah melakukan genosida, dengan berargumen bahwa tindakan mereka dimaksudkan untuk merespons pemberontakan militer oleh kelompok pemberontak, menyusul serangkaian serangan yang menewaskan belasan personel keamanan mereka.
Namun putusan ICJ menolak argumen Myanmar, yang menyatakan mereka sedang menjalankan operasi penumpasan pemberontakan.
"Tidak ada bukti di hadapan Mahkamah yang menunjukkan bahwa, dalam pelaksanaan operasi pembersihan tersebut, Myanmar membedakan antara warga sipil dan pihak yang diduga sebagai petempur (Rohingya)," tegas ICJ dalam putusannya.
Putusan ICJ ini menandai pertama kalinya pengadilan internasional tersebut menetapkan suatu negara bertanggung jawab atas tindakan genosida. Putusan ini dijatuhkan tujuh tahun setelah kasus tersebut diajukan oleh Gambia, negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, ke ICJ.
Ini merupakan kali keempat sejak peristiwa Holocaust Nazi, sebuah pengadilan internasional memutuskan bahwa ambang batas hukum untuk membuktikan terjadinya genosida telah terpenuhi.
Saksikan Live DetikSore:
Simak juga Video 'Alasan yang Membuat Pengungsi Rohingya Memilih Aceh':
