Presiden Prancis Emmanuel Macron mengakui adanya "kegagalan dalam antisipasi dan intelijen" menyusul unjuk rasa rusuh pada akhir pekan. Namun Macron menolak pengunduran diri Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prancis Laurent Nunez terkait kerusuhan yang meluas di negara tersebut.
Sejumlah politisi oposisi Prancis menuntut pencopotan Nunez setelah unjuk rasa memprotes biaya hidup berujung kerusuhan, dengan diwarnai aksi pembakaran dan penjarahan pada akhir pekan. Demo rusuh itu tercatat sebagai salah satu aksi kekerasan urban terburuk di Prancis dalam beberapa tahun terakhir.
Menurut data Kementerian Dalam Negeri Prancis, nyaris 2.400 orang ditangkap pada Sabtu (17/10), sedangkan sekitar 1.000 personel kepolisian dan petugas keamanan mengalami luka-luka.
Unjuk rasa itu diwarnai bentrokan antara demonstran dan polisi, juga penjarahan massal dan aksi pembakaran di berbagai wilayah.
Unjuk rasa tersebut dipicu oleh kemarahan publik terkait meningkatnya biaya hidup, layanan publik yang memburuk, dan kondisi sekolah-sekolah yang tidak memadai.
Istana Kepresidenan Prancis, Istana Elysee, seperti dilansir AFP dan Reuters, Senin (19/10/2026), mengumumkan bahwa Nunez mengajukan pengunduran dirinya, namun Macron memutuskan untuk menolaknya.
"Menteri Dalam Negeri telah mengajukan pengunduran dirinya kepada Presiden pada Minggu (18/10)," demikian pernyataan Istana Elysee dalam pernyataannya.
"Mengingat perlunya kepemimpinan yang berkelanjutan dalam penegakan hukum saat ini, Presiden menolak pengunduran diri tersebut," imbuh pernyataan itu.
(nvc/dhn)