.webp)
Kementerian Dalam Negeri Prancis melaporkan setidaknya 488 orang ditangkap dan 43 anggota aparat keamanan terluka saat puluhan ribu orang berkumpul di Prancis untuk memprotes kondisi sekolah yang buruk. Jumlah itu tercatat pada Selasa kemarin.
Dilansir AFP, Rabu (7/10/2026), sebagian besar aksi unjuk rasa pada Selasa kemarin berlangsung damai. Namun terjadi bentrokan sporadis di berbagai wilayah di mana para pengunjuk rasa melemparkan benda-benda ke arah aparat keamanan yang membalas dengan penggunaan gas air mata.
Menjelang larut malam, para pengunjuk rasa terlibat dalam situasi saling berhadapan yang menegangkan dengan aparat keamanan di Place de la Nation, Paris timur. Sementara aksi unjuk rasa utama di ibu kota Prancis itu mulai mereda tapi massa belum membubarkan diri.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sejak pekan lalu, setidaknya 6.547 orang telah ditangkap terkait aksi protes ini. Sebelumnya, kementerian menyatakan bahwa sekitar 256.000 orang telah melakukan unjuk rasa di seluruh negeri pada hari Selasa.
PM Prancis Bantah Perintahkan Aparat Represif
Seperti diketahui, aksi protes puluhan ribu pelajar di seluruh Prancis diwarnai dengan kekerasan. Perdana Menteri (PM) Prancis Sebastien Lecornu menyebut bahwa dirinya tidak akan mentoleransi kekerasan.
"Membakar gedung sekolah tidak memperbaiki kondisi bangunan sekolah. Menyerang guru tidak membantu menggantikan posisi guru," kata Lecornu di hadapan parlemen, dilansir AFP, Selasa (6/10).
Lecornu juga membantah anggapan bahwa pemerintah memerintahkan tindakan represif polisi terhadap para demonstran. "Sebuah kebohongan," tegasnya.
Namun, partai sayap kiri, France Unbowed (LFI), dan sejumlah kelompok hak asasi manusia menuduh polisi melakukan tindakan yang tidak proporsional terhadap para pengunjuk rasa, yang banyak di antaranya masih di bawah umur.
Menanggapi insiden di mana sejumlah siswa mengalami cedera, Lecornu mengakui bahwa "kecelakaan" bisa saja terjadi.
Akan tetapi, Lecornu menuduh LFI-partai sayap kiri terbesar di parlemen-memiliki agenda politik untuk menjerumuskan negara ke dalam kekacauan menjelang pemilihan presiden tahun 2027.
Ia juga mengumumkan bahwa kegiatan belajar-mengajar formal di SMA akan ditiadakan selama sisa minggu ini. Langkah ini bertujuan memberikan waktu bagi kepala sekolah, guru, dan siswa untuk melakukan "demokrasi internal" guna membahas situasi di sekolah masing-masing.
(fas/fas)
