Otoritas Iran menghukum gantung dua terpidana mati, yang merupakan demonstran antipemerintah, pada Rabu (30/9). Perdana Menteri (PM) Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani secara terang-terangan menyebut Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu sebagai "penjahat perang".
Kedua terpidana mati, yang semuanya laki-laki itu, dijatuhi hukuman mati setelah dinyatakan bersalah karena terlibat "dalam kerusuhan pada Januari lalu yang mengakibatkan tewasnya empat personel keamanan" di kota Mashhad, Iran bagian timur laut.
Sementara itu, Al Thani, yang juga menjabat Menlu Qatar itu, menegaskan bahwa Doha akan terus melanjutkan upaya mediasi, meskipun ketegangan regional meningkat.
Selain berita tersebut, berikut ini berita-berita internasional yang menarik perhatian pembaca detikcom, hari ini, Rabu (30/9/2026):
- Iran Bikin Surat Terbuka, Minta Rakyat AS Sadar Jika Trump Pembohong
Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) merilis surat terbuka yang ditujukan langsung untuk rakyat Amerika Serikat (AS). Dalam suratnya, IRGC menyebut Presiden AS Donald Trump sebagai "pembohong kronis".
IRGC menuduh Trump telah berbohong kepada rakyat AS mengenai situasi perang yang sedang berlangsung melawan Iran. Dalam surat terbuka yang dirilis menjelang pemilu sela AS pada November mendatang, IRGC juga menyatakan bahwa pemerintahan Trump "harus diganti".
Surat terbuka berbahasa Inggris sepanjang 26 halaman itu, seperti dilansir Reuters dan Al Jazeera, Rabu (30/9/2026), dirilis IRGC dalam bentuk PDF pada Selasa (29/9) waktu setempat. IRGC dalam suratnya menyerukan rakyat Amerika untuk "tersadar" dan "merebut kembali kendali dari para politisi korup".
- Laporan Terbaru Intelijen Korsel: Kim Jong Un Alami Obesitas Ekstrem
Laporan terbaru badan intelijen Korea Selatan (Korsel) menyebutkan bahwa pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong Un mengalami "obesitas ekstrem". Laporan intelijen itu juga menyebutkan bahwa Kim Jong Un merupakan seorang perokok berat dan berisiko terkena penyakit kardiovaskular.
Kesehatan Kim Jong Un dipantau secara ketat oleh dunia internasional, karena jika terjadi kematian mendadak maka akan memicu pertanyaan mengenai suksesi dan stabilitas di negara pemilik senjata nuklir tersebut.
Laporan intelijen itu, seperti dilansir AFP, Rabu (30/9/2026), disampaikan oleh seorang anggota parlemen Korsel, Youn Kun Young, kepada awak media pada Rabu (30/9) waktu setempat.
(nvc/nvc)