.webp)
Presiden China Xi Jinping akan berkunjung ke Amerika Serikat dan bertemu dengan Presiden AS Donald Trump. Namun, kedua negara malah terlibat ketegangan jelang pertemuan itu.
Dilansir AFP, Selasa (22/9/2026), Otoritas China mengonfirmasi Xi Jinping akan melakukan kunjungan ke AS mulai Rabu (23/9) hingga Jumat (25/9). Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, mengatakan Xi dan Trump akan membahas sejumlah hal.
"Melakukan pertukaran pandangan secara mendalam mengenai isu-isu utama yang menyangkut hubungan China-AS dan perdamaian dunia dan pembangunan," ujar Guo.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Guo menyebut China akan bekerja sama dengan AS untuk memperkaya stabilitas strategis. Kedua negara juga akan memperkuat dialog serta 'mengelola perbedaan secara tepat'.
Washington juga telah mengumumkan Trump dan Xi akan bertemu pekan ini. Pertemuan pemimpin dua negara dengan perekonomian terbesar dunia itu diperkirakan bertujuan meredakan ketegangan terkait perdagangan, teknologi, dan isu-isu strategis yang lebih luas.
Trump, menurut seorang pejabat AS yang enggan disebut namanya, akan secara pribadi menyambut Xi di Pangkalan Gabungan Andrews pada Rabu (23/9) mendatang. Jika terjadi, itu akan menjadi momen langka.
Saat berbicara kepada wartawan di dalam pesawat kepresidenan AS Air Force One pada Minggu (20/9), Trump mengatakan bahwa 'Saya akan membahas hampir segalanya dengannya (Xi-red)'.
Kunjungan Xi ini dilakukan saat perang dagang antara China dan AS terus membara. Selain itu, ancaman konfrontasi militer terkait Taiwan juga membayangi.
Kedua negara mempertahankan semacam 'gencatan senjata' tarif selama hampir satu tahun. Namun, belum ada kesepakatan permanen antara kedua negara.
Ketegangan Memuncak
Rencana pertemuan keduanya juga diikuti dengan ketegangan dari berbagai pihak. Dilansir DW, para pengusaha Jerman dan China yang berkumpul di Düsseldorf untuk mengikuti dialog kooperasi bisnis minggu lalu kebingungan menghadapi konflik dagang yang tak berujung antara AS dan China. Sejauh ini, kedua negara belum membuahkan hasil yang nyata bahkan setelah kunjungan singkat Donald Trump ke Beijing, pertengahan Mei lalu.
Semua pihak menyadari ini bukan sekadar soal impor-ekspor barang dan jasa atau bahkan angka-angka dalam neraca keuangan. Perselisihan antara dua negara ekonomi terbesar dan kedua terbesar di dunia ini besar pengaruhnya pada dimensi politik global.
"Perekonomian China sedang melemah. Perusahaan-perusahaan khawatir akan kelangsungan bisnis mereka yang perlu segera merambah pasar luar negeri," kata seorang peserta asal dialog China yang ingin tetap anonim. Selama beberapa dekade, dia memimpin sebuah BUMN China cabang Eropa di Düsseldorf.
Regulasi pasar di AS dan Uni Eropa kini sama ketat dan tidak membedakan. Di sini, pertimbangan ideologis turut berperan.
"Selama AS masih berseteru dengan China, UE tidak akan bersedia bekerja sama dengan kami jika hal itu bertentangan dengan kepentingannya sendiri."
Salah satu contoh spesifik ialah mobilitas listrik. UE berupaya melakukan transisi mobilitas listrik dan ingin mengurangi secara drastis emisi CO di sektor transportasi.
Namun, Brussel menuntut pengenaan tarif tambahan terhadap mobil listrik murah dari China. Hal itu karena UE menduga adanya keunggulan kompetitif akibat subsidi pemerintah yang tinggi. China membantah hal ini.
Produsen mobil Jerman, VW dan BMW, menolak tarif tersebut karena khawatir akan terjadi penurunan penjualan akibat tindakan balasan dari China. Mercedes juga memperingatkan agar tidak terburu-buru menerapkan tarif masuk tersebut.
Posisi AS bahkan lebih tegas. "Nol mobil listrik China," kata Presiden AS Donald Trump pada pertengahan September setelah kunjungannya ke Irlandia, salah satu negara anggota UE.
"Eropa sangat menderita karenanya. Dengan tarif 100 hingga 150 persen, sejauh ini saya telah mencegah masuknya mobil-mobil China," jelas Trump.
'China Shock' yang kedua telah terjadi di Eropa, kata Ursula von der Leyen selaku Presiden Komisi Eropa. 'China Shock' pertama terjadi 25 tahun silam saat China bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), ketika produk-produk murah buatan China 'membanjiri' pasar dunia.
"China Shock" yang kedua berasal dari kemajuan teknologi dan industri terdepan China, misalnya dalam bidang teknologi baterai atau komunikasi.
"Kami melihat dampaknya pada masyarakat dan pabrik-pabrik di seluruh Uni Eropa. Hal ini menyebabkan deindustrialisasi pusat-pusat industri di Eropa. Ini tidak dapat ditoleransi," jelas von der Leyen dalam pidatonya mengenai Keadaan Uni Eropa 2026.
Ketegangan soal Sikap AS Terhadap Iran
Ketegangan juga terjadi karena sikap AS terhadap Iran. Terbaru, China memberikan reaksi keras terhadap langkah AS melarang maskapai penerbangan Iran untuk beroperasi di seluruh dunia mulai 23 September.
Otoritas Beijing secara terang-terangan menentang langkah Washington. China menyebutnya sebagai 'sanksi sepihak ilegal'.
China merupakan mitra ekonomi utama dan pendukung diplomatik Iran. Dilansir AFP, China langsung mengecam langkah AS dan menyebutnya tidak memiliki dasar hukum internasional.
"China secara konsisten menentang sanksi sepihak ilegal yang tidak memiliki dasar hukum internasional atau otorisasi dari Dewan Keamanan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa)," tegas juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, dalam konferensi pers di Beijing.
Kecaman China ini disampaikan setelah Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan bahwa seluruh maskapai penerbangan Iran akan dihentikan operasionalnya di seluruh dunia mulai 23 September. Bessent memperingatkan bahwa maskapai-maskapai Teheran akan kesulitan beroperasi secara global akibat sanksi Amerika.
Belum ada tanggapan langsung dari otoritas Iran terhadap pernyataan Bessent tersebut. Langkah tersebut diumumkan Bessent seiring tekad pemerintahan Presiden AS Donald Trump untuk semakin meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Iran saat perang berlarut-larut.
Dalam pernyataannya, Bessent memperingatkan bahwa pusat-pusat penerbangan internasional yang melayani pesawat-pesawat maskapai Iran akan menghadapi pengucilan total dari sistem perbankan Amerika. Dia juga memperingatkan bahwa operator asing tidak dapat mengisi bahan bakar pesawat Iran, atau menyediakan fasilitas pendaratan, atau menjual tiket kepada Teheran, tanpa mempertaruhkan akses mereka terhadap layanan kliring dolar Amerika.
Baca juga: 5 Berita Terpopuler Internasional Hari Ini |
Lihat juga Video 'Daftar Negara yang Punya Senjata Nuklir':
