.webp)
Pemerintahan Amerika Serikat (AS) di bawah Presiden Donald Trump telah mendeportasi lebih dari 25.000 orang ke negara ketiga, yang bukan negara asal puluhan ribu orang tersebut, berdasarkan kesepakatan rahasia dengan sedikitnya 35 negara.
Kesepakatan rahasia itu mengatur deportasi warga negara asing (WNA) dari wilayah AS ke negara yang sama sekali tidak memiliki ikatan dengan WNA tersebut.
Data tersebut, seperti dilansir AFP, Senin (21/9/2026), terungkap dalam laporan investigasi yang diterbitkan oleh Forbidden Stories, jaringan jurnalis internasional non-profit, pada Senin (21/9) waktu setempat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sejak Trump menjabat kembali pada Januari 2025, Washington telah menandatangani kesepakatan dengan negara-negara berkembang untuk menampung para migran yang tidak dapat dipulangkan secara hukum ke negara asal mereka.
Penyelidikan oleh Forbidden Stories menemukan bahwa pemerintahan Trump mengalokasikan dana sebesar US$ 410 juta (Rp 7,3 triliun) untuk dibayarkan langsung kepada negara-negara penerima, atau kepada badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) guna memfasilitasi deportasi tersebut.
Menurut data yang dihimpun oleh Forbidden Stories bersama konsorsium jurnalis internasional, sedikitnya 25.447 orang telah dideportasi dari AS ke negara ketiga hingga 31 Agustus 2026.
Sebagian besar dari mereka yang dideportasi -- sekitar 20.000 orang -- dikirim ke Meksiko. Sisanya disebar ke 27 negara lainnya di kawasan Amerika Latin, Afrika, dan kawasan Pasifik.
Kesepakatan-kesepakatan rahasia itu bervariasi, termasuk mengenai kewarganegaraan mana saja yang dapat dideportasi dan apakah individu dengan catatan kriminal dapat diterima.
Investigasi AFP pada awal tahun ini mendapati bahwa AS menggunakan kebijakan larangan dan pembatasan visa terhadap negara-negara Afrika untuk menekan mereka agar bersedia menampung orang-orang yang dideportasi.
Para pengacara mengatakan kepada AFP bahwa orang-orang yang dideportasi dari AS itu terjerumus ke dalam "lubang hitam hukum", yakni ditahan tanpa dakwaan di negara-negara yang tidak memiliki ikatan dengan mereka.
Menurut laporan Forbidden Stories, sebuah divisi di Departemen Luar Negeri AS yang jarang diketahui publik bernama Office of Remigration, yang dibentuk Mei 2025, telah menangani sebagian besar negosiasi dan pembayaran terkait hal ini.
Lihat juga Video: Mahasiswa Harvard Asal Palestina Resah soal Rencana Deportasi Trump
